Perwirasatu.co.id, 15 Oktober 2026

Di Taman Nasional Tanjung Puting, kebakaran hutan menguji kemampuan negara melindungi kawasan konservasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memetakan empat lokasi prioritas, menyiapkan sekitar 30 sumur bor, dan merencanakan pengerahan 160 personel. Namun, di balik angka itu, pertanyaan mendasar tetap terbuka: seberapa efektif strategi tersebut, dan bagaimana publik mengetahui bahwa api benar-benar tertahan sebelum memasuki zona inti kawasan konservasi yang dilindungi?

Tanjung Puting di Kalimantan Tengah bukan sekadar hamparan pepohonan. Kawasan ini menjadi habitat orangutan Kalimantan dan bagian penting dari perlindungan keanekaragaman hayati. Ketika api mendekati ruang hidup satwa, ancamannya bukan hanya pohon yang terbakar, melainkan juga sumber pakan, tempat berlindung, dan kesinambungan ekosistem. Karena itu, keberhasilan pemadaman semestinya diukur dari perlindungan habitat, bukan sekadar banyaknya personel dan peralatan yang dikerahkan.

Pada 12 Oktober 2026, Sekretariat Negara melaporkan bahwa Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan luas kebakaran sekitar 513,89 hektare. Angka tersebut menggambarkan kondisi yang dilaporkan saat itu, bukan otomatis luas kebakaran terkini. Pemerintah perlu memperbarui data secara berkala, menjelaskan metode pemetaan, dan mengumumkan perkembangan titik api. Tanpa informasi yang konsisten, masyarakat sulit menilai apakah kebakaran meluas atau berhasil dikendalikan.

Dua hari kemudian, Kementerian Kehutanan mengumumkan penguatan operasi darat dan udara. Pemetaan menggunakan drone thermal mengidentifikasi empat medan prioritas, termasuk Besalat yang berdekatan dengan area pemberian pakan orangutan. Lokasi lain meliputi Teluk Pulai, Sungai Buluh Kecil, Sungai Buluh Besar, Sungai Baung, dan Tanjung Rengas. ANTARA News pada 14 Oktober juga memberitakan pemetaan tersebut. Penjelasan peta yang lebih terperinci diperlukan agar publik memahami hubungan antara empat medan operasi dan sejumlah lokasi yang disebutkan.

Persoalan berikutnya adalah konsistensi perencanaan. Kementerian Kehutanan memperkirakan kebutuhan sekitar 30 sumur bor dan 160 personel. Namun, Sekretariat Negara pada 12 Oktober melaporkan dukungan Presiden berupa anggaran Rp2 miliar untuk 200 titik bor. ANTARA pada 14 Oktober juga memberitakan rencana Kodam menyiapkan 200 titik sumur bor. Perbedaan angka itu tidak otomatis menunjukkan pertentangan, tetapi pemerintah harus menjelaskan apakah 30 titik merupakan kebutuhan prioritas atau bagian dari program 200 titik. Rencana, realisasi, dan sarana yang sudah berfungsi perlu dibedakan secara terbuka.

Kesiapan operasi udara pun menghadapi tantangan. Kementerian Kehutanan pada 14 Oktober menyebut enam helikopter water bombing tersedia di Kalimantan Tengah, tetapi asap tebal menghambat jarak pandang. Karena itu, pemadaman darat menjadi sangat penting, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. ANTARA melaporkan bahwa perjalanan menuju titik tertentu memerlukan perahu kecil dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kondisi ini menuntut logistik memadai, sumber air yang berfungsi, komunikasi yang andal, serta perlindungan keselamatan petugas.

Pembaruan ANTARA News Kalteng pada 15 Oktober menyebut rencana penambahan 160 personel, 30 relawan, pembuatan sekat bakar, operasi water bombing, dan modifikasi cuaca. Namun, pengumuman rencana tidak sama dengan bukti pelaksanaan, apalagi keberhasilan pemadaman. Publik membutuhkan laporan lanjutan tentang jumlah titik api yang terkendali, luas area terbakar terbaru, realisasi pembangunan sumur bor, dan kondisi zona inti. Transparansi semacam itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah, bukan sekadar pelengkap komunikasi publik.

Penanganan karhutla juga tidak boleh berakhir ketika nyala api mereda. Pemerintah perlu memperkuat patroli, memantau titik panas, memelihara sarana air, dan mengevaluasi kesiapsiagaan. Penyebab kebakaran harus ditelusuri berdasarkan bukti, bukan dugaan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, penegakan hukum perlu dilakukan secara transparan. Dampak terhadap vegetasi dan satwa juga harus dinilai melalui pemeriksaan lapangan, sehingga pemulihan kawasan bertumpu pada data ekologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanjung Puting kini menjadi ujian bagi kemampuan negara mengubah komitmen menjadi hasil. Empat medan prioritas, sekitar 30 sumur bor, dan 160 personel merupakan modal penanganan, bukan ukuran keberhasilan akhir. Perbedaan angka kebutuhan sumur bor juga menuntut penjelasan yang terbuka. Perlindungan zona inti dan habitat orangutan harus menjadi prioritas nyata. Negara tidak cukup dinilai dari besarnya pengerahan sumber daya, tetapi dari ketepatan tindakan, transparansi hasil, dan kawasan konservasi yang benar-benar berhasil diselamatkan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat