
Keterangan Gambar : PASCA terbongkarnya kasus dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara, publik kembali diingatkan pada satu hal yang paling berbahaya dalam kekuasaan: bukan musuh yang terang-terangan melawan, tapi musuh dalam selimut yang setiap hari berada di lingkaran paling dekat dengan Presiden.
Perwirasatu.co.id, 07 November 2026.
PASCA terbongkarnya kasus dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara, publik kembali diingatkan pada satu hal yang paling berbahaya dalam kekuasaan: bukan musuh yang terang-terangan melawan, tapi musuh dalam selimut yang setiap hari berada di lingkaran paling dekat dengan Presiden.
Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama tiga perwira tinggi lainnya, sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem LIMS. Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, ormas, hingga pengusaha diduga dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa prosedur hukum.
Jika tuduhan ini terbukti di pengadilan, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah bentuk dari pembangkangan dan pengkhianatan terhadap Kepala Negara sekaligus terhadap amanat konstitusi.
PERINGATAN YANG DULU DIABAIKAN
Jauh sebelum kasus ini terbongkar, banyak tokoh masyarakat sudah mewanti-wanti kepada Presiden. Salah satunya tokoh oposisi yang dikenal vokal, Said Didu. Berulang kali Said Didu mengingatkan, agar Presiden melakukan evaluasi penuh di lingkungan Istana.
Peringatan lain juga pernah disampaikan dalam bahasa yang lebih simbolik, namun tajam: agar Presiden waspada terhadap "sabun mandi di istana" — waspada terhadap orang-orang terdekat yang terlihat melayani, tapi diam-diam bisa menjerumuskan.
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) bahkan pernah menyodorkan 12 tuntutan, salah satunya mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Saat itu KMS menilai Listyo mewarisi watak arogansi dari pendahulunya, dan gagal mengubah watak represif Polri.
Di masa kepemimpinannya, aparat kepolisian kerap disorot karena tindakan berlebihan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai.
Dalam berbagai aksi demonstrasi, kekerasan berulang terjadi. Puncaknya, dalam satu aksi, kendaraan taktis polisi menabrak hingga tewas seorang pengemudi ojek online. Publik marah. Terlebih hingga hari ini, kasus KM-50 pun masih menyisakan misteri dan belum tuntas memberi keadilan bagi keluarga korban.
Semua peringatan itu, dulu dianggap suara sumbang. Hari ini, setelah kasus penyadapan terbongkar, publik bertanya: seandainya peringatan itu didengar sejak awal, bukankah pengkhianatan ini bisa dicegah?
BERSIHKAN ISTANA, BUKAN HANYA GANTI ORANG
Hari ini masyarakat kembali wanti-wanti, mengingatkan Presiden: segera evaluasi dan bersihkan personel di lingkungan Istana yang disinyalir masih menjadi musuh dalam selimut. Evaluasi tentunya tidak cukup, hanya dengan mencopot satu-dua orang. Terpenting itu, yang harus dibersihkan adalah sistemnya:
1. Audit total orang-orang yang punya akses ke Presiden — siapa yang membawa informasi, siapa yang memfilter informasi, dan siapa yang punya kepentingan.
2. Audit total sistem penyadapan LIMS — siapa yang dimasukkan, siapa yang memerintahkan, dan ke mana hasil sadapan itu mengalir.
3. Lindungi whistleblower — petugas internal yang berani melapor pada 30 Oktober 2026 adalah pahlawan dalam kasus ini. Tanpa dia, kasus ini mungkin masih terkubur.
PRABOWO TIDAK PERLU TAKUT
Banyak pihak, kini mencoba menekan Presiden dengan berbagai isu, termasuk isu "kartu AS". Tapi satu hal yang perlu dipahami Presiden: rakyat tidak menuntut Presiden yang sempurna tanpa kesalahan.
Seperti yang disampaikan seorang tokoh masyarakat, dalam diskusi ngopi bareng di pojok kedai seberang Gedung KPK:
"Prabowo tidak perlu takut ancaman dan rongrongan musuh dalam selimut yang menekan terkait kartu AS. Sekalipun pernah ada kesalahan yang dilakukan Prabowo, rakyat akan memaklumi asalkan Prabowo berani menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa ragu-ragu untuk kepentingan rakyat Indonesia!"
Itulah, modal terbesar Prabowo hari ini: dukungan rakyat Indonesia yang ingin melihat kebenaran ditegakkan tanpa reserve oleh Kepala Negara.
KESIMPULAN: DENGARKAN OPOSISI!
Oposisi bukan musuh negara. Dalam kasus ini, justru suara oposisi dan warga masyarakat sipil yang terbukti paling awal membaca bahaya.
Saatnya Presiden Prabowo lebih percaya dan mendengarkan oposisi dan masyarakat, bukan hanya lingkaran dalam yang nyaman tapi berpotensi menusuk dari belakang.
Karena secara de facto, sejarah selalu mengajarkan hal yang sama: "Pemimpin yang jatuh, jarang jatuh karena serangan musuh dari luar. Justeru mereka jatuh lantaran terlalu percaya dan tidak waspada adanya musuh di dalam selimut.
Oleh: FC-Goest / Inisiator Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN)


















LEAVE A REPLY