Home Politik Bursa Wapres dan Ujian Demokrasi Kekuasaan

Bursa Wapres dan Ujian Demokrasi Kekuasaan

18
0
SHARE
Bursa Wapres dan Ujian Demokrasi Kekuasaan

Keterangan Gambar : Di tengah kekosongan kursi wakil presiden, nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani mencuat dalam perbincangan elite. Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengisi jabatan tersebut.

Perwirasatu.co.id, 17 November 2026

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru politik Indonesia. Di tengah kekosongan kursi wakil presiden, nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani mencuat dalam perbincangan elite. Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengisi jabatan tersebut. Publik perlu menguji apakah proses pengisian berlangsung sesuai konstitusi, menjaga akuntabilitas partai, dan sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan rakyat di atas kalkulasi politik jangka pendek.

ANTARA pada 12 November 2026 melaporkan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Pada 13 November, MPR meminta presiden mengajukan dua nama calon. Suara Surabaya pada 16 November memberitakan sidang pemilihan dan pelantikan dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026, dengan tenggat pengajuan nama pada 25 November.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Artinya, presiden mengajukan, MPR memilih. Dukungan partai bukan keputusan resmi. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antarlembaga.

ANTARA pada 13 November 2026 memberitakan pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa partainya tidak mengajukan kader dan menyerahkan pilihan kepada Prabowo. Sikap itu dapat menjaga soliditas, tetapi juga memunculkan pertanyaan: apakah partai masih menjalankan fungsi kaderisasi dan penyalur aspirasi? Koalisi tetap memerlukan kritik.

Dasco memiliki pengalaman di parlemen dan kepemimpinan Gerindra. Sugiono menempuh jalur legislatif, diplomasi, dan pemerintahan. Profil resmi Kemenko PMK mencatat ia menjadi Menko PMK sejak 1 Oktober 2026, setelah menjabat Menteri Luar Negeri. Muzani memiliki pengalaman memimpin partai dan berkegiatan di lembaga legislatif. Perbedaan rekam jejak layak diperiksa; belum satu pun ditetapkan sebagai calon.

Ketiganya perlu dinilai melalui integritas, pemahaman konstitusi, kemampuan bekerja lintas lembaga, pengalaman mengelola kebijakan, dan akuntabilitas publik. Kedekatan dengan presiden membantu koordinasi, tetapi bukan ukuran tunggal. Wakil presiden bukan sekadar simbol loyalitas atau hadiah politik.

Tantangan pemerintahan berada jauh dari ruang rapat elite. Pendidikan, kesehatan, pangan, penciptaan kerja, dan pengurangan kemiskinan memerlukan koordinasi lintas kementerian serta daerah. Masyarakat menilai negara dari sekolah, layanan kesehatan, pekerjaan, dan bantuan yang tepat sasaran. Jabatan baru bermakna jika memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Presiden perlu menjelaskan dasar pertimbangannya saat mengajukan dua nama. MPR harus menjalankan kewenangannya secara terbuka dan sesuai konstitusi. Partai harus membuktikan dukungan tidak menghapus fungsi kontrol. Publik berhak mengawasi proses tanpa terjebak pada perlombaan mendukung figur.

Kursi wakil presiden bukan milik partai atau lingkaran kekuasaan, melainkan amanah untuk seluruh rakyat. Pesan Lao Tzu tentang pemimpin yang menjadikan hati rakyat sebagai hatinya menjadi pengingat: kebijaksanaan tidak diukur dari banyaknya elite yang mengikuti pemimpin, tetapi dari kesanggupannya mendengar masyarakat. Pergantian pejabat berarti apabila mutu keputusan dan manfaat pemerintahan ikut berubah.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home