Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman itu membuka persoalan yang jauh melampaui pelanggaran prosedur penyadapan. DPR menduga terdapat rangkaian kegiatan ilegal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Presiden, sehingga meminta kepolisian menelusuri kemungkinan tindak pidana makar.

Habiburokhman menyebut dugaan kegiatan lain berupa pengawasan ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini media sosial, hingga penggalangan massa. Informasi tersebut, menurutnya, perlu didalami untuk memastikan apakah terdapat operasi terorganisasi yang bertujuan melemahkan pemerintahan.

Desakan itu muncul setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan penyidikan yang telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Menurut Kapolri, sasaran penyadapan diduga meluas dari Presiden dan lingkungan Istana hingga pejabat kementerian, anggota DPR, tokoh politik, KPK, Kejaksaan, internal kepolisian, aktivis, dan mahasiswa. Luasnya sasaran menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan pengumpulan informasi sensitif tersebut.

Penyidik menduga perintah penyadapan disampaikan melalui jalur internal tanpa prosedur hukum yang sah, termasuk menggunakan komunikasi WhatsApp. Listyo disebut diduga berperan menentukan sasaran sekaligus menerima hasil akhir penyadapan. Dugaan penghapusan rekaman dan jejak digital turut menjadi materi penyidikan.

Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita perangkat komunikasi, media penyimpanan, dan dokumen elektronik. Temuan itu menjadi dasar pengusutan dugaan penyadapan ilegal, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan adanya makar.

Kapolri mengungkapkan bahwa laporan polisi terkait dugaan tindakan bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan makar telah diterbitkan. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah, tujuan penyadapan, serta kemungkinan keterkaitan dengan kegiatan lain.

Meski demikian, Suyudi menegaskan dugaan penyadapan ilegal belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi makar. Dugaan upaya menggulingkan pemerintahan memerlukan pembuktian tersendiri. Sikap ini menempatkan penyidikan pada batas penting antara indikasi pelanggaran dan kesimpulan pidana.

Secara hukum, penyadapan tanpa kewenangan dan makar merupakan dua konstruksi kejahatan berbeda. Makar membutuhkan pembuktian unsur tujuan serta tindakan yang memenuhi ketentuan pidana. Pengumpulan informasi ilegal, sekalipun menyasar kepala negara, tidak otomatis membuktikan rencana penggulingan pemerintahan.

Karena itu, desakan DPR harus dijawab melalui pengungkapan bukti, bukan sekadar perluasan pasal. Penyidik perlu memastikan siapa pengendali operasi, siapa penerima informasi, bagaimana hasilnya digunakan, serta apakah terdapat hubungan nyata dengan tindakan yang ditujukan terhadap pemerintahan.

Kasus ini sekaligus menguji keberanian Polri mengusut dugaan penyimpangan yang menyeret mantan pimpinan tertingginya. Transparansi, independensi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah menjadi syarat mutlak agar proses hukum tidak berubah menjadi pertarungan politik.

Persoalan terpenting bukan seberapa keras DPR mendesak penerapan pasal makar, melainkan seberapa kuat penyidik mampu membuktikannya. Jika unsur pidana terpenuhi, hukum harus ditegakkan tanpa memandang jabatan. Jika tidak, tuduhan tidak boleh dipaksakan.

Sebab, negara hukum tidak boleh tunduk pada penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadikan tekanan politik sebagai pengganti pembuktian. Kebenaran harus ditentukan oleh fakta, bukan oleh kerasnya tuduhan.

Dwi Taufan Hidayat