Perwirasatu.co.id - Senin 12 Januari 2026.

Perdebatan tentang program Makan Bergizi Gratis kembali membuka persoalan lama dalam pengelolaan anggaran negara. Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya pembiayaan utang, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prioritas belanja, keinginan ekonomi, serta pilihan antara dampak instan dan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Pemerintah mengusulkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp335 triliun. Angka ini menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial dengan alokasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dalam waktu yang sama, APBN 2026 juga dirancang dengan kemandirian tinggi pada pembiayaan utang baru, yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp832 triliun untuk menutup defisit.

Secara faktual, kedua angka tersebut tercantum dalam dokumen resmi negara. Namun persoalan kebijakan publik tidak berhenti pada validitas data, melainkan pada pilihan prioritas. Ketika ruang fiskal semakin sempit, belanja negara yang bersifat konsumtif dan berulang menuntut justifikasi yang jauh lebih kuat dibandingkan belanja yang bersifat investasi jangka panjang.

Program MBG dimaksudkan untuk meningkatkan asupan gizi anak, balita, dan ibu hamil. Pemerintah menilai perbaikan gizi akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia. Namun kritik muncul ketika skala anggaran yang begitu besar tidak keluar dengan penjelasan komprehensif tentang efektivitas, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi jangka panjang.

Di tengah-tengah anggaran tersebut, isu kepercayaan publik menjadi krusial. Kebijakan fiskal berskala besar memerlukan legitimasi sosial yang kuat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang mumpuni, program sosial mudah dipersepsikan sebagai instrumen politik, bukan sebagai solusi struktural atas permasalahan kemiskinan dan ketimpangan.

Kritik juga mengarah pada arah belanja negara. MBG memberikan manfaat langsung yang cepat dirasakan, namun tidak serta-merta memperbaiki akar permasalahan ekonomi keluarga. Tanpa memaksakan lapangan kerja, daya beli, dan sistem pendidikan, pemberian sanksi langsung berisiko menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian.

Dalam diskusi kebijakan publik, perbandingan sering muncul antara konsumsi belanja dan investasi jangka panjang. Investasi di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan peningkatan kualitas sekolah membutuhkan waktu yang lama sebelum hasilnya terlihat. Namun justru di sektor inilah fondasi daya saing bangsa dibangun. Ketika anggaran besar lebih mudah dialokasikan untuk konsumsi harian, muncul pertanyaan keberanian negara menunggu hasil jangka panjang.

Aspek tata kelola juga tidak bisa diabaikan. Program MBG melibatkan rantai pengadaan yang luas, mulai dari penyediaan bahan pangan, dapur, hingga distribusi. Tanpa pengawasan ketat, inefisiensi risiko dan konflik kepentingan sulit dihindari. Apalagi nilai ekonominya mencapai triliunan rupiah per hari, menjadikannya sektor yang sangat rentan terhadap praktik sewa.

Pertanyaan lanjutan menyentuh sisi penerimaan negara. Ketergantungan pada munculnya kritik mengapa optimalisasi sumber penerimaan lain, termasuk sumber sektor daya alam strategis, belum menjadi pilihan utama. Konstitusi memberikan mandat penguasaan negara atas cabang produksi penting, namun kebijakan fiskal justru lebih sering menempatkan utang sebagai solusi tercepat.

Opini ini tidak menolak tujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun kebijakan publik yang baik harus berpijak pada keinginan. Negara tidak hanya dituntut mampu memberi, namun juga membangun sistem yang memungkinkan warganya memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Tanpa perbaikan struktural, belanja sosial justru berisiko memperdalam masalah fiskal dan sosial di masa depan.

Pada akhirnya, memuat tentang Makan Bergizi Gratis berisi tentang arah pembangunan. Apakah anggaran negara diarahkan untuk solusi cepat yang menenangkan hari ini, atau untuk investasi jangka panjang yang menentukan daya tahan bangsa esok hari. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kualitas kebijakan, sekaligus kepercayaan publik terhadap negara.

( Red ) 

Sumber : Dwi Taufan Hidayat