Perwirasatu.co.id, 29 Oktober 2026

TATA kelola desa yang kuat tidak lahir dari seremonial dan spanduk. Ia lahir dari pemahaman aturan yang benar dan integritas yang dijaga. Bukan soal seberapa besar acara digelar, tapi seberapa kuat benteng hukum yang dibangun aparatur.

Fakta pahit hari ini: Ribuan aparatur desa berjalan di atas bara api hukum. Mereka dipaksa mengelola Dana Desa ratusan juta hingga miliaran, tapi minim pemahaman regulasi. Akibatnya salah kelola, salah SPJ, salah prosedur. Ujungnya berurusan dengan APH.

Ini tidak boleh dibiarkan. Disinilah peran Inspektorat dan Kemendes, wajib dipertanyakan dengan keras!

Pertama: Inspektorat Daerah Jangan Jadi Pemadam Kebakaran!

Fungsi Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bukan datang setelah desa terbakar untuk mencari kesalahan. Tugas utama Inspektorat, adalah; Membina, Mencegah, Mengawal.

Turun ke desa SEBELUM APBDes disusun. Bina pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, bebas risiko hukum. Jika Inspektorat rajin membina, tidak akan banyak Kades yang masuk bui hanya karena ketidak tahuannya. Jangan biarkan Kades jadi tumbal, karena pembiaran pengawasan!

Kedua: Kemendes - Jangan Cuma Bangga Transfer 100% Cair!

Tugas Kementerian Desa, bukan sekadar jadi tukang transfer uang dari pusat ke desa. Bukan soal bangga "Dana Desa Cair 100%". Tugas Kemendes adalah memastikan uang rakyat itu dikelola dengan benar!

Hentikan bimtek formalitas, di hotel berbintang yang isinya cuma absen dan sertifikat. Buat sistem pembinaan masif, pelatihan regulasi yang substantif. Kawal Dana Desa agar jadi instrumen desa maju, bukan jebakan korupsi berjamaah.

3 Pilar Tata Kelola Desa:

1. Pahami Regulasi: Aparatur wajib melek UU Desa No.6/2014 jo UU No.3/2024 & Permendagri No.20/2018. Itu tameng hukum kalian!

2. Bangun Benteng Integritas: Tolak korupsi, tolak penyalahgunaan wewenang. Integritas adalah satu-satunya benteng anti-tersangka.

3. Keuangan Transparan dan Akuntabel: Anggaran terbuka, SPJ bisa diaudit, pengawasan partisipatif masyarakat plus pendampingan aktif Inspektorat & Kemendes.

RUMUS For-WIN: Pemahaman Regulasi + Integritas + Pengawasan Aktif + Keuangan Transparan = Desa Maju & Terpercaya.

Jika Inspektorat diam dan Kemendes hanya menghitung persentase pencairan, maka jangan heran setiap tahun berita yang sama terulang: "Kades Ditahan, Dana Desa Dikorupsi". Sehingga yang jadi tumbal selalu di bawah, yang di atas malah merasa sudah bekerja.

Desa kuat tidak butuh banyak spanduk. Desa kuat butuh aturan yang dipahami, integritas yang dijaga, dan pengawas yang benar-benar mengawas.

Salam Integritas! 

Oleh: FC-Goest (Inisiator FOR-WIN)