ANTARA, 28 September 2026, melaporkan Prabowo menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang berada di bawah BPKH. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemeriksaan diperlukan agar pemerintah mengetahui kondisi faktual keuangan haji dan dapat melakukan pembenahan secara tepat sasaran. Kementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan BPKP.

Instruksi tersebut muncul ketika skala dana yang dikelola BPKH semakin besar. BPKH pada 21 September 2026 menyebut dana haji yang dikelolanya sekitar Rp184 triliun. Lembaga itu mengatakan pengelolaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan keamanan dana, likuiditas, kesinambungan penyelenggaraan haji, serta hasil pengembangan keuangan haji.

Besarnya dana membuat pertanyaan tentang tata kelola tidak cukup dijawab dengan melihat angka keuntungan atau saldo akhir. Yang perlu ditelusuri adalah bagaimana keputusan investasi dibuat, siapa yang menerima penempatan dana, bagaimana risiko dihitung, bagaimana konflik kepentingan dicegah, serta apakah setiap keputusan memiliki dasar, dokumentasi dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Di sinilah audit forensik menjadi relevan. Pemeriksaan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai bukti bahwa telah terjadi penyimpangan. Audit justru diperlukan untuk mencari fakta. DetikFinance, 28 September 2026, mengutip Dahnil bahwa Presiden ingin mengetahui kondisi sebenarnya dan mengantisipasi kemungkinan financial engineering dengan merujuk kasus Malaysia yang sedang menjadi perhatian.

Istilah financial engineering sendiri tidak otomatis berarti pelanggaran. Karena itu, pemeriksaan harus mampu membedakan antara strategi keuangan yang sah, keputusan investasi berisiko, kelemahan pengendalian, konflik kepentingan, dan tindakan yang benar-benar melanggar aturan. Kesimpulan harus lahir dari bukti, bukan dari kekhawatiran atau dugaan.

Menariknya, BPKH bukan lembaga yang sama sekali luput dari pemeriksaan. BPKH dalam publikasinya 31 Agustus 2026 menyebut telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian delapan kali berturut-turut. Laporan keuangan konsolidasian 2025 juga telah diaudit, sedangkan laporan konsolidasi semester I 2026 tercatat masih unaudited.

Paradoks inilah yang semestinya menjadi pusat perhatian. Jika laporan keuangan telah diaudit dan opini WTP telah diperoleh berulang kali, apa yang hendak dicari melalui audit forensik? Jawabannya tidak boleh diasumsikan. Justru ruang lingkup pemeriksaan harus dijelaskan secara terbuka: periode yang diperiksa, transaksi yang menjadi objek, metodologi, pihak pemeriksa, serta ukuran yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya masalah.

BPKH pada 26 Februari 2026 juga menyatakan telah menindaklanjuti 244 dari 255 rekomendasi BPK berdasarkan pemeriksaan sampai Semester II 2025, atau 95,69 persen. Angka ini menunjukkan tingkat tindak lanjut yang tinggi, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan jurnalistik yang sah: apa isi rekomendasi yang belum selesai, mengapa belum selesai, dan apakah ada di antaranya yang berkaitan dengan tata kelola investasi atau pengendalian keuangan?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru itulah fungsi pemeriksaan publik: menelusuri fakta tanpa mendahului kesimpulan. Demikian pula istilah kartel yang muncul dalam pernyataan pemerintah. ANTARA, 28 September 2026, memberitakan adanya instruksi untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari kartel dan kecurangan. Namun istilah itu tetap membutuhkan pembuktian mengenai praktik, pelaku, mekanisme dan dampaknya.

Keberhasilan audit forensik tidak ditentukan oleh banyaknya temuan, melainkan oleh kualitas fakta yang dihasilkan. Jika tidak ditemukan penyimpangan, publik perlu mengetahuinya. Jika ditemukan kelemahan, pemerintah harus menjelaskan perbaikannya. Jika terdapat pelanggaran, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti.

Dana haji bukan sekadar angka dalam neraca. Ia berasal dari masyarakat yang menabung untuk memenuhi panggilan ibadah. Karena itu, transparansi harus melampaui opini audit. Publik perlu mengetahui bagaimana dana dikelola, bagaimana risiko dikendalikan, bagaimana manfaatnya digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan.

Instruksi audit forensik semestinya menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan, bukan sekadar menghasilkan berita tentang dugaan masalah. Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah setelah pemeriksaan jamaah memperoleh gambaran yang lebih terang tentang ke mana dana mereka dikelola, bagaimana keputusan dibuat, dan apakah sistem pengawasan negara benar-benar mampu menjaga amanah tersebut.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)