
Keterangan Gambar : Bupati Egi berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten terus terjaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan regulasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
Perwirasatu.co.id, Lampung Selatan - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembaruan regulasi pajak dan retribusi daerah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Meski diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Persetujuan itu diberikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, pemikiran, serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.
Menurut Egi, penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi merupakan langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pengelolaan potensi pendapatan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan masyarakat, serta keberlangsungan kegiatan usaha.
“Peningkatan pendapatan daerah memang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin kebijakan pajak tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab,” ujar Egi.
Ia menambahkan, persetujuan bersama tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadirkan regulasi yang lebih baik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Selain pembaruan regulasi, Bupati Egi juga menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik harus diikuti dengan tata kelola pemungutan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Dengan demikian, penguatan PAD tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga harus diimbangi dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan kepastian bagi masyarakat sebagai wajib pajak maupun pengguna layanan pemerintah.
Bupati Egi berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten terus terjaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan regulasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertanggung jawab, sehingga upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Melalui regulasi yang telah disepakati ini, saya berharap kita dapat menghadirkan kepastian hukum, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” katanya.
Dengan disetujuinya perubahan Perda tersebut, Pemkab Lampung Selatan diharapkan memiliki landasan regulasi yang semakin kuat untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pada saat yang sama, prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, sehingga peningkatan PAD dapat menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(Puddin A)

















LEAVE A REPLY