Perwirasatu.co.id, 14 November 2026

Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar pejabat negara bagi sebagian warga Sumber, Solo. Ia juga menjadi kebanggaan lingkungan karena pernah menduduki kursi wakil presiden. Namun, keputusan berhenti dari jabatan tersebut menghadirkan respons berbeda. Ada kekecewaan, harapan kepulangan, dan dukungan. Dari kampung tempat ia dikenal sebagai tetangga, muncul pertanyaan tentang hubungan antara kebanggaan lokal, politik figur, dan tanggung jawab kekuasaan publik nasional.

Di Sumber, nama Gibran memiliki arti yang melampaui hubungan sebagai tetangga. Ketika seseorang dari lingkungan mereka mencapai jabatan tertinggi kedua di negara, kebanggaan itu ikut menjadi milik kampung. Karena itu, kabar pengunduran dirinya pada 12 November 2026 tidak hanya dibaca sebagai peristiwa politik di Jakarta, tetapi juga menyentuh perasaan warga yang mengikuti perjalanan kariernya.

Dwi (47), warga Sumber, mengaku kecewa. Ia memilih pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 karena menilai kepemimpinan Gibran bagus dan mewakili anak muda. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pilihan politik tidak selalu bertumpu pada penilaian program. Representasi generasi, identitas, dan harapan terhadap figur turut membentuk kedekatan pemilih. Kompas.com, 13 November 2026, memuat kesaksian Dwi tersebut.

Ketua RW 07, Aryanto, juga menyampaikan kekecewaan dan keprihatinan. Menurutnya, Gibran merupakan satu-satunya warga di lingkungannya yang pernah menjadi wakil presiden. Ia berharap Gibran kembali ke kampung halaman. Harapan itu wajar sebagai ungkapan kedekatan sosial. Namun, kebanggaan karena seorang tetangga pernah menduduki jabatan nasional perlu dibedakan dari penilaian atas kinerja dan pertanggungjawabannya sebagai pejabat publik. Kompas.com, 13 November 2026, turut mengutip pernyataan Aryanto.

Joko (45) mengambil sikap berbeda. Ia tetap mendukung keputusan Gibran dan mendoakan yang terbaik, meski jarang berinteraksi langsung dengannya. Perbedaan respons ketiga warga tersebut memperlihatkan bahwa kedekatan geografis tidak otomatis melahirkan pandangan seragam. Masyarakat bukan satu suara. Mereka memiliki pengalaman, harapan, dan pertimbangan politik masing-masing.

Harapan agar Gibran pulang ke Solo ternyata berhadapan dengan kenyataan. Dalam pemberitaan detikJateng, 13 November 2026, Joko mengaku belum mengetahui kapan Gibran akan kembali. Pada hari yang sama, CNN Indonesia memberitakan bahwa Gibran menyatakan akan tetap tinggal di Jakarta. Ia bahkan mengatakan tidak ada orang di Solo. Perbedaan antara harapan warga dan pilihan Gibran memperlihatkan bahwa ikatan kampung halaman tidak selalu menentukan tempat seseorang menjalani kehidupan berikutnya.

Di sinilah kebanggaan lokal perlu dibaca secara lebih jernih. Kehadiran tokoh dari suatu kampung dapat memberikan rasa bangga, tetapi jabatan wakil presiden bukan gelar kehormatan bagi satu lingkungan. Jabatan itu merupakan amanah konstitusional untuk seluruh rakyat. Ukurannya bukan semata asal-usul atau usia pejabat, melainkan pelaksanaan tugas, kebijakan, dan tanggung jawab yang dapat dinilai publik.

Pengunduran diri Gibran juga membawa konsekuensi kelembagaan. Sekretariat Negara, 12 November 2026, memberitakan bahwa Presiden Prabowo menerima surat pernyataan berhenti Gibran. Dalam keterangannya, Presiden mengaitkan keputusan tersebut dengan perkembangan hukum dan konstitusional. Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik dalam surat pengunduran dirinya. Kedua keterangan ini perlu dibedakan agar publik tidak mencampuradukkan isi surat dengan penjelasan Presiden.

MPR RI, 12 November 2026, menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan dan proses pengisian akan ditindaklanjuti. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Dengan demikian, peristiwa ini bukan sekadar soal seorang tokoh berhenti atau kemungkinan pulang ke Solo. Ada prosedur konstitusional yang harus berjalan demi kesinambungan pemerintahan.

Respons warga Sumber memperlihatkan sisi manusiawi dari peristiwa nasional. Dwi merasa kecewa, Aryanto berharap tetangganya pulang, sedangkan Joko memilih mendukung keputusan yang telah diambil. Ketiganya berhak memiliki sikap masing-masing. Namun, demokrasi menuntut lebih dari kesetiaan kepada figur. Warga juga berhak memperoleh penjelasan, mengawasi proses, dan menilai keputusan pejabat berdasarkan kepentingan publik.

Kebanggaan sebuah kampung tidak harus hilang ketika jabatan seorang warganya berakhir. Kebanggaan itu justru dapat tumbuh lebih matang ketika masyarakat mampu memisahkan kedekatan personal dari penilaian publik. Gibran mungkin tetap tinggal di Jakarta, sementara harapan Aryanto tentang kepulangan masih menjadi harapan. Yang lebih penting, rekam jejak jabatan dan proses pengunduran dirinya tetap terbuka untuk dinilai masyarakat.

Dwi Taufan Hidayat