Indonesia saat itu berada di persilangan konflik domestik dan Perang Dingin. Sukarno mempertahankan keseimbangan melalui Nasakom, PKI tumbuh menjadi kekuatan politik besar, sementara ketegangan dengan Angkatan Darat mengeras. Di luar negeri, Jakarta semakin dekat dengan Beijing di tengah persaingan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Arsip Tiongkok yang diteliti sejarawan Taomo Zhou membuka jendela baru. Dalam China and the Thirtieth of September Movement di jurnal Indonesia, Oktober 2014, Zhou menyimpulkan terdapat bukti kuat bahwa Aidit merupakan peserta yang secara sadar terlibat dalam G30S dan Mao telah mengetahui rencana itu sebelumnya. Temuan ini menggugat gambaran bahwa Aidit sama sekali berada di luar persiapan gerakan.

Namun arsip yang sama memberi batas penting. Zhou tidak menemukan bukti langsung bahwa pemerintah Tiongkok ikut merancang atau menjalankan operasi G30S. Pengaruh Beijing terhadap PKI dan jalannya peristiwa 1965 dinilainya jauh lebih terbatas dibandingkan tuduhan yang berkembang kemudian. Di sinilah tiga hal harus dipisahkan: Aidit terlibat, Mao mengetahui, dan Beijing memerintahkan. Ketiganya bukan kesimpulan yang identik.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September menculik sejumlah pimpinan Angkatan Darat. Enam jenderal dan Letnan Satu Pierre Tendean terbunuh. Gerakan mengumumkan Dewan Revolusi. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, kemudian mengambil kendali operasi Angkatan Darat. G30S kehilangan posisi strategis, sementara perkembangan berikutnya memperkuat Soeharto dan semakin memperlemah kekuasaan Sukarno.

Sesudahnya muncul cerita bahwa Mao bukan sekadar mengetahui rencana, tetapi memerintahkan Aidit menjalankan gerakan dan menyingkirkan para jenderal. Telegram Konsulat Jenderal AS di Hong Kong kepada Kedutaan AS di Jakarta, 27 April 1966, justru menyebut cerita spesifik itu sebagai hoax. Dokumen yang kemudian dipublikasikan National Security Archive menelusuri sumber cerita tersebut ke tulisan berbahasa Tionghoa di Hong Kong yang dibuat untuk mengejek rezim Beijing, lalu direproduksi hampir kata demi kata oleh Angkatan Bersendjata.

Tetapi menyebut seluruh kaitan Mao dengan G30S sebagai hoaks juga tidak tepat. Penelitian Zhou menunjukkan Mao mengetahui sebelumnya mengenai rencana yang melibatkan Aidit. Yang belum ditemukan adalah bukti bahwa Mao menjadi arsitek atau pemberi perintah operasional, maupun bahwa Beijing mengendalikan G30S dari belakang layar.

Tragedi tidak selesai ketika gerakan dipatahkan. Sesudahnya berlangsung penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI. Dokumen diplomatik AS yang dibuka kemudian menunjukkan Washington mengetahui kekerasan tersebut berlangsung, sementara jumlah korbannya hingga kini memiliki beragam estimasi dalam penelitian sejarah.

Enam dekade kemudian, arsip membuat kisah 1965 semakin bernuansa. Aidit bukan figur yang sepenuhnya berada di luar rencana. Mao juga bukan tokoh yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Tetapi antara mengetahui, menyetujui, merancang dan memerintahkan terbentang jarak historis yang tak boleh diisi dengan dugaan. Di ruang itulah G30S perlu terus dibaca: dengan bukti yang diuji, bukan kepastian yang lahir dari pengulangan.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)