Perwirasatu.co.id, 22 Oktober 2026

Di Tanah Abang, sengketa lahan mempertemukan klaim Hercules Rosario de Marshal tentang uang puluhan miliar rupiah yang disebutnya telah dikeluarkan untuk mengosongkan tanah dengan pernyataan pemerintah bahwa lahan tersebut merupakan aset PT Kereta Api Indonesia. Di tengah rencana pembangunan rumah susun rakyat, persoalan mendasarnya tetap sama: dokumen mana yang sah, bidang mana yang disengketakan, dan bagaimana hukum membuktikan hak masing-masing pihak?

Uang Puluhan Miliar, Hak yang Dipersoalkan

Polemik kembali mengemuka setelah Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, meluapkan kekesalannya terhadap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dalam pemberitaan detikProperti pada 21 Oktober 2026, Hercules mengaku telah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk mengosongkan tanah. Namun, ia tidak menyebutkan lokasi tanah dalam pernyataan tersebut. Maruarar kemudian mengaitkan persoalan itu dengan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Perbedaan ini penting. Pengakuan telah mengeluarkan uang tidak otomatis membuktikan kepemilikan tanah. Harus diketahui siapa penerima pembayaran, apa tujuan transaksi, dokumen apa yang mendasarinya, dan hak apa yang diperoleh. Pembayaran kepada penghuni atau pihak yang menguasai tanah tidak selalu berarti pembeli memperoleh hak atas tanah secara sah.

Karena itu, klaim uang puluhan miliar rupiah perlu diuji, bukan langsung diterima sebagai bukti kepemilikan. Jika benar terjadi kerugian, mekanisme hukum harus menentukan apakah pembayaran tersebut menimbulkan hak, kewajiban, atau tuntutan ganti rugi. Besarnya uang tidak boleh menggantikan pembuktian.

Negara Mengklaim Aset PT KAI

Maruarar menyatakan lahan di Tanah Abang merupakan aset negara yang tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan detikProperti pada 21 Oktober 2026, ia mengatakan telah memeriksa persoalan tersebut melalui ATR/BPN, PT KAI, dan Badan Pengaturan BUMN. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan itu untuk membangun rumah susun bagi masyarakat, termasuk warga yang tinggal di bantaran rel.

Tujuan tersebut memiliki kepentingan sosial yang jelas. Di tengah kebutuhan hunian perkotaan, tanah strategis yang dapat dimanfaatkan untuk rumah rakyat patut diperjuangkan. Namun, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan legalitas. Negara pun harus membuktikan dasar haknya secara transparan.

The Jakarta Post pada 13 April 2026 melaporkan lahan yang dipersoalkan berada di kawasan Kebon Kacang dan Kebon Melati, dekat Stasiun Tanah Abang. Media itu menyebut luas sekitar 3,49 hektare. Sementara itu, detikProperti pada 23 April 2026 memberitakan luas sekitar 4,3 hektare yang terbagi dalam tiga lokasi.

Perbedaan luas tersebut perlu dijelaskan. Bisa jadi angka-angka itu mengacu pada bidang atau cakupan lahan yang berbeda. Namun, tanpa peta bidang resmi, publik tidak seharusnya diminta menerima angka yang belum dipastikan kesesuaiannya.

Jejak Dokumen Menjadi Penentu

Persoalan utama terletak pada perbedaan dasar klaim. Menurut pemberitaan detikProperti pada 21 Oktober 2026, pihak GRIB Jaya melalui tim hukumnya menyatakan lahan tersebut berkaitan dengan ahli waris Sulaeman Effendi. Mereka merujuk pada dokumen Verponding Indonesia Nomor 946 dan riwayat penguasaan fisik tanah.

Sebaliknya, pemerintah mengacu pada pencatatan aset PT KAI dan dokumen Hak Pengelolaan. Pemberitaan detikProperti menyebut HPL Nomor 5 dan 6 dalam uraian riwayat administrasi, sedangkan keterangan ATR/BPN merujuk pada HPL Nomor 17 dan 19.

Perbedaan nomor itu tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti kesalahan. Diperlukan penjelasan mengenai hubungan antardokumen, lokasi bidang, batas tanah, dan dasar penerbitan hak. Dokumen lama maupun pencatatan pemerintah harus diperiksa dalam konteks hukum yang tepat.

The Jakarta Post pada 13 April 2026 menggambarkan sengketa ini sebagai pertentangan antara klaim Hercules dan rencana pemerintah mengambil alih lahan untuk perumahan. Namun, pemberitaan media tidak menggantikan pemeriksaan dokumen asli. Penentuan hak membutuhkan bukti yang dapat diuji melalui prosedur berwenang.

Rumah Rakyat Tidak Boleh Mengabaikan Hukum

Persoalan ini juga telah memasuki jalur peradilan. detikProperti pada 21 Oktober 2026 melaporkan gugatan terkait lahan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Status dan perkembangan terakhir perkara perlu diperiksa melalui pengadilan agar publik tidak menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan sepihak.

Kehadiran gugatan menunjukkan bahwa konflik tidak cukup diselesaikan melalui adu argumentasi. ATR/BPN perlu menjelaskan status administrasi tanah, PT KAI perlu membuka dasar pencatatan asetnya, sedangkan pihak penggugat harus membuktikan klaim yang diajukan. Semua pihak berhak memperoleh proses yang adil sekaligus berkewajiban menghormati hukum.

Di sinilah kepentingan warga berpenghasilan rendah perlu ditempatkan secara proporsional. Mereka membutuhkan hunian yang layak, bukan proyek yang terus tertunda akibat ketidakjelasan status tanah. Namun, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan hak pihak yang terbukti sah. Kepastian hukum justru menjadi perlindungan bagi masyarakat dan keberlanjutan proyek.

Ujian Sesungguhnya bagi Negara

Sengketa Tanah Abang bukan semata-mata pertarungan Hercules melawan Maruarar. Persoalan ini menguji kemampuan negara mengelola aset secara akuntabel, memastikan administrasi pertanahan yang konsisten, serta menyelesaikan konflik tanpa mengandalkan tekanan atau pengaruh.

Hercules berhak menuntut kejelasan atas kerugian yang diklaimnya, tetapi harus membuktikannya. Pemerintah berhak memperjuangkan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik, tetapi juga wajib menjelaskan dasar hukumnya. Tidak ada klaim yang otomatis benar karena disampaikan dengan keras, sebagaimana tidak ada kebijakan yang otomatis sah hanya karena mengatasnamakan rakyat.

Jika tanah itu merupakan aset negara, dokumennya harus mampu membuktikan hal tersebut. Jika pihak lain mempunyai hak yang diakui hukum, hak itu wajib dihormati. Jika uang benar-benar telah dibayarkan, tujuan dan konsekuensi transaksinya perlu diperiksa.

Kewibawaan negara tidak diukur dari seberapa cepat tanah dikuasai, melainkan dari kemampuannya membuktikan hak secara sah, terbuka, dan adil. Rumah rakyat harus dibangun di atas kepastian hukum, bukan di atas sengketa yang dibiarkan tanpa penjelasan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat