
Keterangan Gambar : Sorotan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai mendapat respons resmi.
Perwirasatu.co.id - OKU -Sorotan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai mendapat respons resmi. Setelah dilayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi oleh media, Dinkes OKU akhirnya memberikan jawaban tertulis terkait sejumlah pos belanja Tahun Anggaran (TA) 2025, mulai dari pengadaan obat-obatan, bahan medis, bahan kimia, makanan dan minuman, hingga pengadaan instalasi air bersih.
Namun, jawaban yang disampaikan justru menyisakan sejumlah pertanyaan penting. Sebab, meskipun Dinkes OKU menyatakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, penjelasan tersebut belum disertai rincian teknis maupun dokumen pendukung yang dapat memberikan gambaran utuh kepada publik.
Respons tersebut tertuang dalam surat Dinas Kesehatan Kabupaten OKU tertanggal 10 November 2026 Nomor 440/1805/XVI.1.1/2026, yang ditujukan kepada Media Trannewss.com dan Berita Tegas.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan konfirmasi dan klarifikasi melalui surat Nomor 017/KONF-TNBT/XI/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU, Deddy Wijaya, SKM., M.Kes., pihaknya menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi objek pertanyaan media telah dikerjakan atau dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
"Sebagaimana pertanyaan dan klarifikasi sesuai perihal surat di atas, kegiatan tersebut sudah dikerjakan/dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku," demikian inti jawaban tertulis Dinkes OKU.
Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian dari klarifikasi resmi yang patut dihormati. Namun, dari perspektif transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pernyataan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan belum sepenuhnya menjawab substansi pertanyaan yang disampaikan media.
Publik masih membutuhkan penjelasan mengenai berapa nilai anggaran masing-masing kegiatan, bagaimana proses pengadaannya, siapa penyedia barang atau jasa, berapa nilai realisasi, serta bagaimana kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Terlebih, objek klarifikasi mencakup beberapa jenis belanja dengan karakteristik berbeda. Pengadaan obat-obatan dan bahan medis, misalnya, berkaitan langsung dengan ketersediaan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sementara pengadaan instalasi air bersih menyangkut aspek kualitas pekerjaan, fungsi, manfaat, dan keberlanjutan fasilitas yang dibangun atau dipasang.
Karena itu, penjelasan yang lebih terukur dan berbasis dokumen menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima pernyataan normatif, tetapi juga memperoleh informasi mengenai bagaimana uang rakyat dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif hukum, pengelolaan anggaran pemerintah tidak cukup hanya dinyatakan telah dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjadi landasan penting dalam memastikan setiap penggunaan anggaran negara maupun daerah memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Dari sisi keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi penggunaan anggaran publik sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Bahkan, Pasal 9 UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta laporan keuangannya.
Artinya, transparansi bukan sekadar pilihan atau bentuk kemurahan hati sebuah instansi, melainkan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Di sisi lain, langkah media melayangkan surat konfirmasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 6 mengamanatkan pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dengan demikian, permintaan klarifikasi terhadap penggunaan anggaran Dinkes OKU bukanlah bentuk penghakiman ataupun tuduhan adanya penyimpangan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jika seluruh kegiatan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan mengenai data dan dokumen pendukung justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Sorotan terhadap anggaran kesehatan ini juga penting ditempatkan dalam kerangka pengawasan keuangan daerah. Setiap belanja yang bersumber dari APBD pada prinsipnya harus memiliki dasar perencanaan, mekanisme pelaksanaan, bukti realisasi, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dalam proses pengawasan nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tentu diperlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang. Tidak setiap kekurangan penjelasan atau persoalan administrasi dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana.
Namun, prinsip akuntabilitas tetap mengharuskan setiap penggunaan anggaran dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta pelaksanaan.
Hingga berita ini diterbitkan, surat jawaban Dinkes OKU belum memuat rincian lebih lanjut mengenai nilai setiap kegiatan, proses pengadaan, penyedia, realisasi anggaran, maupun dokumen pendukung yang menjadi materi konfirmasi media.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU untuk memberikan penjelasan tambahan dan hak jawab, termasuk menyampaikan data pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat tentu berharap anggaran kesehatan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten OKU.
Sebab, dalam pengelolaan uang publik, pernyataan telah sesuai aturan merupakan hal penting. Namun, transparansi dan bukti pertanggungjawaban adalah bagian yang tidak kalah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Publik berhak mengetahui, pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan, dan pers memiliki mandat untuk mengawasi.
(Marshal)

















LEAVE A REPLY