Perwirsatu.co.id, 06 November 2026

Di Istanbul, sejarah Indonesia dan Turki kembali dibawa ke panggung diplomasi. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengangkat hubungan Aceh dan Ottoman, solidaritas bencana, serta dialog menghadapi dunia yang terbelah. Namun, pertanyaan penting menanti setelah pidato usai: mampukah persaudaraan lama menghasilkan kerja sama nyata?

Pada pembukaan Bosphorus Summit ke-17, 5 November 2026, Lestari menyerukan stabilitas yang tumbuh dari kepercayaan, bukan ketertiban yang dipaksakan. Forum bertema Global Transformation and Search for Stability berlangsung pada 5–6 November. Metro TV dan Media Indonesia melaporkan pidato pembuka Lestari pada 5 November. ANTARA pada hari yang sama menyoroti ajakannya memperkuat dialog pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil.

Lestari mengingatkan hubungan Aceh dan Kekaisaran Ottoman sejak abad ke-16. Namun, itu bukan hubungan bilateral Republik Indonesia dan Republik Turki, melainkan interaksi dua entitas politik pada masa berbeda. Sejarawan Anthony Reid, dalam From Anatolia to Aceh terbitan British Academy pada 2015, menelusuri hubungan tersebut, termasuk pengakuan Aceh terhadap otoritas Ottoman pada 1560-an. Penelitian İsmail Hakkı Kadı juga mengulas interaksi diplomatik keduanya.

Sejarah memberi fondasi, bukan jaminan. Tanpa agenda masa kini, kisah persahabatan hanya menjadi hiasan pidato. Ukuran kemitraan adalah hasil: teknologi, riset, pendidikan, investasi, dan perlindungan warga.

Solidaritas bencana menjadi pengikat emosional. Metro TV pada 5 November 2026 melaporkan Lestari mengaitkan tsunami Aceh 2004 dengan gempa Turki 1999 dan 2023. Pengalaman itu semestinya mendorong kerja sama dalam peringatan dini, bangunan tahan gempa, pemetaan risiko, penyelamatan, dan pemulihan. Klaim bantuan harus ditopang catatan lembaga pemberi dan penerima.

Stabilitas berbasis kepercayaan juga perlu diuji. Stabilitas yang dipaksakan mungkin menciptakan ketenangan sementara, tetapi menyembunyikan ketidakadilan. Dialog menuntut keterbukaan, kesetaraan suara, dan kesediaan mengoreksi kebijakan. Pesan musyawarah Indonesia lebih meyakinkan jika tercermin dalam praktik demokrasi: transparansi, perlindungan kelompok rentan, dan penghormatan terhadap kritik.

Lestari menawarkan kemitraan tiga pilar: pemerintah dan parlemen, bisnis, serta masyarakat sipil. Rumusan ini tidak otomatis adil. Pemerintah menjaga kepentingan publik; bisnis menghadirkan pekerjaan dan transfer pengetahuan; masyarakat sipil dilibatkan sejak perencanaan. Keberhasilan diukur dari manfaat bagi warga, bukan jumlah pertemuan atau nota kesepahaman.

Pendidikan, perempuan, dan generasi muda tidak boleh berhenti sebagai daftar komitmen. Partisipasi berarti akses sumber daya, ruang mengambil keputusan, dan kesempatan memimpin. Pendidikan perlu membangun nalar kritis serta literasi digital.

Dari Istanbul, persaudaraan Indonesia–Turki memperoleh panggung internasional. Namun, diplomasi tidak selesai ketika pidato berakhir. Ia bermakna ketika sejarah menjadi program, komitmen menjadi anggaran, dan kerja sama menghasilkan perubahan yang dapat diperiksa publik. Persaudaraan adalah modal; hasil nyata adalah pembuktiannya.

Dwi Taufan Hidayat