Di situlah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar tambahan beberapa ribu rupiah. Jakarta sedang mengubah cara membiayai transportasi publik. Selama ini, tarif murah ditopang subsidi pemerintah daerah agar layanan tetap terjangkau. Pada 2026, alokasi subsidi untuk Transjakarta disebut mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Sementara biaya operasional terus meningkat akibat inflasi, harga energi, pemeliharaan armada, termasuk bus listrik, serta ekspansi layanan.

Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta pernah mengusulkan tarif Rp5.000 untuk Transjakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek. Namun angka tersebut masih merupakan usulan, bukan keputusan resmi. Karena itu, perdebatan publik seharusnya tidak berhenti pada angka yang belum final, melainkan melihat arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan subsidi bagi masyarakat yang dianggap mampu akan dikurangi dan dialihkan untuk kelompok yang lebih membutuhkan. Bersamaan dengan penyesuaian tarif, penerima layanan transportasi gratis direncanakan bertambah dari 15 menjadi 21 golongan. Kelompok tambahan antara lain pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja warga Jakarta, pasien rujukan, pelajar atau mahasiswa tidak mampu di luar KJP dan KJMU, UMKM binaan serta korban bencana.

Perubahan itu menunjukkan arah subsidi yang lebih terarah. Masyarakat umum tetap memperoleh subsidi, tetapi kelompok yang dinilai membutuhkan perlindungan lebih besar akan memperoleh fasilitas gratis. Tantangannya adalah memastikan kriteria penerima mudah dipahami, datanya akurat dan prosedurnya tidak menyulitkan warga yang memang berhak.

Bagi pengguna reguler, persoalan lain segera muncul. Berapa biaya perjalanan setelah tarif berubah dan apakah kenaikan tersebut akan terasa sepadan dengan kualitas layanan? Pertanyaan itu penting karena transportasi publik tidak hanya dijual melalui harga tiket. Waktu tunggu, kepastian perjalanan, kepadatan, keamanan, kenyamanan, akses menuju halte dan integrasi antarmoda ikut menentukan pilihan warga.

Persoalan itu semakin penting bagi pekerja yang setiap hari melakukan perjalanan lintas wilayah. Transjabodetabek menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga, sehingga perubahan tarif dapat menjadi pengeluaran rutin yang terasa dalam anggaran bulanan. Pada Juni 2026, Pemprov DKI menyebut subsidi Transjabodetabek sekitar Rp400 miliar, dengan subsidi sekitar Rp12.000 per pelanggan dalam satu perjalanan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa harga yang dibayar penumpang hanyalah sebagian dari biaya yang membuat transportasi publik tetap berjalan. Karena itu, ketika tarif disesuaikan, publik memiliki alasan untuk meminta keterbukaan mengenai struktur biaya, besaran subsidi per penumpang dan hasil yang diperoleh dari dana publik tersebut.

Namun kenaikan tarif juga tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan mengurangi beban APBD. Jika harga perjalanan membuat sebagian warga kembali menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi, dampaknya dapat menjalar ke kemacetan, konsumsi energi dan kualitas udara. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berapa besar subsidi yang dapat ditekan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan penggunaan transportasi publik.

Jakarta kini berada di persimpangan. Tarif Rp3.500 memang sudah bertahan sekitar 21 tahun, sementara biaya penyelenggaraan layanan terus berubah. Tetapi transportasi publik tetap memiliki fungsi sosial. Pemerintah tidak hanya menjual perjalanan, melainkan menyediakan akses warga menuju pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan dan pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, perubahan tarif pada 2027 semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki seluruh sistem pembiayaan transportasi publik. Tarif harus transparan, subsidi harus memiliki sasaran yang jelas, dan kualitas layanan perlu memiliki ukuran yang dapat dipantau masyarakat.

Rp3.500 akhirnya bukan sekadar angka pada mesin pembayaran. Ia menjadi simbol dari cara Jakarta selama dua dekade membagi biaya mobilitas warganya. Ketika angka itu berubah, yang seharusnya ikut berubah adalah cara subsidi dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Sebab pertanyaan terpenting bukan hanya berapa rupiah yang harus dibayar penumpang, melainkan apakah setiap rupiah yang dibayar masyarakat dan setiap rupiah subsidi pemerintah benar benar kembali dalam bentuk transportasi publik yang terjangkau, terukur dan dapat diandalkan.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)