Perwirasatu.co.id, 28 Agustus 2026

Sebuah sensor kecil kini ditempatkan di tengah persoalan besar Program Makan Bergizi Gratis: bagaimana memastikan makanan yang telah melewati dapur, distribusi, dan perjalanan menuju sekolah tetap aman dikonsumsi. Teknologi pendeteksi pembusukan menawarkan lapisan perlindungan baru. Namun pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah alat itu bekerja, melainkan apakah tata kelola di belakangnya benar-benar siap untuk melindungi jutaan penerima manfaat setiap hari.

Di hadapan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, sebuah perangkat berukuran relatif kecil diuji untuk mendeteksi indikasi makanan yang mulai mengalami pembusukan. Perangkat yang dalam pemberitaan disebut FreshScan atau Food Guard itu merupakan inovasi peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Gagasan dasarnya sederhana: sensor membaca gas atau senyawa yang muncul dalam proses pembusukan, kemudian memberikan peringatan. Harian Terbit, 27 Agustus 2026, memberitakan pengenalan perangkat tersebut kepada publik.

Namun justru karena tampak sederhana, alat itu perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih besar. Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar persoalan memasak dan membagikan makanan. Ia merupakan rantai panjang yang dimulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, distribusi hingga makanan benar-benar dikonsumsi. Satu titik kegagalan saja dapat mengubah makanan bergizi menjadi persoalan kesehatan. Karena itu, sensor tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban tunggal.

BRIN sebelumnya memperkenalkan Food Guard sebagai perangkat multisensor yang ditempatkan pada wadah makanan dan memanfaatkan model kecerdasan artifisial untuk membaca tanda pembusukan. Metro TV, 6 Agustus 2026, melaporkan perangkat tersebut dirancang sesuai dimensi ompreng MBG dan dapat digunakan untuk menangkap tingkat kesegaran makanan. VOI pada tanggal yang sama menjelaskan konsep multisensor dan model AI dalam perangkat tersebut. Teknologi itu menarik, tetapi menarik bukan berarti sudah selesai.

Status teknologi menjadi penting karena Kepala BGN Sudaryono masih menyatakan pembahasan mengenai kelanjutan dan produksi massal alat tersebut. Tempo, 26 Agustus 2026, melaporkan BGN masih mengkaji produksi alat pemindai makanan basi bersama BRIN. Artinya, publik belum seharusnya memperlakukan perangkat ini sebagai sistem pengamanan pangan yang telah matang dan siap diterapkan secara luas. Ia masih berada dalam perjalanan dari inovasi menuju implementasi.

Perbedaan antara prototipe dan teknologi siap pakai bukan perkara kecil. Alat yang berhasil bekerja dalam demonstrasi belum tentu memiliki akurasi yang sama ketika digunakan di ribuan dapur dengan kondisi lingkungan berbeda. Karena itu, pertanyaan berikutnya harus menyangkut tingkat akurasi, sensitivitas, jenis makanan yang telah diuji, batas deteksi, kebutuhan kalibrasi, ketahanan perangkat, biaya produksi, serta mekanisme pemeliharaan. Tanpa informasi tersebut, penilaian terhadap efektivitas alat masih terlalu dini.

Yang lebih mendasar, istilah “makanan basi” juga tidak boleh disamakan dengan “makanan aman”. Makanan yang belum menunjukkan tanda pembusukan belum otomatis bebas dari seluruh bahaya pangan. Risiko dapat berasal dari bahan baku, kontaminasi silang, kebersihan air, peralatan, tangan pekerja, suhu penyimpanan, maupun proses distribusi. Karena itu, sensor pendeteksi pembusukan seharusnya menjadi satu lapisan pemeriksaan, bukan hakim terakhir yang menentukan makanan aman atau tidak.

Konteks ini menjadi semakin penting karena BGN sendiri telah mengakui bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur merupakan kunci keamanan pangan MBG. ANTARA, 6 Agustus 2026, memberitakan Sudaryono menyoroti persoalan kepatuhan SOP, termasuk pengaturan waktu persiapan, pencacahan, dan pemasakan. Artinya, problem yang dihadapi bukan semata-mata ketiadaan teknologi. Sebagian persoalan justru berada pada disiplin manusia dan tata kelola operasional.

Bahkan pengawasan tidak berhenti pada SOP. ANTARA, 6 Agustus 2026, memberitakan BGN memberi batas waktu kepada SPPG untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi atau SLHS. Beberapa hari kemudian, ANTARA melaporkan BGN menutup permanen 504 dapur MBG yang dinilai tidak layak secara sanitasi hingga 10 Agustus 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa keamanan pangan membutuhkan fondasi yang lebih tua dan lebih sederhana daripada kecerdasan buatan: kebersihan, standar, pemeriksaan, dan kepatuhan.

Di sisi lain, BGN juga menetapkan batas waktu konsumsi. ANTARA, 11 Agustus 2026, melaporkan makanan MBG tidak boleh dikonsumsi lebih dari empat jam setelah matang. Kebijakan semacam ini memperlihatkan bahwa keamanan pangan dibangun melalui sejumlah pagar sekaligus. Waktu konsumsi adalah satu pagar, sanitasi dapur pagar lainnya, SOP menjadi pagar berikutnya, pemeriksaan laboratorium menjadi lapisan tambahan, dan teknologi sensor dapat menjadi lapisan pengawasan berikutnya.

Masalahnya kemudian bukan lagi apakah negara memiliki alat, tetapi apakah seluruh lapisan itu saling terhubung. Apa yang terjadi ketika sensor memberikan alarm? Apakah makanan langsung ditarik? Siapa yang memutuskan? Apakah sampel dikirim ke laboratorium? Apakah hasil sensor dicatat sebagai bagian dari sistem digital? Bagaimana jika sensor tidak memberikan alarm tetapi kemudian ditemukan kontaminasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah teknologi benar-benar menjadi instrumen keselamatan atau hanya menjadi benda tambahan di dapur.

BGN sendiri pada 18 Agustus 2026 membuka opsi penggunaan test kit di setiap dapur SPPG. ANTARA melaporkan gagasan itu muncul sebagai pembelajaran dari sejumlah SPPG yang telah menggunakan perangkat pemeriksaan. Ini memperlihatkan arah kebijakan yang semakin mengandalkan pemeriksaan berbasis alat. Tetapi semakin banyak alat digunakan, semakin penting pula standardisasi prosedur. Jangan sampai setiap dapur memiliki perangkat tetapi menggunakan cara membaca hasil yang berbeda.

Peristiwa dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG juga memperlihatkan mengapa sistem pengawasan tidak boleh bergantung pada satu indikator. ANTARA, 4 Agustus 2026, melaporkan 707 orang di Semarang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru, mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG. Penyebabnya masih diteliti. Sementara itu, Balai Besar POM di Pekanbaru pada 19 Agustus 2026 melaporkan investigasi kasus di Tapung Hulu, Kampar, dengan warga yang mengalami gejala seperti mual dan muntah. Dalam kasus seperti ini, kesimpulan sebab harus menunggu proses investigasi dan pemeriksaan.

Di sinilah teknologi memiliki tempat yang penting, tetapi juga terbatas. Sensor dapat membantu mempercepat deteksi awal. Test kit dapat memberikan pemeriksaan tambahan. Laboratorium dapat melakukan analisis lebih mendalam. Namun semuanya hanya berguna jika hasil pemeriksaan memicu tindakan yang jelas. Sistem keselamatan pangan bukan sekadar kemampuan mendeteksi masalah, melainkan kemampuan bertindak sebelum masalah menjadi korban.

Karena itu, inovasi Food Guard atau FreshScan sebaiknya tidak diperdebatkan dalam kerangka sederhana antara pendukung dan penolak teknologi. Pertanyaan yang lebih produktif adalah bagaimana memastikan inovasi tersebut benar-benar memenuhi standar ilmiah sebelum digunakan secara massal. BRIN perlu menjelaskan hasil pengujian, tingkat akurasi, jenis sampel yang digunakan, batas kemampuan alat, dan kondisi ketika alat tidak dapat memberikan kesimpulan. BGN perlu menjelaskan bagaimana perangkat tersebut akan ditempatkan dalam SOP dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil pemeriksaannya.

Jika kelak diproduksi massal, ukuran keberhasilannya juga tidak cukup berupa jumlah perangkat yang terpasang. Keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya risiko, meningkatnya kepatuhan, cepatnya respons terhadap anomali, dan semakin kuatnya kepercayaan publik. Sebuah teknologi publik seharusnya menghasilkan perubahan yang dapat diukur. Ia tidak boleh berhenti sebagai demonstrasi yang menarik perhatian selama beberapa hari, lalu menghilang dari rutinitas dapur.

Dalam skala MBG yang sangat besar, kesalahan kecil dapat memiliki konsekuensi luas. Karena itu, negara memang membutuhkan teknologi. Tetapi negara juga membutuhkan sistem yang mampu memastikan teknologi tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Sensor yang canggih tanpa SOP yang dipatuhi akan kehilangan sebagian manfaatnya. SOP yang baik tanpa pengawasan juga rentan dilanggar. Pemeriksaan tanpa tindak lanjut hanya menghasilkan data. Dan data tanpa keputusan tidak cukup untuk melindungi penerima manfaat.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari alat pendeteksi makanan basi bukanlah apakah Indonesia mampu membuat sensor. Jawabannya sudah mulai terlihat: kemampuan riset itu ada. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah inovasi tersebut dapat ditempatkan dalam tata kelola keamanan pangan yang konsisten dari dapur hingga meja makan. Di situlah keberhasilan teknologi benar-benar diuji.

MBG membutuhkan makanan yang bergizi, tetapi terlebih dahulu harus aman. Pernyataan BGN tentang kepatuhan SOP, pembenahan sanitasi, pembatasan waktu konsumsi, penggunaan test kit, hingga pengembangan sensor menunjukkan bahwa negara sedang membangun banyak lapisan perlindungan. Tantangannya adalah memastikan semua lapisan itu bekerja sebagai satu sistem.

Sensor boleh menjadi mata tambahan. Kecerdasan buatan boleh menjadi alat bantu. Test kit boleh menjadi pemeriksaan awal. Tetapi tanggung jawab akhir tetap berada pada manusia dan tata kelola. Sebab keamanan pangan tidak lahir hanya dari alat yang mampu mendeteksi makanan mulai basi. Keamanan pangan lahir ketika setiap orang dalam rantai pelayanan tahu apa yang harus dilakukan sebelum makanan sampai kepada anak yang menyantapnya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat