Perwirasatu.co.id, Bandung - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menjadi perhatian publik. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa hingga kini tidak ada usulan resmi mengenai pergantian nama tersebut.

‎Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pembahasan yang berlangsung di Komisi I DPRD hanya merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan sesuai mekanisme kelembagaan. Menurutnya, hal itu tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan DPRD terhadap perubahan nama provinsi.

‎"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026).

‎Ono menjelaskan, wacana tersebut bermula dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat. Selanjutnya, surat tersebut diteruskan kepada Komisi I DPRD untuk dikaji sesuai prosedur yang berlaku.

‎Ia juga menegaskan bahwa mayoritas fraksi di DPRD hanya menyepakati perlunya kajian lebih lanjut terhadap usulan tersebut, bukan menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.

‎"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegasnya.

‎Menurut Ono, apabila kajian diteruskan, maka pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi yang mungkin timbul.

‎Ia menambahkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan keberagaman budaya yang harus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk keberadaan masyarakat Sunda, Betawi, dan Cirebon.

‎Selain itu, kondisi ekonomi daerah yang sedang menghadapi tantangan juga menjadi pertimbangan penting agar tidak muncul kebijakan yang justru membebani masyarakat.

‎"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," ujarnya.

‎Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut membantah anggapan bahwa pemerintah provinsi menginisiasi perubahan nama daerah. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tetap memprioritaskan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

‎"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," singkat Dedi.

‎(Tim)