Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut rencana pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif. Pemerintah juga mengaitkannya dengan revitalisasi sekolah, penguatan guru, Papan Interaktif Digital, Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda. ANTARA, 28 September 2026.

Tetapi pendidikan gratis tidak identik dengan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu tetap ada, hanya sumber pembayarannya bergeser. Negara harus menyediakan anggaran untuk operasional sekolah, guru, fasilitas, buku, teknologi, hingga dukungan bagi peserta didik yang membutuhkan. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan tidak cukup berhenti pada berapa banyak pungutan yang dihapus, tetapi apakah anggaran publik benar-benar memperkecil kesenjangan kesempatan belajar.

Pemerintah saat ini menyiapkan layanan pendidikan gratis untuk sekolah negeri mulai TK, pendidikan dasar, hingga menengah. Dukungan yang sudah tersedia antara lain BOS dan PIP. Mulai 2027, murid TK dari keluarga tidak mampu juga direncanakan menerima PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Kemendikdasmen, 25 September 2026.

Pada saat yang sama, pendidikan tinggi negeri berada pada tahap berbeda. Presiden menginstruksikan agar kuliah gratis di PTN disiapkan secepatnya, tetapi pelaksanaannya tetap mempertimbangkan tahapan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah sedang menghitung berbagai komponen pendapatan PTN dan kebutuhan pembiayaan sebelum menentukan skema penerapannya. Presiden RI, 23 September 2026.

Fakta tersebut penting karena kata “gratis” mudah menciptakan persepsi bahwa seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung negara. Padahal, desain kebijakan masih harus menjawab pertanyaan yang sangat konkret: apakah yang gratis hanya biaya sekolah atau juga kebutuhan lain seperti buku, seragam, transportasi, perangkat belajar dan biaya hidup mahasiswa?

Di sinilah persoalan inklusivitas menjadi lebih rumit. Anak dari keluarga miskin mungkin dapat masuk sekolah tanpa membayar biaya tertentu, tetapi kondisi belajarnya belum tentu sama dengan anak dari keluarga lebih mampu. Akses internet, gawai, nutrisi, transportasi, lingkungan rumah, serta kemampuan orang tua mendampingi belajar dapat menentukan hasil pendidikan.

Karena itu, pendidikan gratis seharusnya tidak diperlakukan sebagai kebijakan tunggal. Ia harus terhubung dengan kualitas guru, fasilitas, perlindungan sosial, kesehatan, gizi, dan kondisi ekonomi keluarga. Jika hanya biaya sekolah yang ditanggung, negara baru menyelesaikan sebagian persoalan.

Sekolah Rakyat memperlihatkan bagaimana pemerintah mencoba melakukan intervensi lebih luas. Program tersebut ditujukan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan dilengkapi asrama, layanan kesehatan, sarana digital serta kebutuhan pendukung pendidikan. Pada Maret 2026, pemerintah menargetkan 101 Sekolah Rakyat permanen rampung pada Juni untuk digunakan pada tahun ajaran 2026/2027. RRI, 26 Maret 2026.

Model semacam itu menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar ruang kelas. Namun pembangunan gedung juga bukan tujuan akhir. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap tetap membutuhkan guru yang kompeten, manajemen yang baik, pembelajaran bermutu, serta evaluasi yang dapat mengukur apakah peserta didik benar-benar mengalami peningkatan kemampuan.

Persoalan berikutnya adalah anggaran. Menteri Keuangan menyebut alokasi anggaran pendidikan 2027 sekitar Rp824 triliun dan meminta penyusunan peta besar agar penggunaan dana tersebut menghasilkan manfaat maksimal. Pemerintah juga mengevaluasi angka partisipasi pendidikan dan capaian belajar. ANTARA, 24 September 2026.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan gratis bukan semata mencari uang tambahan. Tantangannya juga bagaimana mengalokasikan anggaran yang sudah besar agar tepat sasaran. Pemerintah perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pusat, daerah, sekolah dan lembaga pendidikan, sekaligus memastikan transparansi dan pengawasan.

Kualitas guru menjadi titik penting lainnya. Qodari sendiri menempatkan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai bagian dari transformasi pendidikan. Pernyataan itu sejalan dengan logika sederhana: fasilitas dapat membantu proses belajar, tetapi kualitas pembelajaran tetap sangat ditentukan oleh manusia yang berada di depan kelas. ANTARA, 28 September 2026.

Maka, keberhasilan pendidikan gratis tidak semestinya diukur hanya dari jumlah sekolah yang bebas biaya atau jumlah siswa penerima bantuan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kesenjangan akses menyempit, kualitas pembelajaran meningkat, dan anak dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan.

Di titik itu, pendidikan gratis berubah dari sekadar kebijakan pembiayaan menjadi ujian tata kelola negara. Pemerintah harus membuktikan bahwa anggaran besar, program afirmasi, pembangunan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru benar-benar menghasilkan perubahan di ruang kelas.

Pendidikan gratis memang dapat membuka pintu. Tetapi pintu yang terbuka belum menjamin semua anak tiba di tujuan yang sama. Negara masih harus memastikan mereka memperoleh guru yang baik, fasilitas yang layak, lingkungan belajar yang sehat dan kesempatan berkembang yang setara.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah pendidikan harus gratis. Pertanyaannya adalah apakah negara mampu mengubah pendidikan gratis menjadi pendidikan yang benar-benar setara. Di situlah klaim tentang inklusivitas akan diuji: bukan dalam pengumuman kebijakan, melainkan dalam pengalaman anak ketika duduk di bangku sekolah dan kualitas masa depan yang dapat mereka raih.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)