Perwirasatu.co.id, 02 Agustus 2026.

Angka 490 pemerintah daerah yang berpotensi membutuhkan tambahan dana dari pusat bukan sekadar cerita tentang kas daerah yang menipis. Ia membuka persoalan lebih besar tentang desain desentralisasi fiskal Indonesia. Ketika transfer pusat menyusut, PAD belum kuat, belanja pegawai tetap berjalan, dan pelayanan publik harus dipertahankan, pertanyaannya bukan hanya siapa yang harus ditolong, tetapi mengapa ketergantungan itu terjadi.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Juli 2026 segera menyedot perhatian. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, ia menyebut sekitar 490 pemerintah daerah berpotensi memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat karena kemampuan sebagian daerah membiayai gaji pegawai dan aktivitas minimum pemerintahan ikut tertekan. DetikFinance, 28 Juli 2026, melaporkan bahwa angka tersebut masih berupa potensi dan keputusan akhirnya bergantung pada arahan Presiden. Karena itu, angka 490 tidak boleh diterjemahkan secara serampangan sebagai 490 daerah yang sudah gagal membayar gaji.

Perbedaan itu penting. Dalam jurnalisme, “berpotensi membutuhkan tambahan dana” tidak sama dengan “tidak mampu membayar gaji”. Yang pertama menggambarkan hasil pemetaan risiko fiskal; yang kedua merupakan kesimpulan faktual tentang kegagalan pembayaran. Sampai tahap ini, informasi yang tersedia belum menunjukkan bahwa seluruh 490 daerah telah menunggak gaji ASN. Justru pemerintah masih melakukan pemetaan dan rekonsiliasi untuk menentukan daerah mana yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Masalahnya bermula dari ruang fiskal yang menyempit. Transfer ke Daerah atau TKD merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang kemampuan Pendapatan Asli Daerahnya terbatas. Dalam APBN 2026, TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi TKD sampai 31 Mei 2026 mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2 persen dari pagu. Angka tersebut menunjukkan transfer tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan yang tidak seragam. ANTARA, 5 Juni 2026, mencatat realisasi TKD hingga Mei masih lebih rendah 4,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Di titik ini, persoalannya menjadi lebih kompleks daripada sekadar pemotongan transfer. Pemerintah pusat melihat APBN dan APBD sebagai satu kesatuan dukungan fiskal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa TKD 2026 memang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya, tetapi pemerintah juga mengarahkan belanja kementerian dan lembaga agar manfaat program nasional tetap dirasakan masyarakat daerah. Artinya, perdebatan tidak cukup berhenti pada berapa rupiah yang ditransfer kepada daerah, melainkan harus melihat bagaimana keseluruhan belanja negara bekerja untuk memenuhi kebutuhan publik di daerah.

Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar. Jika perubahan transfer pusat dapat dengan cepat membuat banyak daerah masuk zona rawan, seberapa kuat sebenarnya fondasi desentralisasi fiskal kita? Selama bertahun-tahun pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk menjalankan pelayanan publik, tetapi kemampuan menghimpun pendapatan sendiri tidak selalu tumbuh sebanding dengan beban kewenangan. Ketika PAD kecil, belanja pegawai besar, dan transfer pusat menjadi sumber utama pendapatan, perubahan kebijakan fiskal nasional otomatis menjadi persoalan serius di tingkat lokal.

Di sinilah pemerintah pusat berhadapan dengan dilema yang tidak sederhana. Negara tentu tidak boleh membiarkan aparatur yang bekerja melayani masyarakat kehilangan hak atas penghasilannya. Pelayanan publik juga tidak boleh berhenti hanya karena kas daerah mengalami tekanan. Tetapi menyuntikkan dana setiap kali APBD kekurangan juga bukan solusi yang sehat. Jika setiap kelemahan fiskal selalu diselesaikan dengan tambahan dana pusat, kepala daerah bisa kehilangan dorongan untuk memperbaiki struktur belanja dan memperkuat pendapatan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru menempatkan persoalan tersebut sebagai prasyarat sebelum top-up. Dalam pemberitaan Katadata, 27 Juli 2026, Tito mengatakan pemerintah daerah harus lebih dahulu melakukan efisiensi, meningkatkan PAD, dan memastikan DBH yang memang menjadi hak daerah dapat diterima. Ia juga meminta Kementerian Keuangan mempercepat pencairan DBH bagi daerah yang memiliki hak tetapi dananya belum diterima. Baru setelah langkah-langkah tersebut ditempuh dan daerah tetap mengalami kekurangan, top-up dapat dipertimbangkan.

Logika itu patut diapresiasi, tetapi juga harus diawasi. Efisiensi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menunda pembayaran hak pegawai atau memangkas layanan dasar. Sebaliknya, top-up tidak boleh berubah menjadi hadiah fiskal bagi daerah yang gagal mengendalikan belanja. Pemerintah harus mampu membedakan daerah yang benar-benar tidak memiliki ruang fiskal dari daerah yang sebenarnya masih memiliki ruang efisiensi tetapi belum digunakan secara optimal.

Kasus yang muncul di daerah memperlihatkan bahwa tekanan fiskal dapat mempunyai sebab yang berbeda. Ketika sebuah daerah mengalami keterlambatan DBH, masalahnya lebih dekat dengan persoalan arus kas dan waktu pencairan. Ketika PAD terlalu kecil, persoalannya menyangkut kapasitas fiskal. Ketika belanja operasional masih terlalu besar, persoalannya berada pada kualitas pengelolaan APBD. Ketiganya tidak dapat disatukan begitu saja dengan label “daerah bangkrut”.

Karena itu, rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menjadi titik penting. Data APBD di atas kertas harus dibandingkan dengan kondisi kas dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah perlu mengetahui secara terukur berapa daerah yang mengalami kekurangan untuk belanja pegawai, berapa yang memiliki DBH tetapi belum menerima pencairan, berapa yang masih mempunyai ruang efisiensi, dan berapa yang memang memiliki kapasitas PAD sangat rendah.

Persoalan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya transparansi. Publik berhak mengetahui bagaimana angka 490 diperoleh, indikator apa yang digunakan, serta berapa kebutuhan dana yang sebenarnya. Tanpa penjelasan tersebut, angka 490 mudah berubah menjadi angka politik atau bahan sensasi. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah informasi yang dapat diuji: daerah mana yang benar-benar tertekan, berapa besar kekurangannya, apa penyebabnya, dan bagaimana pemerintah akan menyelesaikannya.

Pemerintah juga perlu berhati-hati agar kebijakan penyelamatan tidak menciptakan moral hazard. Kepala daerah harus memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan APBD yang mereka kelola. Penguatan PAD tidak berarti menaikkan pajak dan retribusi secara serampangan, tetapi memperbaiki administrasi, memperluas basis penerimaan secara wajar, mengurangi kebocoran, mendigitalisasi pelayanan, dan menciptakan iklim ekonomi yang memungkinkan kegiatan usaha berkembang.

Dalam konteks itu, contoh yang disampaikan Tito tentang Pekanbaru menarik. Katadata, 27 Juli 2026, melaporkan PAD Pekanbaru meningkat dari sekitar Rp800 miliar pada 2024 menjadi Rp1,2 triliun pada 2025. Peningkatan tersebut antara lain dikaitkan dengan kemudahan proses pembayaran pajak dan retribusi. Contoh ini menunjukkan bahwa penguatan fiskal tidak selalu harus menunggu transfer pusat. Ada ruang bagi daerah memperbaiki penerimaan melalui tata kelola yang lebih efektif.

Namun keberhasilan satu daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap seluruh daerah memiliki kemampuan yang sama. Struktur ekonomi, basis pajak, sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan beban pelayanan publik berbeda-beda. Daerah dengan basis ekonomi kuat tentu mempunyai ruang fiskal berbeda dengan daerah yang perekonomiannya terbatas. Karena itu, formula transfer dan mekanisme penyelamatan harus memperhitungkan perbedaan kapasitas tersebut.

Data Kementerian Keuangan juga memperlihatkan bahwa TKD memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan layanan daerah. Dalam publikasi APBN KiTa yang diberitakan ANTARA pada 5 Mei 2026, realisasi TKD sampai 31 Maret mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari pagu Rp693 triliun. Penyaluran itu antara lain mendukung DBH, DAU, DAK nonfisik, dan dana otonomi khusus. Dengan demikian, diskusi tentang TKD sebenarnya bukan sekadar perdebatan mengenai angka transfer, tetapi juga mengenai keberlangsungan pelayanan yang dibiayai melalui transfer tersebut.

Di sisi lain, pemerintah pusat harus menjelaskan dengan jernih mengapa penyesuaian transfer dilakukan dan bagaimana dampaknya diperhitungkan sejak awal. Kebijakan efisiensi APBN memang memiliki alasan untuk menjaga kesehatan fiskal nasional. Tetapi efisiensi di tingkat pusat tidak boleh menghasilkan tekanan yang tidak terukur di tingkat daerah. Jika pusat meminta daerah berhemat, pusat juga harus memastikan bahwa beban pelayanan yang tetap berada di daerah mempunyai dukungan pembiayaan yang memadai.

Di sinilah desain desentralisasi fiskal Indonesia perlu dievaluasi secara lebih serius. Ketergantungan daerah terhadap pusat bukan semata-mata kesalahan kepala daerah. Sebagian merupakan konsekuensi dari desain pembagian kewenangan dan sumber pendapatan antara pusat dan daerah. Karena itu, solusi jangka panjang tidak cukup berupa top-up setiap kali kas daerah mengalami tekanan. Indonesia membutuhkan sistem yang membuat daerah memiliki insentif kuat meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus menjamin masyarakat di daerah dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap memperoleh pelayanan publik yang layak.

Top-up, jika akhirnya diputuskan, semestinya ditempatkan sebagai instrumen penyelamatan yang terukur dan bersyarat. Daerah penerima harus memiliki alasan fiskal yang jelas, menunjukkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, membuka data APBD dan kas secara transparan, serta mempunyai rencana perbaikan yang dapat dievaluasi. Bantuan harus menyelesaikan kebutuhan yang mendesak tanpa menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaiki fondasi fiskalnya.

Dengan pendekatan itu, angka 490 tidak perlu dipandang sebagai tanda bahwa hampir seluruh pemerintah daerah sedang bangkrut. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai alarm bahwa perubahan kebijakan transfer dapat menguji daya tahan fiskal daerah secara serius. Alarm itu penting karena memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membenahi sistem sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap pelayanan publik.

Pertanyaan terpenting akhirnya bukan apakah pemerintah pusat akan menambah uang kepada daerah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa begitu banyak daerah masih mudah tertekan ketika struktur transfer berubah. Jika jawabannya hanya karena transfer berkurang, maka solusi yang diambil kemungkinan hanya bersifat sementara. Tetapi jika pemerintah berani membedah struktur belanja, memperkuat PAD, memperbaiki formula transfer, mempercepat DBH yang memang menjadi hak daerah, dan memastikan pembagian kewenangan sejalan dengan kemampuan fiskal, krisis ini dapat menjadi momentum pembenahan.

Negara memang wajib hadir ketika daerah benar-benar tidak mampu membayar hak pegawai dan menjaga pelayanan dasar. Tetapi kehadiran negara seharusnya bukan sekadar menyelamatkan kas yang menipis. Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah APBN dan APBD menghasilkan layanan publik yang lebih baik, tata kelola yang lebih disiplin, serta daerah yang semakin mampu berdiri di atas kapasitas fiskalnya sendiri.

Angka 490 akhirnya bukan hanya cerita tentang uang yang kurang. Ia adalah cermin tentang seberapa sehat hubungan fiskal pusat dan daerah setelah lebih dari dua dekade desentralisasi. Jika persoalan ini hanya diselesaikan dengan suntikan dana, ketergantungan akan kembali muncul ketika tekanan berikutnya datang. Tetapi jika dijadikan momentum reformasi, tekanan fiskal hari ini justru dapat menjadi titik balik menuju desentralisasi yang lebih mandiri, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat