Perwirasatu.co.id, 12 November 2026

Penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu, 11 November 2026, membuka babak baru politik nasional. Peristiwa ini bukan semata soal nasib Wakil Presiden, melainkan menyangkut persyaratan pencalonan, tanggung jawab konstitusional, relasi elite, dan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia yang sedang menghadapi ujian serius.

KABAR MUNDUR DAN STATUS JABATAN

Pada 10 November 2026, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. ANTARA, 10 November, memberitakan keterangan tersebut. Sehari kemudian, Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran menyerahkan surat kepada Prabowo di Halim setelah Presiden kembali dari Aceh. CNBC Indonesia dan kumparan, 11 November 2026, mengutip konfirmasi Ketua Umum Projo tersebut. Reuters pada tanggal yang sama juga memberitakannya.

Namun, konfirmasi Budi Arie belum sama dengan pengumuman resmi negara tentang berakhirnya masa jabatan. Reuters menyebut Gibran dijadwalkan menyampaikan surat formal kepada pimpinan lembaga perwakilan pada 12 November. Karena itu, niat mundur, penyerahan surat kepada Presiden, dan proses konstitusional harus dibedakan.

POLEMIK DOKUMEN DAN HUKUM

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen pendidikan luar negeri Gibran menunjukkan kelulusan setara SMA. Namun, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik. Keterangan resmi MK dan ANTARA, 8 Oktober, menunjukkan bahwa temuan dan batas kewenangan tersebut harus dibaca bersamaan.

Bisnis.com, 11 November 2026, melaporkan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan dan memerintahkan pencabutannya. Putusan atas dokumen administratif itu tidak otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Akibat hukum terhadap jabatan tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi. ANTARA, 7 Oktober, juga memuat penjelasan KPU mengenai verifikasi dokumen dan pentingnya prinsip kecermatan.

KONSTITUSI DAN PERTARUNGAN POLITIK

Reuters dan CNBC Indonesia, 11 November 2026, melaporkan sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, pengajuan hak tersebut bukan berarti pemakzulan telah terjadi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan MPR.

Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengisian jabatan bukan keputusan sepihak Prabowo. Ketentuan tersebut tercantum dalam naskah UUD 1945 di JDIH DPR RI.

Peristiwa ini juga dapat menguji hubungan Prabowo dengan Joko Widodo, ayah Gibran, serta daya rekat koalisi pemerintahan. Reuters, 11 November, menilai ketidakpastian tersebut berpotensi menambah kegelisahan politik dan ekonomi. Namun, menyebutnya sebagai keretakan final masih terlalu dini.

UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Prabowo dituntut memastikan proses berlangsung transparan. Gibran berkewajiban menjelaskan sikap serta langkah hukumnya. DPR pun harus menggunakan kewenangannya berdasarkan bukti dan prosedur, bukan semata tekanan politik.

Persoalan ini lebih besar daripada siapa yang menduduki kursi Wakil Presiden. Yang dipertaruhkan ialah kepercayaan masyarakat bahwa jabatan publik tunduk pada hukum, bukan privilese keluarga atau kekuatan koalisi. Demokrasi diuji ketika pejabat menghadapi kritik, putusan pengadilan, dan tuntutan pertanggungjawaban. Konstitusi harus menjadi pegangan semua pihak.

Dwi Taufan Hidayat