Perwirasatu.co.id, 01 Agustus 2026.

Pagi itu, langkah-langkah para guru Taman Kanak-kanak memasuki Kompleks Parlemen di Senayan bukan sekadar perjalanan menuju sebuah gedung megah tempat para wakil rakyat bersidang. Mereka datang membawa harapan yang telah dipikul bertahun-tahun: memperoleh pengakuan negara atas pengabdian yang selama ini dijalani dengan penuh kesabaran. Bagi sebagian besar guru TK honorer, kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPR bukan hanya ruang dialog, tetapi juga ujian apakah negara benar-benar mendengar suara para pendidik yang setiap hari membentuk karakter anak-anak Indonesia sejak usia dini.

Di balik senyum yang setiap pagi mereka berikan kepada anak-anak didik, tersimpan kenyataan yang tidak selalu indah. Banyak guru TK swasta masih menerima penghasilan yang jauh dari memadai. Sebagian harus mencari pekerjaan tambahan, berjualan makanan, membuka les kecil-kecilan, atau membantu usaha keluarga agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Namun ketika lonceng sekolah berbunyi, seluruh persoalan pribadi itu seolah ditinggalkan di luar pagar sekolah. Mereka tetap menyambut murid-murid dengan keramahan, kesabaran, dan kasih sayang yang menjadi ruh pendidikan anak usia dini.

Ironisnya, profesi yang berperan membangun fondasi karakter bangsa justru sering berada di lapisan paling bawah dalam perhatian kebijakan publik. Selama bertahun-tahun, pembangunan pendidikan lebih banyak diukur dari pembangunan ruang kelas, digitalisasi pembelajaran, peningkatan nilai akademik, hingga capaian asesmen nasional. Semua itu memang penting. Akan tetapi, perhatian terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru TK honorer, belum sepenuhnya bergerak secepat berbagai program pendidikan lainnya. Akibatnya, muncul kesenjangan antara besarnya harapan negara terhadap kualitas pendidikan dengan penghargaan yang diterima para pelaksana di lapangan.

Kondisi tersebut sesungguhnya bukan persoalan baru. Berbagai organisasi profesi guru telah berulang kali menyampaikan aspirasi mengenai perlunya perlindungan yang lebih adil bagi tenaga pendidik anak usia dini. Aspirasi itu mencakup kepastian status kepegawaian, pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi, hingga akses terhadap kesejahteraan yang lebih layak. Persoalan itu terus berulang karena belum seluruhnya memperoleh solusi yang menyentuh akar masalah, terutama bagi guru-guru yang mengabdi di lembaga swasta dengan kemampuan pembiayaan yang terbatas.

Dalam konteks itulah, dorongan agar guru TK honorer memperoleh kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mengemuka. Bagi banyak guru, PPPK bukan sekadar perubahan status administrasi. Di baliknya terdapat harapan akan penghasilan yang lebih layak, perlindungan kerja yang lebih pasti, kesempatan mengembangkan kompetensi, serta pengakuan negara terhadap profesi yang selama ini dijalankan dengan dedikasi tinggi. Status tersebut juga menjadi simbol bahwa pengabdian panjang mereka tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang berada di pinggiran sistem pendidikan nasional.

Namun persoalan ini tidak sesederhana membuka formasi baru. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menghitung kebutuhan riil guru di setiap daerah, kemampuan fiskal, sinkronisasi data tenaga pendidik, hingga mekanisme seleksi yang harus tetap menjunjung prinsip meritokrasi. Kompleksitas tersebut memang nyata. Akan tetapi, kerumitan birokrasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk terus menunda penyelesaian persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Justru di sinilah dibutuhkan keberanian politik untuk menyusun peta jalan yang jelas, transparan, dan dapat diukur.

Pertanyaan besarnya kemudian adalah apakah negara benar-benar memandang pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan manusia, ataukah hanya sebagai slogan yang indah di atas dokumen perencanaan. Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup diukur dari pidato-pidato resmi ataupun janji-janji politik. Jawabannya akan terlihat dari keberpihakan kebijakan, keberanian mengalokasikan anggaran, serta kesungguhan menghadirkan perlindungan yang adil bagi mereka yang setiap hari menanamkan nilai, karakter, dan kecintaan belajar kepada jutaan anak Indonesia. Di titik inilah perjuangan guru TK honorer sesungguhnya menjadi cermin tentang sejauh mana negara menghargai profesi yang menjadi fondasi masa depan bangsa.

Persoalan kesejahteraan guru TK honorer tidak dapat dilepaskan dari wajah pendidikan nasional yang masih menyimpan ketimpangan. Di satu sisi, pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda strategis. Di sisi lain, masih banyak tenaga pendidik usia dini yang bekerja dalam kondisi serba terbatas. Mereka dituntut profesional, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan kurikulum, tetapi belum semuanya memperoleh jaminan kesejahteraan yang memadai. Paradoks inilah yang membuat tuntutan pengangkatan guru TK honorer menjadi PPPK semakin memperoleh perhatian publik.

Sebagian besar lembaga TK di Indonesia dikelola oleh yayasan swasta maupun organisasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan memberikan honor kepada guru sangat bergantung pada kemampuan keuangan lembaga dan orang tua peserta didik. Di daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah, honor guru sering kali menjadi komponen yang paling terdampak. Akibatnya, terdapat guru yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tetapi masih menerima penghasilan yang jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Situasi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan guru, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan layanan pendidikan anak usia dini.

Persoalan lain yang kerap muncul adalah ketimpangan kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi. Tidak semua guru memiliki akses yang sama terhadap pelatihan, sertifikasi, maupun program pengembangan profesional. Padahal kualitas pendidikan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru memahami perkembangan psikologi anak, metode pembelajaran yang menyenangkan, serta pendekatan pendidikan karakter. Tanpa dukungan peningkatan kompetensi yang merata, sulit mengharapkan kualitas pendidikan anak usia dini berkembang secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, perjuangan guru TK tidak semestinya dipersempit hanya pada isu status kepegawaian. Pengangkatan menjadi PPPK memang penting, tetapi harus menjadi bagian dari reformasi yang lebih luas dalam tata kelola pendidikan anak usia dini. Reformasi tersebut mencakup pembinaan berkelanjutan, pemerataan pelatihan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta sistem penghargaan yang mendorong profesionalisme. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan akan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran dan tuntutan pelayanan publik. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tentu memerlukan perencanaan fiskal yang matang. Namun investasi pada guru sesungguhnya bukan sekadar belanja pegawai, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pada usia dini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak hingga dewasa. Mengabaikan kesejahteraan guru pada jenjang ini sama artinya dengan mengurangi kualitas investasi bangsa terhadap generasi masa depan.

Di sisi lain, transparansi pemerintah menjadi faktor yang sangat menentukan. Para guru membutuhkan kepastian mengenai mekanisme, persyaratan, tahapan seleksi, serta jadwal pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan informasi hanya akan melahirkan spekulasi, kecemasan, dan ketidakpercayaan. Karena itu, setiap rencana kebijakan terkait PPPK perlu disampaikan secara terbuka agar para guru memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah.

Peran DPR juga tidak berhenti pada menerima aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan harus memastikan bahwa setiap komitmen yang disampaikan dalam forum audiensi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk pembahasan kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, hingga dukungan terhadap penganggaran. Publik akan menilai keberhasilan wakil rakyat bukan dari banyaknya pertemuan yang dilakukan, melainkan dari kebijakan nyata yang lahir setelah aspirasi tersebut disampaikan. Guru TK honorer telah terlalu lama menunggu. Yang mereka harapkan kini bukan lagi sekadar ruang untuk menyampaikan keluhan, melainkan keputusan yang mampu mengubah kehidupan mereka secara nyata.

Perjuangan guru TK honorer bukan sekadar perjuangan memperoleh status sebagai PPPK. Lebih dari itu, perjuangan tersebut merupakan upaya menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Selama perhatian terhadap guru pada jenjang ini masih berada di pinggiran kebijakan, cita-cita melahirkan generasi Indonesia yang unggul akan selalu menghadapi hambatan sejak titik awalnya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola tenaga pendidik melalui rekrutmen ASN dan PPPK dalam beberapa tahun terakhir. Namun kebijakan yang bersifat umum belum sepenuhnya menjawab persoalan spesifik yang dihadapi guru TK, terutama mereka yang mengabdi di lembaga swasta. Karakteristik pendidikan anak usia dini berbeda dengan jenjang pendidikan lain, sehingga pendekatan kebijakannya pun memerlukan perhatian yang lebih khusus. Keseragaman kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan justru berpotensi melahirkan ketimpangan baru.

Momentum penyampaian aspirasi kepada DPR seharusnya menjadi titik awal lahirnya pembahasan yang lebih komprehensif. Pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, organisasi profesi, penyelenggara pendidikan swasta, hingga para pakar pendidikan perlu duduk bersama menyusun peta jalan yang realistis. Peta jalan tersebut tidak hanya memuat target pengangkatan PPPK, tetapi juga memuat pembenahan sistem pendataan guru, pemerataan pelatihan, penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Tanpa arah yang jelas, kebijakan akan terus bergerak secara parsial dan bergantung pada dinamika politik sesaat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun sistem pendataan guru yang akurat dan terintegrasi. Selama ini, perbedaan data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan kerap menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan. Data yang tidak sinkron berpotensi memengaruhi kebutuhan formasi, distribusi guru, hingga penyaluran berbagai program pemerintah. Karena itu, pembaruan data harus menjadi prioritas agar setiap kebijakan benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar estimasi administratif.

Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kecil. Selama ini, guru TK sering dipandang hanya sebagai pendamping bermain anak. Padahal, pada fase inilah kemampuan berbahasa, kecerdasan sosial, pengendalian emosi, kedisiplinan, hingga nilai-nilai moral mulai dibentuk. Kesalahan memahami pentingnya pendidikan anak usia dini berakibat pada rendahnya penghargaan terhadap profesi guru TK. Mengubah cara pandang masyarakat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan martabat profesi tersebut.

Dunia pendidikan juga perlu keluar dari pola pikir bahwa kesejahteraan dan kualitas adalah dua agenda yang harus dipilih salah satu. Keduanya justru saling menguatkan. Guru yang memperoleh kepastian penghasilan, perlindungan kerja, dan kesempatan mengembangkan kompetensi akan lebih fokus menjalankan tugas profesionalnya. Sebaliknya, guru yang terus dibayangi ketidakpastian ekonomi akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga konsentrasi dan kualitas pembelajaran. Investasi terhadap guru pada akhirnya adalah investasi terhadap mutu pendidikan itu sendiri.

Di tengah berbagai keterbatasan, para guru TK tetap datang lebih pagi untuk menyambut murid-muridnya. Mereka mengajarkan huruf pertama, angka pertama, doa pertama, sopan santun pertama, hingga keberanian pertama untuk mengenal dunia di luar rumah. Semua dilakukan dengan kesabaran yang sering kali tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Pengabdian seperti inilah yang semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyusunan kebijakan pendidikan.

Karena itu, momentum penyampaian aspirasi guru TK kepada DPR hendaknya tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan atau pemberitaan sesaat. Aspirasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, memiliki target waktu yang jelas, didukung anggaran yang memadai, dan diawasi secara konsisten. Keberhasilan negara membangun pendidikan tidak hanya diukur dari megahnya gedung sekolah atau tingginya angka partisipasi belajar, tetapi juga dari kemampuannya menghargai para pendidik yang meletakkan batu pertama dalam perjalanan panjang pendidikan setiap anak Indonesia. Ketika guru TK memperoleh perlindungan, kepastian, dan penghargaan yang layak, sesungguhnya negara sedang memperkuat fondasi bagi lahirnya generasi yang lebih cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat