Perwirasatu.co.id-Jakarta -Peran Sekretariat Jenderal menjadi pendukung jalannya program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Demikian kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (9/9).

‎“Peran Sekretariat Jenderal ini begitu penting. Kita (Biro di bawah Sekretariat Jenderal) menjadi pendukung bagi direktorat teknis bahkan hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi anggaran, kita perlu mengolah bagaimana caranya program kerja dapat dikelola dengan baik meski dengan anggaran terbatas,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

‎Ditengah efisiensi anggaran, Pudji Prasetijanto Hadi mengimbau Pejabat Struktural di masing-masing Biro pada Sekretariat Jenderal yang hadir dalam pertemuan ini, untuk bekerja maksimal dan tetap patuhi koridor aturan berlaku. 

‎“Tugas kita makin hari makin berat. Untuk itu Rekan-rekan semua, kita harus menjaga soliditas, tidak boleh terpecah belah dalam setiap kegiatan, saling percaya, dan tumbuhkan rasa persaudaraan. Semoga pekerjaan kita senantiasa lancar,” tuturnya. 

‎Kegiatan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Setjen ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia menyebut, _monitoring_ dan evaluasi ini sebagai upaya mendapatkan pengarahan terkait progres kerja delapan Biro yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.

‎“Saat ini, progres penyerapan anggaran delapan Biro dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di bawah Sekretariat Jenderal sudah menunjukkan berbagai progres,” tandas Andi Tenri Abeng. 

‎Dalam kesempatan tersebut, delapan Kepala Biro (Karo) di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN hadir dan menyampaikan kondisi serta progres kinerja terkini di hadapan Sekjen. Kedelapan pihak itu, meliputi Karo Perencanaan dan Kerja Sama; Karo Sumber Daya Manusia; Karo Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; Karo Keuangan dan Barang Milik Negara; Karo Hukum; Karo Hubungan Masyarakat dan Protokol; Karo Umum dan Layanan Pengadaan; serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.

(FC-Goest)