Perwirasatu.co.id, Jum,at 26 Juni 2026.

Di tengah keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan, sekitar seribu kursi di Sekolah Dasar Negeri Kota Yogyakarta justru tidak terisi. Banyak orang tua memilih sekolah swasta yang memungut biaya lebih tinggi, sementara bangku yang disediakan negara masih tersedia dalam jumlah besar. Fenomena ini bukan sekadar persoalan penerimaan murid baru, melainkan cermin perubahan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah.

Sekitar seribu kursi SD Negeri di Kota Yogyakarta dilaporkan masih kosong dalam beberapa tahun ajaran terakhir. Data Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan daya tampung SD Negeri mencapai sekitar 3.700 siswa, sedangkan jumlah pendaftar berada di kisaran 2.700 siswa. Fakta tersebut dikemukakan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ketika menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri. 

Fenomena ini menjadi paradoks yang menarik. Selama bertahun tahun pendidikan sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Banyak orang tua mengeluhkan biaya sekolah, seragam, buku, transportasi, hingga berbagai kebutuhan penunjang pendidikan. Namun ketika negara menyediakan pendidikan dasar dengan biaya jauh lebih terjangkau melalui sekolah negeri, sebagian masyarakat justru memilih alternatif lain yang lebih mahal. Paradoks inilah yang membuat persoalan seribu kursi kosong tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang ekonomi.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang ironis. Menurutnya, fasilitas pendidikan telah tersedia, mulai dari ruang kelas, guru, kursi, hingga gedung sekolah. Namun fasilitas yang telah disiapkan dengan anggaran publik itu belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, ia meminta kepala sekolah tidak lagi bersikap pasif dan mulai membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat sekitar.

Akan tetapi, menyederhanakan masalah sebagai kurangnya promosi sekolah tentu tidak cukup. Di balik rendahnya jumlah pendaftar terdapat persoalan yang lebih kompleks. Orang tua masa kini memiliki pertimbangan yang jauh lebih beragam dibanding satu dekade lalu. Mereka tidak hanya memperhatikan biaya, tetapi juga kualitas pembelajaran, lingkungan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan karakter, penguasaan teknologi, hingga reputasi sekolah dalam pandangan masyarakat.

Di era digital, persepsi publik menjadi faktor yang sangat menentukan. Banyak orang tua memperoleh informasi sekolah melalui media sosial, komunitas keluarga, grup percakapan, hingga testimoni alumni. Dalam situasi seperti ini, citra sekolah sering kali memiliki pengaruh yang hampir sama besar dengan kualitas riil yang dimiliki sekolah tersebut. Sekolah yang aktif menampilkan prestasi dan inovasi lebih mudah menarik perhatian dibanding sekolah yang memiliki kualitas baik tetapi kurang dikenal masyarakat.

Persaingan antara sekolah negeri dan sekolah swasta juga mengalami perubahan. Jika pada masa lalu sekolah negeri sering menjadi pilihan utama masyarakat, kini banyak sekolah swasta tampil lebih agresif dalam membangun identitas dan layanan pendidikan. Mereka menawarkan program unggulan, penguatan pendidikan karakter, pembelajaran berbasis teknologi, penguasaan bahasa asing, hingga pendekatan keagamaan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan keluarga modern. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang semakin ketat dalam memperebutkan peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengakui bahwa pemenuhan kuota siswa SD Negeri masih menjadi tantangan. Ia menyebut tingkat keterisian siswa SD Negeri sebelumnya berada pada kisaran 75 persen dari total daya tampung yang tersedia. Karena itu, sekolah didorong untuk terus berinovasi agar lebih diminati masyarakat. 

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan kejadian sesaat. Rendahnya keterisian siswa telah berlangsung lebih dari satu tahun ajaran dan menjadi tantangan yang berulang. Fakta itu mengindikasikan adanya persoalan struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada proses penerimaan murid baru, tetapi juga harus memperkuat kualitas dan daya saing sekolah negeri secara berkelanjutan.

Di sisi lain, fenomena ini tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada kepala sekolah. Ada faktor demografi yang turut memengaruhi. Jumlah anak usia sekolah dasar di beberapa wilayah perkotaan mengalami perubahan akibat mobilitas penduduk, penurunan angka kelahiran, dan pergeseran pola hunian masyarakat. Beberapa kawasan yang dahulu padat keluarga muda kini mulai didominasi kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Akibatnya, jumlah calon siswa di sekitar sekolah juga mengalami penurunan.

Meski demikian, kepemimpinan sekolah tetap memegang peranan penting. Sekolah yang mampu membangun inovasi, memperkuat komunikasi publik, dan menghadirkan program unggulan cenderung lebih mudah mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pengalaman sejumlah sekolah yang berhasil meningkatkan jumlah pendaftar setelah melakukan pembenahan menunjukkan bahwa perubahan masih sangat mungkin dilakukan.

Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ukuran keberhasilan sekolah hanya ditentukan oleh banyaknya murid yang diterima. Pendidikan memiliki misi yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kuota kelas. Kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, prestasi siswa, literasi, numerasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman tetap harus menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan.

Krisis peminat SD Negeri sesungguhnya merupakan momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Persoalannya bukan semata mata bagaimana mengisi bangku yang kosong, melainkan bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan, melainkan dari kualitas yang dirasakan secara nyata oleh orang tua dan peserta didik.

Karena itu, solusi yang diperlukan tidak cukup berupa promosi sekolah. Yang lebih mendasar adalah peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, pembaruan metode pendidikan, perbaikan sarana prasarana, transparansi tata kelola, serta kemampuan sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Ketika kualitas dan kepercayaan berjalan beriringan, sekolah negeri akan kembali menjadi pilihan utama masyarakat.

Seribu bangku kosong di SD Negeri Kota Yogyakarta pada akhirnya bukan sekadar statistik pendidikan. Ia adalah cermin perubahan sosial yang sedang berlangsung. Di balik angka angka tersebut tersimpan pesan penting bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam memilih pendidikan bagi anak anak mereka. Tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menyediakan sekolah, melainkan memastikan bahwa sekolah yang tersedia benar benar dipercaya, dihargai, dan dipilih oleh masyarakat. Itulah pekerjaan rumah yang sesungguhnya bagi dunia pendidikan di Kota Yogyakarta.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat