Perwirasatu.co.id, 20 November 2026
Ini bukan lagi soal satu laporan polisi. Ini soal wibawa hukum.
M. Heriyanto adalah Anggota Pers Jurnal Investigasi Mabes yang aktif. Setiap hari bekerja mengawal penegakan hukum. Menulis tentang keadilan. Menulis tentang Polri yang profesional. Tapi hari ini, ia malah justru merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi korban yang perkaranya digantung.
Laporan Polisi LP/B/643/V/2025/SPKT/Polres Karawang/Polda Jabar. Dibuat 29 Mei 2025. Sangkaan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Sudah naik penyidikan sejak 25 September 2025.
Olah TKP pun sudah dilaksanakan. Darah di TKP juga sudah ditemukan dan diambil. Surat perintah penyelidikan dan penyidikan sudah diterbitkan. Lalu apa? Mandek. 14 bulan!.
Tidak ada penetapan tersangka. Tidak ada gelar perkara. Tidak ada SP2HP baru. Padahal sesuai Peraturan Kapolri, pelapor berhak mendapatkan SP2HP secara berkala. Dan yang memalukan lagi, Wassidik Bareskrim Polri sudah membenarkan laporan itu mandek. Bukan kata wartawan. Bukan kata pelapor. Tapi kata pengawasan penyidikan dari Bareskrim sendiri!.
Untuk hal ini, pertanyaan For-WIN sederhana saja:
Kalau wartawan yang paham hukum, paham prosedur, paham SP2HP, paham Wassidik, perkaranya bisa dimandekkan 14 bulan, bagaimana dengan nasib rakyat kecil yang tak punya status?
Bagaimana nasib petani yang tidak paham hukum? Bagaimana nasib buruh yang tidak punya akses ke Bareskrim? Bagaimana nasib ibu-ibu yang laporannya tidak pernah di liput media?
Apakah laporan mereka juga akan digantung 14 bulan tanpa penjelasan?
Menyikapi hal ini, For-WIN Menegaskan 4 Hal:
1. Ini Bukan Salah Kapolri, Tapi Ujian Bagi Kapolri.
Kami percaya kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto. Beliau memang baru dilantik pada 1 Oktober 2026. Tapi, beliau mengusung doktrin Polri yang profesional. Polri Bersama Masyarakat!
Jadi, justru karena itu, kasus ini harus dijadikan sebagai contoh. Kalau di bawah kepemimpinan beliau, perkara wartawan saja masih mandek, lalu apa bedanya dengan yang sebelumnya?
2. Jangan Biarkan Polres Karawang Bekerja Tanpa Pengawasan;
Kami minta, Kabareskrim Polri melakukan supervisi dan atensi khusus terhadap LP/B/643/V/2025. Jangan biarkan, perkara ini hanya berputar di meja penyidik.
3. Gelar Perkara Terbuka, Sekarang;
Kami minta Kapolda Jawa Barat dan Kapolres Karawang segera melakukan gelar perkara terbuka dan menetapkan status hukum perkara secara jelas. Kalau salah katakan salah. Kalau benar, proses. Jangan didiamkan.
4. Propam Harus Turun;
Jika terbukti ada oknum yang sengaja memperlambat, Divisi Propam Polri harus memeriksa. Jangan ada lagi dugaan penyalahgunaan dan manipulasi penanganan kasus.
M. Heriyanto, tentu tidak minta pelaku langsung ditahan. Ia juga tidak minta di istimewakan karena profesinya wartawan. Ia hanya minta satu hal, yang paling dasar: Perkara yang ia laporkan diproses sesuai hukum. "Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari!"
Kalimat itu, bukan sekedar kata-kata indah. Itu yang dirasakan pelapor selama 14 bulan menunggu tanpa kepastian.
For-WIN mengingatkan:
- Wartawan adalah mitra Polri. Bukan musuh.
- Tapi mitra yang baik bukan mitra yang diam saat ada yang salah.
Hari ini, yang digantung perkaranya adalah wartawan. Besok, bisa jadi rakyat kecil. Lusa, bisa jadi siapa saja. Karena itu, For-WIN tidak akan diam. Kasus ini harus di kawal! Kasus dengan LP/B/643/V/2025 ini harus sampai pada kepastian hukum yang jelas.
Kepada Bapak Kapolri yang Baru, Jenderal Suyudi, kami ingatkan; slogan 'Polri Bersama Masyarakat' harus dapat direalisasikan. Karena masyarakat ingin bukti, slogan Polri bukan slogan seremoni semata. Untuk itu, kami titip satu perkara ini. Buktikan kalau Polri dibawah kepemimpinan anda tidak akan membiarkan perkara rakyat kecil, apalagi insan pers, jalan ditempat alias mandek!.
Oleh: FC-Goest (Inisiator For-WIN)

















LEAVE A REPLY