Perwirasatu.co.id - JAKARTA - Upaya Tim investigasi awak media untuk meminta klarifikasi terkait dugaan korupsi kuota haji 2024, justeru diwarnai ketiadaan pejabat yang berwenang di kantor pusat penyelenggara haji. 

Tim investigasi yang mendatangi kantor penyelenggara haji di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 74E, Tegal Parang, Jakarta Selatan, tidak berhasil menemui satu pun pimpinan atau pejabat resmi yang dapat dimintai keterangan.

Saat Tim tiba pada Selasa siang, hanya diterima oleh seorang staf bernama Asri dan Gahara. Keduanya menyebutkan, bahwa seluruh jajaran pimpinan tidak berada di kantor dan mengatakan tidak memiliki kapasitas memberikan pernyataan resmi.

“Maaf, tidak ada yang bisa ditemui. Pimpinan sedang tidak di kantor, dan saya tidak bisa memberikan keterangan apa pun,” ujar salah seorang singkat.

Menghilangnya para pejabat di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan kuota haji, membuat proses klarifikasi semakin sulit. Sehingga memicu spekulasi, bahwa ada persoalan besar yang tengah di tutup-tutupi atau disembunyikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber internal, sekitar 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kini telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan praktik jual-beli kuota haji, yang disebut melibatkan sejumlah biro perjalanan haji (travel) dan beberapa pejabat tertentu.

Dari beberapa pemilik PIHK telah dicekal, agar tidak bepergian ke luar negeri untuk mempermudah proses penegakan hukum kasus yang tengah menjadi sorotan publik tersebut.

Diantara nama-nama yang disebut berada dalam lingkaran pemeriksaan maupun pemanggilan klarifikasi, adalah merupakan pemilik atau pengelola beberapa tour & travel besar di Indonesia.

Sumber menyebut, bahwa; keterlibatan sejumlah travel besar ini berkaitan dengan pemberian jatah kuota tambahan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, kemudian dialihkan dengan nilai komersial yang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif resmi.

“Ada PIHK yang mendapat jatah besar di luar proporsi normal. Itu yang sedang dilihat KPK—apakah ada permainan dari dalam dan luar lembaga,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sedangkan sumber lainnya menambahkan, bahwa; praktik ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan melibatkan jaringan yang rapi, mulai dari internal penyelenggara haji hingga operator tour & travel tertentu.

Di sisi lain, gelombang tekanan publik semakin menguat. Sejumlah elemen mahasiswa, dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi pergerakan kini tengah mempersiapkan aksi demonstrasi dalam beberapa hari ke depan di kantor lembaga penyelenggara haji di Mampang.

Salah satu koordinator lapangan mengungkapkan kemarahan mahasiswa, atas dugaan praktik mafia kuota haji yang disebut merugikan jamaah dan mencoreng tata kelola ibadah terbesar umat Islam.

“Korupsi kuota haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap umat. Kami akan turun ke jalan sampai pejabat-pejabat yang bermain ini diperiksa dan diungkapkan ke publik!” tegasnya.

Aksi ini diperkirakan akan diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas, lengkap dengan tuntutan agar pemerintah segera mengaudit total seluruh PIHK serta proses distribusi kuota haji 2024.

Meski gagal mendapat klarifikasi di kantor pusat, Tim investigasi memastikan, bahwa; penyelisuran jurnalistik akan terus dilanjutkan. Untuk itu, rencana Investigasi berikutnya akan diarahkan pada:

- Penelusuran dokumen PIHK, termasuk laporan kuota, alokasi tambahan, dan daftar jamaah.

- Meminta keterangan dari travel-travel yang terseret,

- Mewawancarai jamaah yang diduga menjadi korban jual-beli kuota.

- Menelusuri hubungan pejabat penyelenggara dengan agen perjalanan tertentu.

Dugaan korupsi kuota haji ini, dianggap sebagai salah satu skandal terbesar dalam penyelenggaraan haji dalam beberapa tahun terakhir. Praktik jual-beli kuota bukan hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga mencederai para jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.

Tim Investigasi Media berkomitmen, untuk terus mengawal kasus ini hingga semua pihak bersedia memberikan keterangan terbuka kepada publik.

(Tim/Red)