ANTARA, 29 September 2026, melaporkan Wintarko mengaku dijanjikan dapat diloloskan menjadi petugas Damkar setelah diperkenalkan melalui seorang rekan kerja di Kramat Jati. Ia pernah mengikuti seleksi pada 2018–2019 dan tidak lolos. Menurut keterangannya, tawaran itu muncul pada Agustus 2025. Ia mengaku meminjam Rp70 juta dari Bank DKI dengan jaminan.

Wintarko kemudian melapor ke Polres Metro Jakarta Timur pada 28 September 2026. Tribrata News Polri, 29 September 2026, menyebut perkara masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik mendalami penyerahan uang, keterangan korban, saksi, dan bukti. Karena itu, pihak yang dilaporkan harus disebut terlapor, bukan pelaku yang telah terbukti.

Kasus ini penting karena bertentangan dengan mekanisme resmi. Pemprov DKI melalui siaran pers 11 Agustus 2025 menyatakan rekrutmen PJLP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan terbuka, daring, dan gratis. ANTARA, 12 Agustus 2025, juga melaporkan larangan pungutan liar dalam penerimaan petugas Damkar. Rekrutmen tersebut menyediakan 1.000 formasi.

Jika proses resmi gratis dan terbuka, mengapa klaim bahwa seseorang dapat menjamin kelulusan dengan imbalan uang masih dipercaya? Persaingan kerja dan kepercayaan terhadap klaim “orang dalam” dapat menciptakan ruang bagi jalan pintas. Namun, kasus Wintarko belum cukup untuk menyimpulkan adanya jaringan atau modus sistematis.

Risiko serupa muncul secara digital. Jalahoaks Jakarta, 29 Mei 2026, menyatakan informasi WhatsApp mengenai rekrutmen PJLP PPSU dan Damkar pada periode tertentu sebagai hoaks. Pemprov DKI menegaskan informasi resmi harus dirujuk melalui kanal pemerintah.

Dampak ekonominya nyata. Wintarko mengaku memperoleh Rp70 juta melalui pinjaman bank. AFU.ID, 29 September 2026, melaporkan kewajibannya disebut sekitar Rp108 juta akibat bunga dan cicilan. Angka itu merupakan keterangan korban, bukan audit independen.

Karena itu, transparansi rekrutmen menjadi bagian penting dari pencegahan. Ketika pemerintah menyatakan seleksi gratis, informasi tersebut harus mudah ditemukan dan diverifikasi. Tawaran kelulusan berbayar harus diperiksa melalui kanal resmi.

Perkara ini akan ditentukan oleh bukti. Polisi perlu mengurai aliran uang, komunikasi, janji, serta pihak terkait. Pemerintah juga perlu memastikan informasi rekrutmen resmi mudah ditemukan.

Kasus ini bukan hanya tentang ke mana Rp70 juta mengalir. Pertanyaan hukumnya adalah apakah unsur tindak pidana terpenuhi dan siapa yang bertanggung jawab. Di antara harapan memperoleh pekerjaan dan kewajiban membayar utang, perkara ini menunjukkan betapa mahal harga sebuah janji ketika prosedur resmi digantikan oleh jalan pintas.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)