Perwirasatu.co.id - Sabtu (7/2/2026). Penetapan Baznas RI atas zakat fitrah tahun 1447 Hijriah/2026 M sebesar Rp50.000 per jiwa memicu respons berbeda masyarakat dan daerah karena angka itu dinilai tidak selalu sepadan dengan harga kebutuhan pokok lokal. Feature ini menelaah dasar penetapan nominal, konteks syariat, respons otoritas dan masyarakat serta implikasi ekonomi sosialnya secara cermat.

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) secara resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp50.000 per jiwa atau setara 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras premium setelah melalui kajian terhadap harga beras di berbagai wilayah Indonesia sesuai Keputusan Ketua Baznas RI Nomor 14 Tahun 2026. Penetapan ini juga mencakup besaran fidyah sebesar Rp65.000 per jiwa per hari. Keputusan tersebut disampaikan melalui rilis resmi Baznas dan dilaporkan berbagai media nasional pada awal Februari 2026. 

Ketentuan ini dimaksudkan menjadi pedoman nasional bagi pengelolaan zakat fitrah dan fidyah yang seragam di seluruh biro amil zakat dan lembaga amil zakat di Indonesia. Baznas menguatkan bahwa angka tersebut hasil evaluasi dinamika harga beras secara nasional, tetapi tetap membuka ruang penyesuaian nilai zakat di tingkat daerah apabila terdapat perbedaan harga beras yang signifikan. 

Namun, angka Rp50.000 langsung memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan beberapa pihak ekonomi dan keagamaan. Kritikus menilai nominal itu tampak lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi nilai makanan pokok 2,5 kilogram berdasarkan harga rata-rata konsumsi masyarakat di banyak daerah. Ketidaksesuaian ini memunculkan pertanyaan tentang akurasi asumsi harga yang digunakan dalam kajian Baznas, serta relevansi ukuran zakat terhadap kondisi nyata daya beli umat. 

Perdebatan ini juga mencerminkan perbedaan konteks lokal mengenai harga beras dan komoditas pokok. Di beberapa daerah penetapan zakat fitrah nasional diinterpretasikan berbeda atau bahkan disesuaikan oleh otoritas lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan syariat dan data ekonomi yang akurat agar standar nasional tidak memberatkan atau mengabaikan realitas lokal.

Dari perspektif syariat Islam, zakat fitrah merupakan kewajiban yang ditunaikan dalam bentuk makanan pokok sesuai yang biasa dikonsumsi oleh individu Muslim. Bentuk jinayah ini semestinya mencerminkan satu sha’ makanan pokok. Para ulama berbeda dalam menghitung satu sha’, tetapi banyak pendekatan kontemporer mengasumsikan sekitar 2,5 kilogram beras sebagai ukuran yang lazim digunakan di Indonesia. Ini menjadi dasar Baznas menetapkan angka konversi nominal terhadap beras premium yang dianggap representatif dalam kajian internalnya. 

Meski demikian, narasi yang menyatakan motif keuntungan atau sugesti bahwa lembaga zakat tengah mencari “selisih harga” tanpa bukti kuat harus dihindari dalam pemberitaan yang kredibel. Media dan peneliti zakat perlu berhati-hati dalam merumuskan kritik agar tidak jatuh pada asumsi yang belum diverifikasi. Kritik produktif harus berdasar pada data yang jelas serta komentar narasumber akademis, ulama, ekonom syariah, atau perwakilan masyarakat pengguna zakat.

Perlu disoroti bahwa selain angka absolut nominal zakat, mekanisme transparansi penggunaan dana zakat fitrah juga menjadi sorotan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat mengharapkan informasi yang jelas tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan, dialokasikan dan disalurkan kepada mustahik sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan partisipasi muzaki dalam penyaluran zakatnya.

Beberapa daerah memang menetapkan nilai zakat yang berbeda dalam praktiknya menanggapi kondisi harga lokal. Ini memberikan gambaran bahwa satu ukuran nasional sulit menggambarkan kompleksitas sosial ekonomi di seluruh provinsi tanpa memperhatikan konteks harga dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Selain kritikan atas nominal angka zakat, diskursus teologis tentang boleh atau tidaknya zakat fitrah dibayarkan secara tunai juga masih berlangsung di berbagai kalangan ulama dan komunitas agama. Dalam pemberitaan yang berkualitas, penting untuk menghadirkan pandangan resmi ulama dan lembaga fatwa supaya publik mendapatkan perspektif yang berimbang antara hukum syariat dan praktik kontemporer.

Rekomendasi untuk mediasi kebijakan ini adalah memperkuat kajian harga rata-rata komoditas pokok nasional dan lokal sebagai basis penetapan angka zakat fitrah dari tahun ke tahun serta memperluas keterlibatan pakar ekonomi syariah, statistik harga pangan dan pemangku kepentingan masyarakat dalam proses komunikasi publik kebijakan ini.

Dengan perbaikan pendekatan data dan kejelasan narasi yang memisahkan fakta dari opini, pemberitaan tentang zakat fitrah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan memperkaya diskursus publik tentang peran lembaga zakat nasional dalam konteks sosial ekonomi umat Muslim di Indonesia.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.