Sehari setelah DPR mengesahkan APBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Merdeka, Rabu, 30 September 2026. Fokusnya adalah memastikan keputusan fiskal bekerja dalam pelaksanaan. Bisnis Indonesia dan detikFinance, 30 September 2026, melaporkan arahan Presiden agar APBN tetap kredibel dan efisiensi dilakukan secara terukur.

Angkanya menunjukkan ruang gerak sekaligus tekanan fiskal. Pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,1 triliun, belanja Rp4.106,3 triliun, dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB dan pembiayaan sekitar Rp671,1 triliun. Reuters, 29 September 2026, mengonfirmasi pengesahan APBN tersebut serta target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

Di sinilah efisiensi perlu dibaca hati hati. Efisiensi bukan sekadar memangkas kegiatan administratif. Ukurannya: apakah program tepat sasaran, proyek selesai, biaya sepadan dengan hasil, dan layanan membaik. Jika pemotongan justru menurunkan kualitas layanan, penghematan dapat berubah menjadi biaya sosial baru.

Persoalan berikutnya adalah kemampuan menghimpun penerimaan. Target Rp3.435,1 triliun menuntut kapasitas perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang kuat. Pemerintah membutuhkan perluasan basis penerimaan, kepatuhan dan administrasi yang efisien. Reuters, 24 September 2026, mencatat sebagian target penerimaan bertumpu pada peningkatan hasil komoditas.

Di sisi belanja, prioritas APBN 2027 mencakup pendidikan, perlindungan sosial, pangan, energi, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan daerah. Karena itu pemerintah perlu transparan menentukan ukuran keberhasilan. Anggaran besar tidak boleh berhenti pada terserapnya pagu. Masyarakat harus melihat manfaatnya.

Danantara juga menjadi bagian dari arsitektur pembiayaan. Suahasil pada 30 September 2026 menjelaskan APBN akan menopang pelayanan publik dan infrastruktur dasar, sedangkan Danantara diperkuat dalam fungsi investasi. detikFinance dan Suara.com, 30 September 2026, memberitakan pembagian peran tersebut. Tantangannya adalah memastikan kewenangan dan pengawasan tetap jelas.

APBN bukan sekadar tabel penerimaan dan belanja. Ia adalah alat negara mengubah sumber daya publik menjadi pelayanan dan kesejahteraan. Kredibilitas fiskal juga diuji oleh kemampuan mencapai target penerimaan, mengendalikan belanja dan menunjukkan hasil.

Tahun 2027 menjadi ujian praktis bagi efisiensi. Pemerintah dituntut membiayai pembangunan tanpa mengubah ekspansi menjadi pemborosan. Pertanyaan publik bukan hanya berapa besar APBN, melainkan apa yang berubah setelah triliunan rupiah itu dibelanjakan.

Kualitas APBN akan terlihat ketika bantuan sampai kepada penerima, layanan publik membaik, infrastruktur digunakan, investasi menciptakan kegiatan ekonomi, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi bukan mengeluarkan uang sesedikit mungkin, melainkan memastikan uang negara menghasilkan manfaat sebesar mungkin.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)