Pedagang tersebut sebelumnya berjualan di sekitar depan RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Dalam keterangan kepada media, Dayat mengatakan permintaan uang bermula dari Rp20 juta. Ia kemudian mengaku memberikan lagi Rp60 juta sehingga total uang yang telah diserahkan mencapai Rp80 juta. Sekitar sebulan kemudian, menurut Dayat, muncul permintaan Rp170 juta. Permintaan terakhir itu tidak dipenuhi dan ia memilih berhenti berjualan di lokasi tersebut.

Dengan demikian, angka Rp250 juta yang beredar bukan seluruhnya uang yang telah dibayarkan. Angka itu merupakan Rp80 juta yang menurut pedagang sudah diberikan ditambah permintaan berikutnya sebesar Rp170 juta.

Cerita tersebut kemudian berkembang di media sosial dengan narasi bahwa pedagang dipalak Rp200 juta dan dikalungi celurit. Namun perkembangan berikutnya menunjukkan persoalan itu tidak sesederhana narasi viral.

Dayat memang mengaku pernah menghadapi situasi ketika orang yang disebutnya meminta uang membawa senjata tajam dan marah di sekitar lokasi usaha. Tetapi pada 30 September, polisi memberikan klarifikasi bahwa tidak terjadi penodongan atau pengalungan senjata tajam secara langsung kepada pedagang. Polisi menyebut senjata memang ada dalam peristiwa tersebut, tetapi tidak diarahkan langsung kepada korban.

Perbedaan keterangan itu penting. Media sosial bekerja dengan kecepatan, sementara proses hukum membutuhkan pemeriksaan, bukti dan kesaksian yang dapat diuji. Karena itu, dugaan pemerasan harus dibedakan dari bagian cerita yang masih berupa klaim atau kesaksian salah satu pihak.

Polisi kini menyatakan telah menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pemerasan. Namun pedagang tersebut belum membuat laporan resmi dan masih mempertimbangkan langkah hukum bersama keluarganya.

Bagi Dayat, persoalannya bukan hanya uang. Pindah lapak berarti meninggalkan tempat yang sudah dikenal pelanggan. Lokasi usaha merupakan modal bagi pedagang kecil. Pelanggan dibangun perlahan, kebiasaan makan terbentuk, dan nama warung melekat pada tempat.

Kini Dayat berjualan di kawasan Sektor 9 Bintaro. Ia mengatakan pelanggan lama mulai kembali dan pelanggan baru berdatangan. Di tempat baru itu, ia juga mengaku tidak lagi didatangi pihak yang sebelumnya disebut meminta uang.

Dari sinilah perkara sate Padang Bintaro menjadi lebih luas daripada kisah pemalakan yang viral. Ia menyentuh pertanyaan tentang bagaimana ruang ekonomi informal dikelola.

Pungutan kepada pedagang tidak otomatis berarti pemerasan. Ada sewa tempat, retribusi, kebersihan, keamanan, atau pungutan lain yang dapat memiliki dasar kewenangan. Yang membedakannya adalah siapa yang berwenang, untuk apa uang dibayarkan, berapa nilainya, bagaimana mekanismenya, dan apakah terdapat unsur paksaan atau ancaman.

Karena itu, penyelidikan tidak cukup hanya mencari siapa yang diduga meminta uang. Penting pula mengetahui siapa yang mengelola lokasi usaha, apa status tempat tersebut, apakah pedagang memiliki izin atau hubungan sewa, serta apakah pungutan yang diminta mempunyai dasar yang sah.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya rasa aman bagi usaha mikro. Pedagang kecil bekerja dengan margin terbatas. Ketika muncul tuntutan uang dalam jumlah besar, pilihan mereka bisa menyempit: membayar, berhenti, atau pindah.

Sebuah warung sate mungkin kecil dalam peta ekonomi kota. Namun di balik gerobak, tusuk sate dan kuah panas terdapat keluarga yang menggantungkan hidup pada setiap porsi yang terjual.

Karena itu, kasus Bintaro seharusnya tidak berhenti sebagai tontonan viral. Ia perlu menjadi pintu masuk untuk memastikan siapa yang berhak menarik pungutan, bagaimana ruang usaha informal dikelola, dan apakah pedagang kecil dapat mencari nafkah tanpa tekanan.

Sebab bagi pedagang kecil, lapak bukan sekadar tempat berjualan. Di sanalah modal, pelanggan, keberanian dan harapan untuk bertahan hidup ditaruh setiap hari.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)