Perwirasatu.co.id, Depok - kasus dugaan pungli PPG PAI sudah 6 bulan mandek di Kejari Depok. Alih-alih memberikan jawaban, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok justru malah terkesan bungkam soal mandeknya penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Padahal Redaksi Perwirasatu sudah mengirimkan Surat Terbuka, dan meminta konfirmasi sejak Pukul : 09-09 WIB, Senin (16/11-2026), dengan tenggat jawaban paling lambat pukul 17.00 WIB hari ini. Namun, hingga pukul 17.25 WIB, tidak ada satupun jawaban substansi yang diberikan. Hanya pesan balasan otomatis soal jam layanan, yang diterima redaksi dengan isi kalimat; _Pesan anda akan kami tindak lanjuti_ dan itu dikirimkan pukul 11.17 WIB.
Jika diperhatikan dengan baik, sebenarnya apa yang dipertanyakan publik itu sangatlah sederhana, yaitu: "Mengapa Sprinlidik Nomor: PRIN-1001/M.2.20/Fd.1/05/2026 yang sudah terbit sejak 26 Mei 2026, hingga kini belum juga naik ke tahap penyidikan?
Sementara di sisi lain, Ketua Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Eman Sutriadi, sudah mengungkap fakta miris dan memilukan, bahwa; para guru itu ada yang sampai cari pinjaman demi membayar pungutan liar Rp6 juta hingga Rp13 juta per orang, kepada oknum pejabat Kemenag Depok, dengan estimasi total hingga mencapai Rp2,8 miliar.
Sikap bungkam Kejari Depok ini, tentunya bisa menggiring munculnya dugaan miring dan semakin memperkuat pertanyaan publik: "Ada apa sebenarnya dengan Kejari Depok? Kenapa memilih bungkam dan tak siap untuk bersikap transparan terhadap para penuntut keadilan?
Namun begitu, kami Redaksi masih menunggu dan membuka ruang hak jawab bagi Kejari Depok untuk memberikan jawaban yang menjadi hak publik terkait transparansi dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan mengedepankan hati nurani. Sebagaimana pesan Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, yang disampaikannya di depan para insan Adhyaksa baru-baru ini.
(FC-Goest)


















LEAVE A REPLY