
Keterangan Gambar : Sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso menempatkan Polri di bawah sorotan. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal melalui fasilitas Bareskrim kini diperiksa majelis yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo.
Perwirasatu.co.id, 17 November 2026
Sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso menempatkan Polri di bawah sorotan. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal melalui fasilitas Bareskrim kini diperiksa majelis yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo. Persoalannya bukan semata nasib seorang jenderal, melainkan juga batas penggunaan kewenangan, pengawasan teknologi, dan kesanggupan institusi mempertanggungjawabkan setiap akses informasi yang berada dalam kendalinya serta perlindungan hak-hak warga negara.
Penunjukan Hendro bukan sekadar penempatan seorang perwira tinggi sebagai pemimpin persidangan. Lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu memiliki pengalaman panjang di lingkungan Polri, antara lain sebagai Kapolda Bangka Belitung, Wakapolda Metro Jaya, dan Karoprovost Divisi Propam Polri. Ia juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Namun, rekam jejak jabatan bukan jaminan otomatis bagi independensi pemeriksaan. Ukurannya terletak pada keberanian majelis menguji bukti, mendengar pembelaan, dan mengambil keputusan tanpa intervensi.
Hendro didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi sebagai anggota. Komposisi majelis tersebut menempatkan sejumlah pejabat tinggi dalam mekanisme pengawasan internal. Tantangannya adalah memastikan proses pemeriksaan tidak berhenti sebagai formalitas kelembagaan. Pangkat dan jabatan terperiksa tidak boleh memengaruhi standar pembuktian maupun penerapan sanksi.
Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, ketidakproseduralan, serta permufakatan dalam mengakses informasi secara ilegal melalui fasilitas Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan tersebut dikaitkan dengan masa jabatannya sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas pada bagian yang sama.
Perkara ini juga berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Eko diberitakan sebagai salah satu tersangka dalam perkara pidana tersebut. Namun, status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Pemeriksaan etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda yang harus ditempatkan secara proporsional. Keduanya membutuhkan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum, bukan penilaian berdasarkan opini atau tekanan publik.
Di balik perkara ini terdapat persoalan yang lebih mendasar: siapa yang mengendalikan akses terhadap perangkat dan sistem informasi kepolisian? Siapa yang memberikan otorisasi? Apakah setiap penggunaan fasilitas operasional tercatat dan dapat diaudit? Pertanyaan tersebut penting karena teknologi pengawasan memiliki kemampuan menjangkau informasi pribadi dan komunikasi masyarakat. Tanpa pembatasan kewenangan serta pengawasan berlapis, fasilitas yang semestinya mendukung penegakan hukum berpotensi disalahgunakan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap Eko semestinya tidak hanya berfokus pada tanggung jawab individual. Majelis perlu menguji bagaimana akses dilakukan, siapa saja yang terlibat, apakah terdapat perintah atau persetujuan, serta sejauh mana prosedur internal dipatuhi. Jika ditemukan kelemahan pengawasan, Polri juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian akses, pencatatan aktivitas digital, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan operasional.
Secara hukum, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah ketentuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut harus dibaca secara tepat. Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi kerangka pengaturan etik profesi. Rincian pasal yang diterapkan harus dijelaskan agar publik memahami dasar pemeriksaan.
Tantangan lainnya adalah transparansi. Pemeriksaan internal memang tidak berarti seluruh materi persidangan harus dibuka kepada publik. Namun, dasar pertimbangan, konstruksi pelanggaran, dan keputusan majelis perlu disampaikan secara memadai sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum. Publik berhak mengetahui apakah mekanisme pengawasan benar-benar bekerja, bukan sekadar menerima pernyataan bahwa institusi telah bertindak profesional dan akuntabel.
Perkara ini juga menjadi momentum untuk menguji konsistensi reformasi kepolisian. Penegakan etik tidak boleh selektif berdasarkan pangkat, kedekatan, ataupun posisi seseorang dalam organisasi. Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus dijatuhkan secara proporsional. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hak terperiksa harus dilindungi. Prinsip keadilan harus berlaku tanpa pengecualian.
Persidangan yang dipimpin Hendro Pandowo bukan hanya menyangkut nasib seorang jenderal. Ada persoalan tata kelola kekuasaan, keamanan informasi, dan kepercayaan masyarakat yang ikut dipertaruhkan. Keberhasilan Polri bukan diukur dari seberapa cepat menjatuhkan sanksi, melainkan dari kemampuannya mengungkap fakta, mempertanggungjawabkan kewenangan, dan memperbaiki sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.
Sebab, integritas institusi tidak dibuktikan melalui seragam, pangkat, atau pernyataan resmi. Integritas diuji ketika aparat bersedia tunduk pada aturan yang sama, termasuk ketika yang diperiksa adalah orang-orang yang pernah berada di lingkaran kekuasaan institusi itu sendiri.
Dwi Taufan Hidayat


















LEAVE A REPLY