Perwirasatu.co.id-DITENGAH duka dan kepanikan warga akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah Nusantara, publik justru dihadapkan pada satu ironi mencolok: 'peternakan' milik mulyono tak pernah menampakkan batang hidungnya di lokasi bencana. Tidak ada kehadiran, tidak ada bantuan terbuka, dan tidak terlihat empati yang sepadan dengan sumber daya besar yang selama ini di keruk dan mereka nikmati.

Mulyono sebagaimana dimaklum, dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan dan memperoleh berbagai kemudahan struktural. Namun saat rakyat berada dalam kondisi paling genting—kehilangan tempat tinggal, penghasilan, bahkan anggota keluarga—kehadiran itu menguap. Absennya bukan sekadar soal fisik, melainkan simbol putusnya tanggung jawab moral elite ekonomi terhadap penderitaan publik.

Obor Panjaitan, Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), dalam edar release nya menilai, fenomena ini sebagai potret telanjang cara negara dikelola. Negara, menurut Obor, telah lama diperlakukan seperti ladang ternak oleh oligarki rakus; diperas saat subur, dan ditinggalkan saat krisis.

“Ini bukan perkara satu pengusaha tidak datang ke lokasi bencana. Ini soal sistem yang membiarkan pemilik modal menikmati konsesi, kredit, dan perlindungan politik, tetapi bebas dari kewajiban sosial ketika rakyat jatuh tertimpa musibah,” ungkap Obor.

Ia juga menegaskan, pembiaran semacam ini adalah bentuk kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. Pasal 34 UUD 1945, menempatkan fakir miskin dan korban bencana sebagai tanggung jawab negara. Namun dilapangan, negara justru sering absen, digantikan oleh relawan, donasi warga, dan solidaritas komunitas akar rumput.

Pola ini berulang: rakyat patungan, masyarakat bergerak, sementara elite ekonomi memilih diam. Ketimpangan tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari relasi kuasa yang timpang antara modal dan kebijakan publik.

IPAR mengajak masyarakat, untuk berhenti memaklumi, absennya empati para elite. Publik perlu lebih sadar, lebih kritis, dan berani mempertanyakan siapa sebenarnya yang dihadirkan negara; rakyat atau segelintir pemilik kepentingan.

Jika bencana kemanusiaan saja tidak mampu memanggil tanggung jawab mereka, maka jelas yang dipelihara bukan kepentingan publik, melainkan keserakahan yang dilanggengkan oleh sistem. (©)

Penulis: Obor Panjaitan dikenal juga sebagai Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), jurnalis investigasi dan pengamat sosial