Perwirasatu.co.id, 19 Oktober 2026

Keputusan Donald Trump membatalkan rencana siaran langsung eksekusi Nidal Malik Hasan bukan sekadar perubahan kebijakan Pentagon. Peristiwa ini membuka pertanyaan tentang batas kekuasaan negara, klaim efek jera, dan etika penghukuman di era digital. Ketika kematian terpidana nyaris dijadikan tontonan publik, Amerika Serikat menghadapi dilema: bagaimana menegakkan hukum secara tegas tanpa mengubah keadilan menjadi pertunjukan kekuasaan dan batas etika demokrasi modern.

Ketika Keadilan Hampir Menjadi Tontonan

Pada 15 Oktober 2026, Reuters memberitakan keputusan Trump membatalkan rencana siaran langsung eksekusi Hasan yang sebelumnya diumumkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Terpidana merupakan mantan mayor Angkatan Darat Amerika Serikat yang dinyatakan bersalah membunuh 13 orang dan mencoba membunuh 32 lainnya dalam serangan di Fort Hood, Texas, pada 5 November 2009. Hukuman mati dijatuhkan melalui pengadilan militer pada 2013.

Rencana eksekusi menggunakan regu tembak pada 3 Desember 2026 tetap diumumkan, tetapi pelaksanaannya masih mungkin menghadapi tantangan hukum. Dengan demikian, yang dibatalkan Trump bukanlah hukuman mati, melainkan penayangannya secara langsung kepada masyarakat. Associated Press pada 15 Oktober melaporkan bahwa keputusan tersebut muncul setelah kritik dari sejumlah politikus Republik dan Demokrat, termasuk Wakil Presiden JD Vance serta Ketua DPR Mike Johnson.

Hegseth sebelumnya berargumen bahwa siaran eksekusi akan menunjukkan konsekuensi serius bagi pelaku kejahatan. Logikanya, kematian terpidana dapat menjadi peringatan bagi mereka yang berniat melakukan kekerasan. Namun, gagasan itu menyisakan pertanyaan mendasar: apakah mempertontonkan kematian benar-benar meningkatkan efek jera, atau sekadar menciptakan kesan ketegasan pemerintah?

Dalam kebijakan pidana, efek jera tidak cukup dibuktikan melalui dramatisasi hukuman. Pencegahan kejahatan dipengaruhi kepastian penegakan hukum, kemungkinan pelaku tertangkap, dan berbagai faktor sosial maupun psikologis. Tanpa bukti empiris yang kuat, siaran eksekusi berisiko menjadi simbol kekuasaan yang lebih menonjol daripada manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat.

Risiko lainnya adalah penyalahgunaan rekaman. The Washington Post pada 12 Oktober melaporkan kekhawatiran Mike Johnson bahwa video eksekusi dapat menjadi sarana perekrutan kelompok teroris. Kekhawatiran tersebut bukan bukti bahwa penyalahgunaan pasti terjadi, tetapi menunjukkan adanya konsekuensi yang perlu diperhitungkan sebelum negara menyebarluaskan gambar kekerasan secara massal.

Di era media sosial, rekaman dapat dipotong, disebarkan ulang, dan dilepaskan dari konteks hukum. Pemerintah mungkin bermaksud memberikan peringatan, tetapi tidak sepenuhnya dapat mengendalikan interpretasi publik. Pesan yang dirancang sebagai simbol ketegasan bahkan berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk membangun propaganda.

Survei yang diberitakan The Washington Post pada 15 Oktober 2026 menunjukkan perbedaan antara dukungan terhadap hukuman mati dan dukungan terhadap siaran eksekusi. Sebanyak 53 persen responden mendukung eksekusi Hasan dengan regu tembak, sedangkan 42 persen menentangnya. Namun, sekitar delapan dari sepuluh responden menolak penayangan langsung. Angka tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan pertanggungjawaban tidak otomatis berarti masyarakat ingin menyaksikan kematian seseorang.

Perdebatan ini juga menguji konsistensi kepemimpinan Trump. Pada 9 Oktober, The Washington Post melaporkan bahwa Trump sempat menyatakan persetujuannya terhadap rencana siaran tersebut. Enam hari kemudian, ia membatalkannya setelah penolakan meluas. Kronologi itu menunjukkan perubahan kebijakan yang nyata, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keputusan tersebut semata-mata didorong kalkulasi politik.

Pembatalan itu sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi pemerintahan. Kebijakan yang menyangkut pelaksanaan hukuman mati seharusnya melewati penilaian hukum, keamanan, dan etika sebelum diumumkan. Ketegasan pemerintah tidak diukur dari seberapa mengejutkan kebijakannya, melainkan dari kemampuannya mengambil keputusan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah perdebatan tersebut, penderitaan keluarga korban tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan setiap bentuk penghukuman. Mereka berhak memperoleh penghormatan, pengakuan atas kehilangan, dan keadilan melalui proses hukum. Namun, tidak tepat menganggap seluruh keluarga korban memiliki pandangan yang sama mengenai siaran eksekusi. Penghormatan kepada korban justru menuntut agar tragedi tidak dieksploitasi menjadi tontonan politik.

Persoalan ini melampaui nasib seorang terpidana. Ia menyentuh batas kewenangan negara dalam menggunakan kekuasaan menghukum. Transparansi hukum tidak harus berarti menampilkan setiap tindakan fisik kepada publik. Keterbukaan dapat diwujudkan melalui penjelasan prosedur, pengawasan independen, dan pertanggungjawaban institusi.

Trump membatalkan rencana siaran langsung, tetapi perdebatan tentang hukuman mati dan efek jera belum berakhir. Jika tujuan negara adalah menunjukkan bahwa hukum lebih kuat daripada teror, pembuktian utamanya bukan terletak pada gambar kematian yang disaksikan jutaan orang. Ukurannya adalah kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kemampuan pemerintah mengendalikan kekuasaannya sendiri.

Sebab, peradaban tidak hanya diukur dari seberapa keras negara menghukum orang yang bersalah. Peradaban juga terlihat dari kesanggupan negara bertindak tegas tanpa menjadikan kematian sebagai hiburan. Di situlah keadilan diuji: bukan hanya ketika negara menjatuhkan hukuman, melainkan juga ketika negara memilih batas bagi kekuasaannya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat