Home Daerah AWPI JATIM APRESIASI DPC AWPI BEKASI, MA TOLAK PK DLH KOTA BEKASI DALAM SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

AWPI JATIM APRESIASI DPC AWPI BEKASI, MA TOLAK PK DLH KOTA BEKASI DALAM SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

13
0
SHARE
AWPI JATIM APRESIASI DPC AWPI BEKASI, MA TOLAK PK DLH KOTA BEKASI DALAM SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterangan Gambar : Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas perjuangan DPC AWPI Bekasi dalam mengawal sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

Perwirasatu.co.id,  Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas perjuangan DPC AWPI Bekasi dalam mengawal sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

Apresiasi tersebut diberikan setelah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melalui Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Putusan tersebut menjadi babak akhir dari rangkaian proses hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi. Sebelumnya, DLH Kota Bekasi telah dinyatakan kalah dalam proses sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Agung secara tegas menyatakan:

"Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi."

Ketua DPD AWPI Jawa Timur S.A Mahendra  menilai perjuangan DPC AWPI Bekasi dalam menempuh proses sengketa tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Keputusan tersebut juga menjadi pengingat bahwa badan publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mahendra , berharap keberhasilan DPC AWPI Bekasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran AWPI di Indonesia untuk terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berani, independen, serta tetap mengedepankan aturan hukum dan kode etik jurnalistik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Putusan 3 Mahkamah Agung

Catatan: Nomor dan tanggal putusan telah ditemukan dalam Direktori Putusan resmi Mahkamah Agung. Dokumen Putusan MA Nomor 128 PK/TUN/KI/2026

Naskah ini dapat dilengkapi dengan nama Ketua DPD AWPI Jatim dan pernyataan langsungnya agar berita memiliki nilai jurnalistik lebih kuat.

( keperwil jatim)

Iklan Detail Video

Iklan_home