Perwirasatu.co.id, 14 November 2026

Sehari setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka kembali muncul di ruang publik. Seusai salat Jumat di Jakarta Selatan, ia memastikan tidak akan pulang ke Solo. Keputusan itu mungkin sederhana sebagai urusan tempat tinggal, tetapi menjadi menarik ketika dibaca dalam konteks berakhirnya jabatan, kontroversi politik, dan masa depan pengaruhnya di panggung nasional.

Jumat, 13 November 2026, menjadi hari pertama Gibran menjalani kehidupan tanpa jabatan wakil presiden. Ia menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Himmatul Masaakiin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah jemaah menghampirinya untuk bersalaman. Kepada wartawan, ia mengaku sengaja memilih masjid tersebut untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar.

Ketika ditanya apakah akan kembali ke Solo, jawabannya singkat. "Enggak, saya tetap di sini. Enggak ada orang di Solo." CNN Indonesia dan Tirto, 13 November 2026, memberitakan pernyataan tersebut sebagai penegasan bahwa Gibran memilih tetap tinggal di Jakarta setelah berhenti dari jabatannya.

Jakarta bukan sekadar tempat tinggal. Ibu kota merupakan pusat pemerintahan, komunikasi elite, dan jaringan politik nasional. Namun, menetap di Jakarta tidak otomatis membuktikan adanya agenda politik tertentu. Pilihan domisili merupakan hak pribadi. Yang menarik justru bagaimana Gibran membangun peran baru setelah tidak lagi memiliki kewenangan konstitusional.

Solo memiliki arti berbeda. Kota itu menjadi pijakan perjalanan politik Gibran, dari wali kota hingga menduduki kursi wakil presiden. Di sana pula nama keluarga Jokowi memiliki akar sosial dan politik yang kuat. Keputusannya tidak kembali ke Solo menandai perubahan lingkungan kehidupan, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan perubahan orientasi politiknya.

Persoalan yang lebih besar sesungguhnya terletak pada alasan dan situasi yang mengiringi berakhirnya jabatan tersebut. Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Dalam suratnya, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

MPR, melalui keterangan Ketua Ahmad Muzani pada 12 November 2026, menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak surat diterima. Reuters, pada tanggal yang sama, menempatkan pengunduran diri tersebut dalam konteks meningkatnya tekanan politik dan kontroversi persyaratan pendidikan Gibran.

Persoalan pendidikan itu membutuhkan pembacaan hukum yang cermat. Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait kelayakan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dalam pertimbangannya, persoalan bukti dokumen pendidikan juga menjadi sorotan. Namun, putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan tidak boleh diabaikan.

Gibran menyatakan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi, bukan pengakuan atas ketidakmampuan maupun persoalan ijazah. Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama mendampingi pemerintahan. Namun, apresiasi politik tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai kontroversi yang menyertai perjalanan kekuasaannya.

Di sisi kelembagaan, persoalan ini memiliki konsekuensi lebih luas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari. Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih MPR. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pemerintahan tidak boleh bergantung pada kepentingan pribadi maupun dinamika elite.

Kini, tantangan Gibran bukan sekadar menentukan tempat tinggal setelah meninggalkan jabatan. Ia menghadapi ujian yang berbeda: membuktikan kapasitas, integritas, dan relevansi dirinya tanpa bergantung pada fasilitas serta kewenangan negara. Popularitas keluarga dan kedekatan dengan pusat kekuasaan bukan jaminan bahwa kepercayaan masyarakat akan terus bertahan.

Jakarta boleh menjadi rumah baru Gibran. Namun, tinggal dekat pusat kekuasaan tidak sama dengan tetap memiliki kekuasaan. Dalam demokrasi, jabatan dapat berakhir melalui keputusan politik, tetapi rekam jejak dan pertanggungjawaban publik tidak ikut berhenti. Pada akhirnya, masa depan politik Gibran tidak ditentukan oleh alamat tempat tinggalnya, melainkan oleh kemampuannya membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Dwi Taufan Hidayat