Perwirasatu.co.id, 22 Oktober 2026

Sebelas korporasi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, termasuk tiga perusahaan penanaman modal asing. Namun, pengumuman itu baru membuka babak pembuktian. Di tengah 98 laporan polisi yang naik ke penyidikan, publik masih menunggu kejelasan tentang identitas perusahaan, hubungan antarkasus, bukti dugaan pelanggaran, serta langkah pemulihan lingkungan. Keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar jumlah tersangka, melainkan akuntabilitas dan pencegahan.

Angka sebelas menjadi penanda penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengumumkan penetapan tersebut seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. Tiga korporasi di antaranya berstatus penanaman modal asing (PMA). Namun, Kapolri belum mengungkapkan identitas perusahaan dan menyatakan rincian perkara akan dijelaskan kemudian. ANTARA, 21 Oktober 2026, melaporkan pernyataan tersebut.

Penetapan tersangka merupakan perkembangan hukum yang penting, tetapi bukan akhir penyelidikan, apalagi bukti bahwa perusahaan telah terbukti bersalah. Perbedaan ini mendasar. Status tersangka harus ditindaklanjuti dengan pembuktian yang sah, pemeriksaan yang profesional, dan proses peradilan yang adil. Publik berhak menuntut ketegasan aparat, tetapi ketegasan tidak boleh menggantikan prinsip praduga tak bersalah.

Persoalan menjadi lebih besar ketika Kapolri menyebut 98 laporan polisi terkait korporasi telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam pemberitaan ANTARA, 19 Oktober 2026, aparat masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dua hari kemudian, sebelas korporasi diumumkan sebagai tersangka. Perkembangan ini perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh ditafsirkan bahwa seluruh 98 laporan telah menghasilkan tersangka atau selesai ditangani.

Kronologi tersebut justru memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana hubungan sebelas korporasi dengan 98 laporan polisi? Apakah satu perusahaan berkaitan dengan beberapa lokasi kebakaran? Berapa perkara yang telah menemukan bukti memadai, dan berapa yang masih membutuhkan pendalaman? Jawaban atas pertanyaan itu diperlukan agar masyarakat dapat menilai perkembangan penyidikan secara proporsional, bukan hanya melalui angka yang diumumkan.

Pemberitaan ANTARA pada 14 Oktober 2026 menyebut sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla yang melibatkan korporasi. Sementara itu, ANTARA Kalimantan Tengah pada 21 Oktober melaporkan dua perusahaan, PT BWL dan PT PWN, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah. Angka dan kategori tersebut tidak boleh langsung dijumlahkan atau dianggap identik dengan pengumuman nasional. Polri perlu menjelaskan apakah perkara-perkara itu saling berkaitan atau memiliki cakupan berbeda.

Keterlibatan tiga perusahaan PMA juga membutuhkan penjelasan yang hati-hati. Status modal asing bukan bukti pelanggaran, sebagaimana perusahaan domestik tidak otomatis bebas dari dugaan kejahatan lingkungan. Apabila unsur pidana terbukti, pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan peran, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus utama bukan asal modal, melainkan apakah kegiatan perusahaan, kebijakan pengelolaan lahan, atau kelalaian yang terbukti secara hukum berkontribusi terhadap kebakaran.

Penyidik perlu menguraikan bagaimana dugaan pelanggaran dibuktikan. Data lokasi kebakaran, dokumen operasional, keterangan saksi, hasil pemeriksaan ahli, serta catatan pencegahan dan pemadaman dapat membantu menguji perkara sesuai relevansinya. Asal api saja tidak otomatis membuktikan kesalahan korporasi. Hubungan antara kejadian, tindakan atau kelalaian, dan pertanggungjawaban hukum harus dibangun melalui alat bukti yang sah.

Di sinilah transparansi menjadi ujian. Kapolri menyatakan penyidikan tidak menghadapi tantangan, tetapi publik tetap membutuhkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kerahasiaan penyidikan dapat dibenarkan sepanjang diperlukan, bukan dijadikan alasan untuk menutup informasi tanpa batas. Ketika memungkinkan, identitas perusahaan, lokasi perkara, dugaan pelanggaran, serta perkembangan proses hukum perlu disampaikan secara resmi dan akurat.

Penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Karhutla membawa konsekuensi terhadap kesehatan warga, kualitas udara, ekosistem, dan kegiatan ekonomi. Karena itu, penanganan perkara perlu berjalan seiring dengan pencegahan, pengawasan lahan, dan pemulihan lingkungan sesuai kewajiban hukum. Tanpa langkah tersebut, penindakan berisiko menjadi kegiatan rutin yang tidak cukup mengurangi ancaman kebakaran berulang.

Keberhasilan akhirnya harus diukur melalui hasil yang dapat diuji: kekuatan pembuktian, konsistensi proses hukum, pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah, dan pelaksanaan pemulihan apabila diwajibkan. Media juga perlu menghadirkan pandangan ahli, masyarakat terdampak, organisasi lingkungan, serta tanggapan perusahaan ketika identitasnya telah diumumkan. Dengan begitu, pemberitaan tidak hanya mengulang pernyataan pejabat, tetapi menguji kebijakan dan hasilnya.

Sebelas korporasi tersangka merupakan awal dari ujian yang lebih besar. Negara harus membuktikan bahwa hukum berlaku setara, penyidikan berjalan transparan, dan kerusakan lingkungan ditangani secara serius. Hutan tidak cukup dilindungi melalui pengumuman penindakan. Perlindungan itu baru bermakna ketika proses hukum menghasilkan pertanggungjawaban yang adil, pemulihan yang nyata, dan pencegahan yang mampu mengurangi risiko karhutla pada masa mendatang.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat