Budi diperiksa pada 29 September 2026 terkait laporan Faizal Assegaf. ANTARA pada 29 September 2026 melaporkan pemeriksaan berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 WIB hingga menjelang Magrib dan Budi menjawab sekitar 50 pertanyaan. RMOL pada hari yang sama mencatat pemeriksaan berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

Angka 50 bukan ukuran bersalah atau tidak bersalah. Ia hanya menunjukkan bahwa penyidik sedang menggali keterangan mengenai laporan yang masuk. Karena itu, pemeriksaan harus ditempatkan sebagai bagian dari proses hukum, bukan sebagai putusan terhadap Budi.

Akar persoalannya bermula pada pemeriksaan Faizal oleh KPK pada 7 April 2026 berkaitan dengan perkara dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sepekan kemudian, Faizal melaporkan Budi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

detikcom pada 14 April 2026 melaporkan laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTLP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Faizal menilai pernyataan Budi telah menggiring persepsi seolah-olah dirinya terlibat dalam perkara importasi tersebut.

Tirto pada 14 April 2026 juga melaporkan bahwa Faizal merasa dirugikan oleh pernyataan Budi setelah proses klarifikasi di KPK. Faizal menyebut dirinya hanya dimintai beberapa pertanyaan ketika menjalani klarifikasi dan membantah keterlibatan sebagaimana persepsi yang menurutnya muncul dari komunikasi KPK.

Di sisi lain, Budi menempatkan keterangannya sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dalam pemberitaan BeritaNasional pada 29 September 2026, Budi mengatakan keterangannya kepada penyidik berbasis fakta dan proses hukum yang dilakukan KPK. Ia juga menegaskan tidak mengenal Faizal secara personal dan tidak ada mediasi sebelum pemeriksaan.

Di sinilah persoalan menjadi lebih rumit. Lembaga penegak hukum memang memiliki kepentingan menjelaskan pekerjaan kepada masyarakat. Namun keterbukaan tidak berarti setiap informasi mengenai seseorang dapat disampaikan tanpa batas. Ada perbedaan antara fakta yang telah diverifikasi, dugaan, keterangan seseorang, dan kesimpulan hukum.

Polda Metro Jaya sendiri sejak awal menempatkan laporan tersebut sebagai perkara yang perlu ditindaklanjuti. detikcom pada 16 April 2026 mengutip Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan laporan telah diterima dan sedang dipersiapkan administrasi penyidikannya. Polisi juga menyatakan akan mendalami laporan, memeriksa pelapor, serta meminta barang bukti dan keterangan saksi.

Fakta ini penting karena laporan polisi bukanlah pembuktian. Demikian pula pemeriksaan terhadap terlapor bukan berarti tuduhan telah terbukti. Proses hukum justru diperlukan untuk menguji apakah pernyataan yang dipersoalkan memiliki dasar faktual, bagaimana konteksnya, serta apakah unsur pidana yang dilaporkan terpenuhi.

Budi sendiri setelah pemeriksaan menyatakan proses berjalan kondusif dan menilai transparansi penegakan hukum tetap penting. BeritaNasional pada 29 September 2026 mencatat pandangan Budi bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari semangat reformasi.

Namun transparansi membutuhkan disiplin. Seorang juru bicara bukan hanya dituntut terbuka, tetapi juga harus mampu membedakan antara apa yang sudah terbukti dan apa yang masih berada dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Satu pernyataan dapat membentuk persepsi publik jauh sebelum pengadilan menentukan benar atau salah.

Sebaliknya, hak atas nama baik juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup informasi yang memang berkepentingan publik. Tantangannya adalah menemukan batas yang proporsional: informasi tetap tersedia, tetapi status hukum dan tingkat kepastiannya dijelaskan secara jernih.

Karena itu, 50 pertanyaan di Polda Metro Jaya seharusnya tidak dibaca sebagai pertarungan antara KPK dan pelapor. Ia merupakan ujian terhadap bagaimana institusi negara, aparat penegak hukum, media, dan publik membedakan fakta dari tuduhan.

Yang paling penting bukan siapa yang lebih keras berbicara, melainkan apakah proses hukum mampu menjawab pertanyaan secara objektif. Transparansi tidak cukup hanya dengan banyak bicara. Transparansi membutuhkan akurasi, konteks, verifikasi, dan kesediaan menghormati asas praduga tak bersalah.

Dari ruang pemeriksaan itu, persoalan sebenarnya menjadi jelas: ketika sebuah lembaga negara berbicara kepada publik, setiap kata bukan sekadar komunikasi. Ia dapat menjadi informasi publik, membentuk persepsi, memengaruhi reputasi, dan karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)