Perwirasatu.co.id, Minggu 24 Mei 2026.

Di tengah tekanan terhadap stabilitas rupiah dan kebutuhan memperkuat devisa hasil ekspor, pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola ekspor sumber daya alam strategis. Gagasan ini dinilai menjanjikan bagi ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan kekhawatiran publik mengenai transparansi, profesionalisme, serta potensi masuknya kepentingan politik dalam pengelolaan perusahaan strategis milik negara tersebut.

Pemerintah mulai menyiapkan sistem pengawasan ketat terhadap PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI agar pengelolaan ekspor sumber daya alam strategis tidak dikuasai kelompok tertentu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pejabat dari Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian serta lembaga lain akan ditempatkan sebagai pengawas perusahaan tersebut. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya membangun kontrol berlapis terhadap pengelolaan ekspor nasional. Sumber: ANTARA, artikel “Purbaya Ungkap Pejabat Kemenkeu dan K L Ditempatkan Jadi Pengawas DSI”, 22 Mei 2026.

Kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor sebenarnya memiliki landasan ekonomi yang cukup kuat. Pemerintah ingin meningkatkan devisa hasil ekspor atau DHE agar lebih banyak tersimpan di dalam negeri dan memberi dampak langsung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Selama ini, sebagian besar hasil ekspor komoditas strategis Indonesia dinilai belum sepenuhnya memberikan pengaruh optimal terhadap penguatan cadangan devisa nasional karena dana ekspor lebih banyak tersimpan di luar negeri. Sumber: Kompas.com, artikel “Purbaya Ungkap Skema Pengawasan DSI Kemenkeu Ikut Dilibatkan”, 23 Mei 2026.

Namun publik masih menyimpan keraguan karena pengalaman panjang pengelolaan BUMN di Indonesia tidak selalu berjalan transparan. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya pengawasan internal membuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan negara sering mengalami penurunan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN menghadapi kritik terkait tata kelola, audit keuangan, dan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana negara. Sumber: Tempo.co, artikel “Masalah Tata Kelola BUMN dan Tantangan Reformasi”, 14 Februari 2026.

Kekhawatiran lain muncul terkait kemungkinan masuknya kepentingan politik dalam pengelolaan perusahaan strategis baru tersebut. Banyak pengamat menilai bahwa perusahaan yang menguasai ekspor sumber daya alam memiliki pengaruh ekonomi sangat besar sehingga rawan dijadikan alat konsolidasi kekuatan elite. Karena itu, publik berharap proses penunjukan direksi, komisaris, dan pengawas dilakukan secara profesional serta terbuka agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari. Sumber: CNBC Indonesia, artikel “Pengawasan Danantara dan Tantangan Tata Kelola Ekspor SDA”, 18 April 2026.

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa pengawasan lintas lembaga diperlukan agar perusahaan tidak bergerak tanpa kontrol yang kuat. Selain Kementerian Keuangan, pengawasan juga disebut akan melibatkan kementerian teknis terkait dan sistem audit independen. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pengelolaan ekspor strategis berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tidak menjadi ruang baru praktik penyimpangan anggaran maupun monopoli ekonomi. Sumber: ANTARA, artikel “Purbaya Ungkap Pejabat Kemenkeu dan K L Ditempatkan Jadi Pengawas DSI”, 22 Mei 2026.

Aspek paling menentukan dalam keberhasilan perusahaan ini sesungguhnya terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Banyak kalangan berharap PT Danantara Sumber Daya Indonesia diisi profesional yang memahami perdagangan internasional, manajemen risiko ekspor, serta tata kelola perusahaan modern. Jika posisi strategis justru lebih banyak diisi pertimbangan politik dibanding kompetensi, maka tujuan memperkuat devisa nasional dikhawatirkan sulit tercapai secara maksimal. Sumber: Bisnis Indonesia, artikel “Profesionalisme Jadi Kunci Pengelolaan BUMN Ekspor”, 20 Mei 2026.

Prinsip Good Corporate Governance atau GCG juga menjadi tuntutan utama publik terhadap perusahaan baru tersebut. Transparansi laporan keuangan, audit berkala, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik harus menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa lemahnya keterbukaan sering menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan perusahaan negara. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus memberi ruang kontrol bagi masyarakat dan media. Sumber: Kontan.co.id, artikel “Transparansi dan Audit Jadi Sorotan Pengelolaan BUMN”, 11 Maret 2026.

Di sisi lain, pembentukan perusahaan pengelola ekspor strategis juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi nasional. Jika dijalankan secara profesional, perusahaan ini dapat membantu meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global, memperkuat cadangan devisa, dan menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Potensi tersebut membuat banyak kalangan menilai ide pembentukan BUMN ekspor layak didukung selama dijalankan secara transparan dan bebas intervensi politik praktis. Sumber: Katadata.co.id, artikel “Peran DHE dan Strategi Menjaga Stabilitas Rupiah”, 19 Mei 2026.

Perdebatan mengenai PT Danantara Sumber Daya Indonesia pada akhirnya bukan sekadar tentang pembentukan perusahaan baru, melainkan tentang sejauh mana negara mampu membangun tata kelola yang bersih dan profesional dalam sektor strategis. Indonesia memiliki sumber daya alam besar, tetapi selama bertahun tahun masih menghadapi persoalan kebocoran devisa, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN. Karena itu, keberhasilan perusahaan ini nantinya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah menjalankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas secara nyata, bukan hanya dalam pernyataan politik semata.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat