Perwirasatu.co.id - Garut

Di tengah hiruk-pikuk politik pasca-Pemilu, aroma pembagian “kue kekuasaan” mulai menyengat di berbagai lini pemerintahan daerah. Salah satu yang kini menjadi sorotan tajam adalah proses pergantian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Garut. Dianggap sebagai bentuk penyusupan kepentingan politik ke dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), isu ini memantik gelombang protes, terutama dari kalangan muda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB).

Bukan Soal Orang, Tapi Soal Prinsip

Ketua Umum GPMPB, Taopik Rofi Nugraha, menyuarakan sikap tegasnya. Baginya, ini bukan sekadar polemik soal siapa yang akan duduk di kursi direktur, tapi soal prinsip menjaga marwah BUMD sebagai institusi publik yang profesional dan bebas dari intrik politik.

“Ini bukan soal siapa orangnya, tapi soal prinsip. BUMD bukan panggung balas budi politik. Apalagi kalau yang ditunjuk punya rekam jejak sebagai tim sukses Pilkada atau bahkan terafiliasi dengan partai politik,” ungkap Taopik, saat ditemui di salah satu Pusat Kuliner di Bilangan Jalan Patriot, Garut, Selasa (06/05/2025).

BUMD Adalah Tulang Punggung Pelayanan, Bukan Ladang Kepentingan

Taopik menekankan, keberadaan PDAM tidak bisa dipandang sebatas sebagai unit usaha milik pemerintah daerah. Peran strategisnya sebagai penyedia layanan air bersih membuat PDAM sejatinya merupakan penopang utama kehidupan masyarakat.

“Ketika proses seleksi jabatan strategis semacam direktur diganggu oleh kepentingan politik, bukan cuma etika yang dilanggar, tapi juga kepercayaan publik yang dipertaruhkan,” tegasnya.

Ia merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 37 Tahun 2018. Dua regulasi ini, menurutnya, sudah sangat jelas menyebut bahwa calon anggota direksi BUMD tidak boleh merupakan pengurus partai politik, dan wajib memiliki rekam jejak profesional yang kredibel.

 “Kalau sudah pernah terlibat dalam tim sukses atau aktif di partai, otomatis gugur dari kualifikasi. Kita harus jaga BUMD tetap netral dan bebas dari politik praktis,” tambahnya.

Dampak Domino: Dari Layanan Menurun hingga Potensi KKN

GPMPB mengingatkan bahwa politisasi jabatan strategis di BUMD tidak hanya menabrak norma, tapi juga berpotensi melahirkan dampak sistemik. Di antaranya adalah penurunan kualitas layanan, kerusakan tata kelola internal, hingga terbukanya celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kita nggak bisa tutup mata. Di banyak kasus di daerah lain, jabatan strategis yang diisi karena ‘kedekatan politik’ justru jadi pintu masuk bagi penyalahgunaan wewenang,” ujar Taopik.

GPMPB: Melawan Praktik, Bukan Menyerang Pribadi

Gerakan ini, kata Taopik, bukanlah bentuk penolakan terhadap sosok tertentu. GPMPB menegaskan bahwa mereka menolak praktik, bukan menyerang personal.

“Komunitas kami berdiri dan berteriak untuk menolak praktik yang melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau dalam istilah kerennya, Good Corporate Governance (GCG). Kami ingin seleksi direksi PDAM dilakukan secara transparan, terbuka, dan profesional,” ujarnya.

Menurut GPMPB, jabatan direktur seharusnya dipegang oleh sosok yang benar-benar menguasai aspek teknis dan manajerial PDAM, bukan sekadar piawai dalam strategi kampanye.

Tuntutan kepada Pemkab, DPRD, dan Masyarakat

GPMPB menyerukan sejumlah langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan. Kepada Pemerintah Kabupaten Garut, mereka mendesak agar tidak menjadikan BUMD sebagai ajang balas jasa. Kepada DPRD, mereka mendorong pengawasan aktif atas proses seleksi. Dan kepada masyarakat sipil serta media, mereka mengajak untuk ikut mengawal proses ini dengan kritis dan terbuka.

Air Bukan Alat Politik, Tapi Hak Dasar Rakyat

Taopik menutup pernyataannya dengan pengingat yang menggugah: air bersih bukan sekadar komoditas, tapi hak dasar setiap warga negara.

 “PDAM itu urusannya bukan cuma pipa dan meteran. Tapi soal hak dasar masyarakat akan air bersih. Kalau direkturnya ditunjuk karena politik, lalu pelayanannya bermasalah, siapa yang dirugikan? Rakyat, kan?”

GPMPB, lanjutnya, akan terus berdiri di garda depan menjaga independensi dan profesionalisme BUMD Garut, khususnya PDAM Tirta Intan.

“BUMD itu milik rakyat, bukan panggung politik. Dan kami akan terus bersuara selama masih ada yang mencoba membisukan kebenaran,” tandasnya.

(Red)