
Keterangan Gambar : Lima belas tersangka terorisme diamankan Densus 88 Antiteror Polri dalam operasi di enam provinsi pada 13–18 November 2026.
Perwirasatu.co.id, 19 November 2026
Lima belas tersangka terorisme diamankan Densus 88 Antiteror Polri dalam operasi di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penangkapan ini bukan sekadar keberhasilan aparat membongkar dugaan aktivitas jaringan ekstremisme. Lebih jauh, peristiwa tersebut membuka pertanyaan tentang regenerasi kelompok teror, efektivitas deradikalisasi, dan kemampuan negara menghadapi propaganda kekerasan yang terus mencari ruang tumbuh di tengah masyarakat.
OPERASI MEMBONGKAR JARINGAN
Penindakan berlangsung di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah yang terafiliasi dengan ISIS. ANTARA, 18 November 2026, melaporkan bahwa sebagian tersangka merupakan mantan narapidana terorisme.
Jawa Tengah mencatat jumlah penangkapan terbanyak, yakni empat orang. Sementara Aceh, Riau, dan Jawa Barat masing-masing tiga orang, Sumatera Barat satu orang, serta NTB satu orang. Namun, persebaran tersebut tidak dapat dijadikan ukuran tingkat kerawanan terorisme setiap daerah. Angka itu lebih tepat dibaca sebagai hasil pengembangan penyelidikan aparat. Detikcom, 18 November 2026, menguraikan rincian operasi tersebut.
Menurut keterangan Densus 88, aktivitas yang diduga dilakukan para tersangka meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota, penggalangan dana, hingga pelatihan. Penyidik masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Artinya, penangkapan ini belum menjadi akhir pengungkapan jaringan. ANTARA, 18 November 2026, memuat penjelasan tersebut.
REGENERASI DAN UJIAN DERADIKALISASI
Fakta keterlibatan sejumlah mantan narapidana terorisme menghadirkan persoalan yang lebih mendasar. Mengapa seseorang yang pernah menjalani hukuman masih dapat diduga terhubung dengan jaringan ekstremisme?
Pertanyaan ini tidak boleh langsung dijawab dengan kesimpulan bahwa program deradikalisasi telah gagal. Diperlukan data mengenai riwayat pembinaan, proses reintegrasi sosial, lingkungan pergaulan, serta bentuk keterlibatan mereka dalam perkara terbaru.
Namun, kasus ini layak menjadi momentum evaluasi. Deradikalisasi tidak cukup berhenti pada kegiatan formal atau pernyataan meninggalkan ideologi kekerasan. Perubahan membutuhkan pendampingan berkelanjutan, dukungan keluarga, kesempatan ekonomi, dan penerimaan sosial. Tanpa itu, individu yang pernah terpapar ideologi ekstrem berpotensi kembali berhadapan dengan pengaruh jaringan lama.
Negara perlu mengukur keberhasilan program bukan hanya dari jumlah peserta pembinaan, melainkan juga kemampuan mencegah perekrutan ulang dan keterlibatan kembali dalam tindak pidana terorisme.
PROPAGANDA BERPINDAH KE RUANG DIGITAL
Tantangan berikutnya adalah penyebaran propaganda melalui media sosial dan platform komunikasi digital. Ideologi ekstrem tidak selalu diperkenalkan melalui ajakan kekerasan secara terbuka. Ia dapat dikemas sebagai solidaritas keagamaan, pembelaan terhadap kelompok tertindas, atau kritik terhadap ketidakadilan.
Persoalannya bukan pada kritik sosial maupun ekspresi keagamaan, melainkan ketika persoalan tersebut dimanipulasi untuk membenarkan kebencian dan kekerasan. Karena itu, literasi digital harus berjalan bersama pendidikan keagamaan yang mencerahkan dan kemampuan berpikir kritis.
Densus 88 sendiri mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap propaganda digital, terutama yang menyasar anak-anak dan remaja. Detikcom, 18 November 2026, memuat imbauan tersebut. Keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat memiliki peran penting membangun ketahanan sosial tanpa menciptakan budaya saling mencurigai.
NEGARA HARUS TEGAS DAN TERUKUR
Pemberantasan terorisme membutuhkan lebih dari operasi penangkapan. Densus 88 bertanggung jawab pada penegakan hukum, sementara BNPT memiliki peran penting dalam koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme. Lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil juga perlu terlibat dalam pembinaan dan reintegrasi.
Di sisi lain, penegakan hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Dugaan afiliasi organisasi tidak boleh berubah menjadi stigma terhadap kelompok agama atau masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan, dan ekspresi keberagamaan bukanlah terorisme.
Penangkapan 15 tersangka merupakan bagian penting menjaga keamanan nasional. Namun, keberhasilan sesungguhnya tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diamankan. Ukurannya adalah kemampuan negara memutus regenerasi jaringan, mempersempit ruang propaganda kekerasan, dan memastikan proses deradikalisasi berjalan efektif.
Sebab, membongkar jaringan mungkin dapat dilakukan melalui operasi aparat. Tetapi mencegah ideologi kekerasan diwariskan kepada generasi berikutnya membutuhkan kerja panjang, konsisten, dan melibatkan seluruh elemen bangsa.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY