Home Hukum dan Kriminal Kejati Kalbar No Comment Soal Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang: Biarkan Penyidik Bekerja, Nanti Saatnya Kami Akan Buka

Kejati Kalbar No Comment Soal Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang: Biarkan Penyidik Bekerja, Nanti Saatnya Kami Akan Buka

61
0
SHARE
Kejati Kalbar No Comment Soal Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang: Biarkan Penyidik Bekerja, Nanti Saatnya Kami Akan Buka

Keterangan Gambar : Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) memilih untuk tidak memberikan komentar tambahan terkait perkembangan penyidikan dugaan Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang yang bersumber dari CSR tahun 2022 s.d 2024.

Perwirasatu.co.id, Pontianak - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) memilih untuk tidak memberikan komentar tambahan terkait perkembangan penyidikan dugaan Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang yang bersumber dari CSR tahun 2022 s.d 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kalbar  I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., kepada redaksi Perwirasatu.co.id melalui pesan WhatsApp, Jumat (20/11-2026) pukul 09.38 WIB.

"No komen pak biarkan penyidik bekerja, nanti saatnya kami akan buka," ujar Kasipenkum Kejati Kalbar kepada redaksi.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas 3 klarifikasi tambahan yang diajukan redaksi, untuk kelengkapan berita berimbang terkait perkara yang saat ini sedang disidik Kejati Kalbar.

Sebelumnya, redaksi telah menyampaikan ucapan terima kasih atas jawaban dan kiriman 2 link berita klarifikasi Kejati Kalbar tanggal 12/11/2026, terkait perluasan pemeriksaan dan pemanggilan 24 pihak untuk memperdalam alat bukti. Jawaban tersebut akan dimuat secara utuh sebagai Hak Jawab Kejati Kalbar.

Untuk kelengkapan berita berimbang, redaksi kemudian mengajukan 3 klarifikasi singkat tambahan, yang isinya dikutip secara utuh sebagai berikut:

1. Dalam rilis disebutkan perkara yang disidik adalah Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang yang bersumber dari CSR Tahun 2022 s.d 2024. Apakah perkara ini hanya CSR, atau termasuk juga dugaan Rp11 Miliar dari APBD yang disebut oleh NCW?

2. Terkait angka yang beredar Rp28 Miliar (Rp11 Miliar APBD + Rp17 Miliar CSR) dan disebut adanya Rp3,5 Miliar di rekening Bendahara, apakah angka tersebut sudah sesuai dengan hasil pendalaman penyidik hingga saat ini? Atau Kejati belum merilis angka resmi kerugian?

3. Dari 24 pihak yang dipanggil tanggal 10-17 November 2026 (23 Dirut Perusahaan + 1 Pimpinan Cabang Bank), apakah semuanya sudah diperiksa sebagai saksi? Kapan target Kejati menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum?

Dalam pesan konfirmasi tersebut, redaksi juga menyampaikan agar jawaban dapat diberikan paling lambat Jumat (20/11/2026) pukul 12.00 WIB. 

Atas ketiga pertanyaan tersebut, Kasipenkum Kejati Kalbar menyampaikan jawaban "no comment" dan meminta publik memberi ruang kepada penyidik untuk bekerja. 

Redaksi Perwirasatu.co.id menghormati sikap Kejati Kalbar tersebut. Pernyataan "no comment" akan dimuat secara utuh dan proporsional sebagai bentuk hak jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (2).

Redaksi menegaskan, angka Rp28 Miliar, Rp11 Miliar APBD, Rp17 Miliar CSR, dan Rp3,5 Miliar di rekening Bendahara yang beredar di publik, hingga saat ini masih berstatus sebagai angka yang beredar dan belum dinyatakan secara resmi oleh Kejati Kalbar sebagai angka kerugian resmi hasil pendalaman penyidik dalam perkara Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang yang bersumber dari CSR tahun 2022 s.d 2024.

Pemanggilan 24 pihak pada tanggal 10-17 November 2026 yang terdiri dari 23 Direktur Utama Perusahaan dan 1 Pimpinan Cabang Bank tersebut, hingga saat ini dikabarkan masih dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi untuk memperdalam alat bukti, dan belum ada penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang diumumkan secara resmi oleh Kejati Kalbar.

Redaksi akan terus memantau perkembangan penyidikan ini dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini, termasuk Kejati Kalbar dan pihak terkait dalam perkara Penyalahgunaan Dana Kegiatan Napak Tilas Ketapang yang bersumber dari CSR tahun 2022 s.d 2024.

(Tim)

Iklan Detail Video

Iklan_home