Perwirasatu.co.id, 05 November 2026

Penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan yang jauh melampaui keamanan komunikasi kepala negara. Keterangan Istana tentang motif yang belum diketahui justru menempatkan publik pada pertanyaan mendasar: bagaimana kewenangan pengawasan elektronik dijalankan, siapa mengendalikannya, dan sejauh mana institusi negara mampu mencegah penyalahgunaan teknologi yang semestinya tunduk pada hukum dan pengawasan.

Kasus ini bukan sekadar cerita tentang siapa menyadap siapa. Ia menyentuh persoalan mendasar mengenai batas kewenangan, integritas aparat, dan pengawasan terhadap teknologi yang berada di tangan negara. Jika dugaan penyalahgunaan tersebut terbukti, persoalannya menjadi serius karena fasilitas penegakan hukum justru diduga digunakan di luar kepentingan hukum.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers, Selasa, 3 November 2026, mengungkap dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur yang dipersyaratkan. Nomor tersebut diduga mencakup milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. DetikNews pada 3 November 2026 juga melaporkan dugaan penghapusan berkas hasil sadapan pada Oktober 2026.

LIMS pada dasarnya bukan teknologi ilegal. Sistem ini dirancang untuk mendukung penyadapan yang sah berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum. Persoalan muncul ketika akses terhadap sistem diduga digunakan tanpa dasar penegakan hukum. Dengan demikian, titik krusialnya bukan keberadaan teknologi, melainkan siapa yang mengendalikan, bagaimana akses diberikan, dan siapa yang mengawasi penggunaannya.

Pertanyaan berikutnya menyangkut rantai pertanggungjawaban. Apakah dugaan penyalahgunaan itu hanya melibatkan pelaksana, atau terdapat persoalan lebih luas dalam sistem pengawasan? Pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada siapa yang memasukkan nomor telepon ke server. Jejak akses, perintah, otorisasi, aliran informasi, dan penghapusan data elektronik harus ditelusuri secara menyeluruh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Rabu, 4 November 2026, mengaku belum mengetahui secara terperinci motif penyadapan. Ia bahkan menyebut pemerintah masih mempertanyakan tujuan tindakan tersebut. Dalam kesempatan lain, Prasetyo menilai dugaan perbuatan itu mengarah pada makar karena menyangkut keamanan kepala negara dan potensi ancaman terhadap kedaulatan. CNN Indonesia melaporkan pernyataan tersebut pada 4 November 2026.

Namun, penilaian politik tidak boleh menggantikan pembuktian hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum ditemukan indikasi makar dan perkara ditangani melalui ketentuan pidana penyadapan serta akses ilegal. Perbedaan keterangan ini diberitakan Katadata pada 4 November 2026. Di sinilah kehati-hatian diperlukan: dugaan penyadapan harus diusut serius, tetapi penerapan pasal pidana tetap harus mengikuti unsur dan bukti yang sah.

Dampak politik perkara ini juga tidak kecil. Reuters pada 4 November 2026 melaporkan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah ia terseret perkara tersebut. Pergantian jabatan merupakan konsekuensi administratif dan politik, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti proses pembuktian pidana.

Lebih jauh, perkara ini menjadi ujian bagi profesionalisme dan pengawasan internal Polri. Penjelasan bahwa tindakan tersebut merupakan ulah oknum harus diuji melalui pemeriksaan sistem. Jika prosedur pengamanan akses, pencatatan aktivitas, dan pengawasan tidak berjalan efektif, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menghukum individu.

Di sisi lain, publik juga perlu memperoleh jaminan bahwa teknologi pengawasan tidak digunakan untuk mengintai warga, jurnalis, aktivis, atau lawan politik tanpa dasar hukum. Perlindungan komunikasi dan privasi bukan hak istimewa presiden, melainkan bagian dari hak warga negara dalam demokrasi.

Perkara ini bukan hanya ujian bagi para tersangka, melainkan juga bagi institusi negara. Transparansi penyidikan, independensi pemeriksaan, dan keterbukaan terhadap hasil pembuktian menjadi prasyarat memulihkan kepercayaan publik. Sebab, negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat kekuasaannya mengawasi masyarakat, melainkan dari seberapa ketat hukum membatasi dan mengawasi kekuasaan itu sendiri. 

Dwi Taufan Hidayat