Penilaian bahwa Teddy merupakan figur yang sangat aktif dalam komunikasi publik datang dari Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Okezone pada 27 September 2026 memberitakan Burhanuddin menyebut Teddy sebagai pejabat yang paling banyak membangun komunikasi publik mengenai agenda Presiden. Sehari kemudian, RM.id juga memuat penilaian serupa. Klaim tersebut penting, tetapi tetap harus ditempatkan sebagai pendapat seorang pengamat, bukan hasil pemeringkatan resmi aktivitas pejabat Istana.

Ada alasan mengapa penilaian itu menarik. Dalam beberapa agenda penting, Teddy memang muncul membawa penjelasan langsung mengenai arah kebijakan Presiden. Pada 23 September 2026, misalnya, PresidenRI.go.id memuat keterangan Teddy setelah rapat terbatas mengenai percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri, dari PAUD hingga SMA dan SMK. Ia menyampaikan arahan Presiden sekaligus rincian awal mengenai cakupan kebijakan tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, pola serupa terlihat dalam isu energi. ANTARA pada 18 September 2026 memberitakan enam langkah Presiden menuju kemandirian energi yang disampaikan Teddy, mulai pengembangan sumber energi domestik, B50 dan E50, percepatan energi surya, peningkatan produksi minyak, kajian pembangkit nuklir hingga penyusunan peta jalan energi. Ini memperlihatkan bahwa komunikasi Teddy tidak hanya menyangkut seremoni, tetapi juga mulai membawa rincian agenda kebijakan.

Namun di titik inilah komunikasi pemerintah harus dibedakan dari keberhasilan kebijakan. Menjelaskan pendidikan gratis bukan berarti persoalan pembiayaan, kesiapan sekolah, pembagian kewenangan dan mekanisme pelaksanaan telah selesai. Begitu pula target kemandirian energi membutuhkan investasi, teknologi, infrastruktur, regulasi dan ukuran keberhasilan yang dapat diuji. Komunikator dapat menjelaskan arah, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh pelaksanaan.

Peran Teddy juga tidak berhenti pada komunikasi. Pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Juli 2026, yang diberitakan Bisnis.com, memperlihatkan fungsi koordinatif Seskab dalam membahas transportasi publik, proyek strategis dan agenda Presiden. Dengan demikian, kemunculan Teddy di ruang publik dapat dibaca sebagai bagian dari posisi yang berada di persimpangan antara koordinasi pemerintahan dan penyampaian pesan politik.

Di sinilah fenomena Teddy menjadi menarik. Sekretaris Kabinet secara kelembagaan berkaitan dengan koordinasi dan kesekretariatan pemerintahan. Tetapi ketika pejabat pada posisi itu semakin sering menjadi pembawa pesan Presiden, batas antara fungsi administratif, koordinatif dan komunikatif menjadi lebih cair. Hal tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan perubahan kewenangan formal, tetapi menunjukkan perubahan visibilitas sebuah jabatan di hadapan publik.

Burhanuddin juga menilai sebagian menteri cenderung menghindari sorotan ketika kebijakan pemerintah menghadapi kritik. Pernyataan tersebut diberitakan Okezone dan RM.id pada 27 dan 28 September 2026. Namun penilaian itu tidak semestinya diubah menjadi kesimpulan bahwa para menteri memang menghindari tanggung jawab. Tanpa data individual dan penjelasan dari pejabat yang bersangkutan, klaim tersebut tetap harus diperlakukan sebagai pandangan narasumber.

Justru tantangan terbesar komunikasi pemerintahan berada pada akuntabilitas. Semakin sering seorang pejabat tampil menjelaskan kebijakan, semakin besar tuntutan agar setiap pernyataan memiliki dasar yang jelas, konsisten dengan kementerian teknis dan dapat diperiksa melalui dokumen kebijakan. Komunikasi yang kuat seharusnya membuka jalan menuju transparansi, bukan menggantikannya.

Karena itu, ukuran pentingnya Teddy bukan seberapa sering ia muncul di depan kamera. Ukurannya adalah apakah komunikasi tersebut membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan, mengetahui siapa pelaksananya, memahami target waktunya dan dapat mengawasi hasilnya. Jika tidak, komunikasi berisiko berubah menjadi sekadar pengelolaan persepsi.

Teddy kini memang semakin terlihat sebagai salah satu simpul komunikasi di sekitar Presiden Prabowo. Berbagai agenda yang disampaikannya menunjukkan intensitas tersebut. Tetapi menyebutnya paling aktif tetap merupakan penilaian, bukan fakta yang telah diukur secara menyeluruh. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa di balik meningkatnya visibilitas komunikator, institusi pemerintah tetap menjadi pusat pertanggungjawaban.

Sebab pada akhirnya, komunikasi pemerintahan bukan sekadar persoalan siapa yang paling sering tampil menjelaskan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pesan itu diikuti kebijakan yang transparan, target yang terukur, pelaksanaan yang dapat diawasi dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Di antara sorotan kamera dan pernyataan resmi, di situlah efektivitas pemerintahan seharusnya diuji.

Sumber

(Dwi Taufan hidayat)