Perwirasatu.co.id, 20 Oktober 2026

UEFA memberi FIFA tenggat hingga 2 November 2026 untuk menjawab pertanyaan dan menyerahkan dokumen terkait kontroversi tata kelola serta proposal investasi FIFA Forward Enterprise. Desakan itu muncul setelah penjelasan Gianni Infantino dinilai belum memadai oleh sejumlah delegasi Eropa. Di balik perselisihan ini, persoalan lebih besar mengemuka: transparansi keputusan, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban bisnis sepak bola dunia.

Ultimatum di Pusat Kekuasaan

Konflik UEFA dan FIFA memperlihatkan bahwa sepak bola modern bukan hanya urusan pertandingan dan prestasi. Di balik gemerlap Piala Dunia, terdapat kekuasaan yang menentukan pengelolaan hak komersial, pendapatan, dan masa depan kompetisi. Ketika proses pengambilan keputusan dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang presiden, melainkan kredibilitas organisasi yang mengatur sepak bola dunia.

Associated Press, 19 Oktober 2026, melaporkan bahwa UEFA mengajukan 42 pertanyaan dan meminta dokumen pendukung diserahkan paling lambat 2 November. Surat Sekretaris Jenderal UEFA Theodore Theodoridis kepada Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafström menyebut penjelasan sebelumnya belum menjawab persoalan mendasar. Tenggat itu penting karena batas pengajuan kandidat pemilihan presiden FIFA jatuh pada 18 November, sedangkan pemilihan dijadwalkan 18 Maret 2027.

Investasi Miliaran Dolar Dipersoalkan

Pusat kontroversi adalah FIFA Forward Enterprise (FFE), proposal pembentukan entitas komersial untuk mengelola kegiatan bisnis kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia. Rencana tersebut membuka kemungkinan masuknya investor swasta melalui kepemilikan minoritas. Associated Press, 19 Oktober 2026, menyebut rencana investasi yang dipersoalkan bernilai 4,2 miliar dolar AS. Angka investasi ini harus dibedakan dari valuasi keseluruhan perusahaan yang diusulkan.

UEFA mempersoalkan bagaimana proposal itu dirancang, siapa yang terlibat, dan mengapa Dewan FIFA dinilai tidak dilibatkan secara memadai sejak tahap awal. FIFA akhirnya menarik rencana tersebut pada Juli 2026 setelah muncul penolakan. Namun, penghentian proposal tidak otomatis menjawab bagaimana keputusan semula dibuat. Reuters, 15 Oktober 2026, melaporkan Infantino telah meminta maaf atas kekeliruan komunikasi dan konsultasi, tetapi sejumlah pejabat sepak bola Eropa masih menuntut penjelasan lebih lengkap.

Transparansi Bukan Sekadar Janji

Persoalan utamanya bukan apakah FIFA boleh mengembangkan bisnis. Organisasi olahraga membutuhkan pendapatan untuk membiayai kompetisi dan pengembangan sepak bola. Yang perlu diuji adalah prosedur pengambilan keputusan, dasar penilaian investasi, pemilihan mitra, serta mekanisme pengawasan. Semakin besar nilai transaksi, semakin penting keterbukaan dan pemeriksaan independen agar kepentingan organisasi tidak dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

FIFA menyatakan FFE dirancang untuk memperluas peluang komersial dan meningkatkan pendanaan bagi 211 asosiasi anggotanya, tanpa menyerahkan kendali tata kelola sepak bola kepada investor. Pernyataan resmi FIFA pada 31 Juli 2026 menjelaskan bahwa proposal itu masih memerlukan proses konsultasi dan persetujuan. Karena itu, kritik terhadap kurangnya transparansi perlu dibedakan dari tuduhan bahwa penjualan telah terjadi. Tidak ada dasar untuk menyamakan rencana investasi dengan transaksi yang sudah selesai.

Pertanyaan yang Lebih Luas

Daftar pertanyaan UEFA juga menyentuh remunerasi pribadi Infantino, pembayaran kepada penyanyi Marc Anthony, hubungan dengan Donald Trump dan keluarganya, serta independensi komite etik, yudisial, dan pemilihan FIFA. Penanganan perkara disipliner pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, turut dipersoalkan. Semua itu merupakan persoalan yang diminta untuk dijelaskan, bukan bukti otomatis bahwa pelanggaran telah terjadi.

Reuters, 15 Oktober 2026, melaporkan adanya kritik terhadap keputusan FIFA menyangkut sanksi Balogun dan tuntutan agar prosedur disipliner diperjelas. Dalam perkara semacam ini, transparansi berarti menjelaskan dasar keputusan dan menunjukkan bahwa aturan diterapkan secara konsisten. Hubungan politik atau keputusan kontroversial tidak dengan sendirinya membuktikan intervensi, tetapi pertanyaan yang wajar tetap harus dijawab dengan bukti.

UEFA pun bukan pihak yang bebas dari kepentingan. Sebagai konfederasi berpengaruh, UEFA memiliki kepentingan dalam pembagian kekuasaan, pendapatan, dan arah kompetisi internasional. Perselisihan ini berlangsung menjelang pemilihan presiden FIFA, sehingga dimensi politik tidak dapat diabaikan. Namun, adanya persaingan kekuasaan tidak otomatis menggugurkan tuntutan transparansi. Demikian pula, kritik UEFA tidak boleh diterima tanpa pengujian terhadap dokumen dan fakta.

Ujian Akuntabilitas

Tenggat 2 November menjadi ujian bagi FIFA untuk membuktikan bahwa pertanggungjawaban bukan sekadar slogan. Jawaban yang memadai perlu disertai dokumen yang relevan, kronologi keputusan, dan penjelasan mengenai mekanisme persetujuan. Jika informasi tertentu tidak dapat dibuka karena alasan hukum, pembatasannya perlu dijelaskan secara spesifik, bukan dijadikan alasan umum untuk menghindari pemeriksaan.

UEFA juga harus konsisten menerapkan standar keterbukaan yang sama terhadap organisasinya sendiri. Akuntabilitas kehilangan makna apabila hanya digunakan untuk menekan lawan politik. Pada akhirnya, yang dibutuhkan sepak bola dunia bukan sekadar pergantian pemimpin atau janji reformasi, melainkan sistem yang memungkinkan keputusan penting diperiksa secara independen.

Konflik ini menjadi pengingat bahwa semakin besar kekuasaan dan uang yang dikelola, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskan setiap keputusan. FIFA harus menjawab pertanyaan yang diajukan, sementara UEFA perlu memastikan kritiknya berdiri di atas bukti. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan keras, melainkan melalui keterbukaan, aturan yang konsisten, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat