Pewirasatu.co.id, 07 September 2026.

Enam puluh tahun setelah 1965, Indonesia masih berhadapan dengan pertanyaan yang tak mudah dijawab: bagaimana sebuah tragedi politik berubah menjadi kekerasan massal, siapa yang menggerakkannya, dan mengapa begitu banyak korban harus menanggung akibatnya selama beberapa generasi. Pertanyaan itu bukan untuk menghidupkan dendam, melainkan untuk memahami bagaimana kekuasaan, propaganda, dan ketakutan bekerja ketika hukum kehilangan kendali dan manusia kehilangan perlindungan negara.

Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 merupakan salah satu titik paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Enam jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat tewas dalam Gerakan 30 September. Peristiwa itu kemudian menjadi pemicu perubahan besar dalam konfigurasi politik nasional dan membuka jalan bagi peralihan kekuasaan menuju Orde Baru.

Fakta mengenai pembunuhan para perwira tersebut tidak perlu dikecilkan. Namun sejarah tidak berhenti pada siapa yang dibunuh dan siapa yang dituduh berada di balik gerakan tersebut. Pertanyaan yang lebih sulit justru muncul setelahnya: bagaimana sebuah konflik politik dan militer berubah menjadi kekerasan massal terhadap orang-orang yang dituduh anggota, simpatisan, atau berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia?

Di sinilah persoalan 1965 menjadi jauh lebih kompleks daripada narasi hitam-putih. Mengakui adanya keterlibatan sejumlah tokoh dan anggota PKI dalam dinamika politik yang berujung pada G30S tidak dengan sendirinya membenarkan hukuman terhadap setiap orang yang kemudian diberi label komunis. Kesalahan seseorang tidak otomatis menjadi kesalahan keluarganya. Tuduhan politik juga tidak dengan sendirinya menjadi bukti kejahatan.

Setelah Oktober 1965, penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan berlangsung di berbagai wilayah. Korbannya bukan hanya mereka yang memiliki posisi dalam struktur politik, tetapi juga orang-orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan PKI atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Sebagian ditahan tanpa proses pengadilan. Sebagian lainnya tidak pernah kembali kepada keluarga.

Masalahnya menjadi semakin serius ketika kekerasan tersebut tidak lagi dilihat sebagai ledakan kemarahan masyarakat semata. Penelitian Geoffrey Robinson menunjukkan bahwa kekerasan antikomunis 1965–1966 tidak berlangsung sebagai peristiwa yang sepenuhnya spontan. Kepemimpinan Angkatan Darat, menurut Robinson, memiliki peran dalam mendorong, memfasilitasi, mengarahkan, dan membentuk pola kekerasan melalui mobilisasi serta propaganda.

Temuan tersebut tidak berarti setiap pembunuhan dapat dijelaskan hanya dengan satu rantai komando. Kekerasan 1965 memiliki dinamika lokal yang berbeda-beda. Ada aparat, organisasi politik, kelompok keagamaan, kelompok pemuda, dan warga sipil yang berada dalam konfigurasi berbeda di setiap daerah. Justru karena itu, sejarah membutuhkan penelitian yang mampu membedakan siapa melakukan apa, di mana, dalam kondisi apa, dan dengan legitimasi seperti apa.

Pertanyaan tersebut membawa kita ke Jawa Tengah. Wilayah ini menjadi salah satu ruang penting untuk memahami bagaimana perubahan politik nasional diterjemahkan menjadi kekerasan di tingkat lokal. Penelitian Siddharth Chandra mengenai Jawa Tengah menunjukkan bahwa intensitas pembunuhan tidak tersebar secara acak. Faktor geografis, demografis, konfigurasi sosial-politik, serta hubungan dengan struktur militer ikut membentuk pola kekerasan.

Purwodadi menjadi salah satu nama yang penting dalam peta ingatan tersebut. Di sana, kekerasan tidak hanya berbentuk pembunuhan terbuka. Penangkapan, penahanan, penghilangan orang, dan ketidakpastian nasib tahanan menciptakan ketakutan yang jauh lebih panjang daripada satu malam pembantaian. Ketika seseorang dibawa pergi dan tidak pernah kembali, keluarga bukan hanya kehilangan anggota keluarga. Mereka juga kehilangan kepastian.

Soe Hok Gie melihat persoalan itu dengan kegelisahan yang berbeda. Ia dikenal sebagai pengkritik keras PKI, sehingga kritiknya terhadap pembantaian memiliki arti penting. Gie menunjukkan bahwa menolak komunisme tidak harus berarti menerima pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Baginya, kebencian terhadap sebuah ideologi tidak dapat menjadi alasan untuk menghapus batas moral terhadap kekerasan.

Sikap semacam itu penting dibaca kembali hari ini. Sejarah sering kali menempatkan manusia dalam dua kubu: mereka yang dianggap benar dan mereka yang dianggap musuh. Setelah label diberikan, kehidupan seseorang menjadi kurang penting dibanding identitas politiknya. Pada titik itulah propaganda memperoleh kekuatan paling berbahaya: manusia tidak lagi dilihat sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari kelompok yang dianggap harus disingkirkan.

Komnas HAM kemudian menyelidiki peristiwa 1965–1966 sebagai dugaan pelanggaran HAM yang berat. Laporan penyelidikannya menjadi salah satu dokumen penting dalam memahami pola penangkapan, pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk kekerasan lain yang terjadi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan 1965 bukan semata-mata pertarungan politik masa lalu, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban terhadap korban.

Karena itu, membaca 1965 tidak cukup hanya dengan mengulang pertanyaan tentang siapa dalang G30S. Pertanyaan itu penting, tetapi bukan satu-satunya pertanyaan. Ada pertanyaan lain yang tidak kalah mendesak: siapa yang kemudian menentukan seseorang sebagai musuh, bagaimana daftar orang yang ditangkap terbentuk, siapa yang melakukan penahanan, siapa yang mengawasi tahanan, dan mengapa begitu banyak kekerasan dapat berlangsung tanpa proses hukum yang memadai?

Di antara pertanyaan-pertanyaan itulah sejarah 1965 menjadi luka yang belum selesai. Bukan karena bangsa Indonesia harus terus mewariskan permusuhan, tetapi karena sebuah bangsa tidak dapat memahami masa depannya jika tidak berani melihat bagaimana kekuasaan, ketakutan, dan kebencian pernah mengubah sesama warga negara menjadi sasaran kekerasan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat