Perwirasatu.co.id, Jakarta - PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa, justru belakangan berubah menjadi mimpi buruk bagi orang tua.

Di satu sisi, anggaran yang digelontorkan negara tidak main-main. Sebesar Rp71 Triliun di tahun 2025 dan kemudian direncanakan melonjak hingga Rp171 Triliun di APBN 2026 untuk dialokasikan pada proyek ambisius ini. Namun ironisnya disisi lain, laporan demi laporan kasus keracunan massal pasca menyantap MBG terus saja bermunculan di berbagai daerah.

Dari Garut, Bandung Barat, Sukabumi, hingga wilayah lain di Jawa dan luar Jawa, para siswa yang menjadi korban dilarikan ke Puskesmas dan rumah sakit dengan gejala mual, muntah, pusing, bahkan ada yang harus dirawat intensif.

Publik pun bertanya; dengan anggaran ratusan triliun, mengapa standar keamanan pangan, higienitas, dan rantai distribusi bisa jebol? Kenapa terus menerus dibiarkan terjadi anak-anak siswa yang keracunan?

Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) mencatat, setidaknya ada tiga kejanggalan besar yang harus dijawab pemerintah:

1. Rantai Pasok Amburadul:

Dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah jaraknya bisa berjam-jam, melewati jalan rusak, tanpa cold chain, tanpa kontrol suhu. Makanan basi di jalan. Siapa yang mengawasi suhu, packaging, dan kualitasnya? SOP BPOM di mana?

2. Anggaran Fantastis, Kualitas Minim:

Ratusan triliun habis, tapi yang sampai di piring siswa seringkali lauk tidak layak, nasi basi, ayam berlendir, dan justru tidak bergizi. Porsi tidak sesuai standar ahli gizi. Kemana larinya anggaran? Berapa food cost riil per piring vs anggaran yang diklaim?

3. Siapa yang di untungkan Sebenarnya?

Fakta di lapangan, petani lokal tidak dilibatkan, UMKM katering kecil tersisih, kelompok wanita tani (KWT) hanya jadi penonton. Justru vendor besar, pengusaha dapur terpusat, dan rantai pengadaan terpusat yang diduga menikmati kue ratusan triliun ini. Polanya mirip proyek mercusuar yang terpusat, bukan pemberdayaan.

Jika program yang niatnya baik, justru meracuni anak-anak kita sendiri, maka sudah sepatutnya pemerintah harus berani melakukan Evaluasi Total, Audit Terbuka, dan Moratorium

Sebagai solusi, For-WIN menyarankan:

- Stop dulu pola MBG yang seperti ini. 

- Alokasikan saja anggaran ratusan triliun itu untuk ditukar menjadi; Program Pemberian Bahan Pokok Bergizi yang diberikan langsung kepada orang tua/wali murid. 

Beras, telur, susu, daging, sayur diberikan mentah, dimasak oleh ibu di rumah. Sistemnya pun bisa dipastikan jauh lebih aman, lebih bergizi, lebih tepat sasaran, dan terutama bisa memberdayakan pasar lokal

Jangan lagi jadikan anak sekolah, sebagai kelinci percobaan proyek mercusuar. Gizi itu penting, tapi keselamatan nyawa jauh lebih penting.

Untuk itu, secara tegas For-WIN mendesak:

1. BPK RI untuk audit investigatif total anggaran MBG 2025-2026.

2. DPR RI Komisi VIII & IX untuk panggil BGN dan buka ke publik siapa para vendor besar di balik proyek MBG dan berapa margin keuntungan mereka dari uang rakyat tersebut!?

3. Ombudsman RI untuk periksa maladministrasi standar keamanan pangannya.

Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi, proyek ratusan triliun yang tidak memberi keuntungan langsung pada rakyat ini. Jika hanya terus meracuni, sebaiknya segera disudahi saja. Stop MBG jika hanya terus meracuni

Oleh: FC-Goest 

(Inisiator For-WIN)