Perwirasatu.co.id , Blora - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis di Blora bukan sekadar cerita tentang makanan yang membuat penerimanya sakit. Ketika 216 orang mengalami sakit perut, diare hingga muntah, persoalannya bergerak lebih jauh: bagaimana dapur yang sebelumnya telah mendapat peringatan tetap beroperasi sampai muncul insiden yang berdampak pada ratusan penerima manfaat? Pertanyaan ini membawa kasus Blora dari persoalan dapur menuju ujian tata kelola program nasional.

Dinas Kesehatan Daerah Blora mencatat hingga 10 September 2026 sebanyak 216 penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan. Mereka bukan hanya siswa dan tenaga pendidik, tetapi juga ibu menyusui dan balita. Harian Muria, 11 September 2026, melaporkan sebagian besar kasus berasal dari sejumlah satuan pendidikan yang menerima makanan dari SPPG Sukorejo 2, Kecamatan Tunjungan.

Yang membuat perkara ini lebih serius adalah jejak sebelum kejadian. ANTARA, 9 September 2026, melaporkan Satgas MBG Kabupaten Blora menyebut dua kali peringatan telah dilayangkan kepada SPPG Sukorejo 2. Satgas bahkan mengusulkan penutupan setelah persoalan yang disebut telah terjadi tiga kali. Fakta ini mengubah pertanyaan penting: bukan apakah pengawasan pernah dilakukan, melainkan mengapa peringatan gagal menjadi mekanisme pencegahan.

Temuan lapangan memperkuat persoalan itu. Pengelolaan kebersihan, penyimpanan bahan dan proses produksi menjadi sorotan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono ketika melakukan inspeksi bahkan menilai kondisi dapur sangat tidak layak dan banyak SOP tidak dilaksanakan. Kepala SPPG kemudian dicopot. Pemkab Blora, 11 September 2026, melaporkan BGN menjatuhkan tindakan tegas dan melakukan investigasi selama 30 hari menuju suspend permanen.

Namun, pencopotan seorang kepala dapur belum menjawab persoalan sistemik. Jika pelanggaran SOP dapat ditemukan setelah ratusan orang mengalami keluhan, bagaimana audit higienitas dilakukan sebelumnya? Siapa memastikan peringatan benar-benar ditindaklanjuti? Bagaimana bahan pangan diterima, disimpan, dimasak dan didistribusikan? Dalam produksi makanan massal, satu kelalaian di dapur dapat menyebarkan risiko kepada ratusan orang dalam hitungan jam.

Kasus Blora sekaligus membuka persoalan pembagian kewenangan. Satgas daerah dapat memeriksa, mengevaluasi dan merekomendasikan penutupan, tetapi keputusan penghentian berada di BGN. ANTARA, 9 September 2026, melaporkan Satgas Blora akan mengirim hasil evaluasi kepada pemerintah pusat. Struktur ini membutuhkan jalur respons yang cepat agar rekomendasi keselamatan pangan tidak tersendat oleh jarak administratif.

Karena itu, perbaikan MBG tidak cukup berhenti pada sanksi. Setiap SPPG semestinya memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, audit berkala, keterlacakan pemasok, pemeriksaan bahan baku, dokumentasi suhu dan waktu pengolahan, serta mekanisme peringatan yang otomatis meningkatkan sanksi ketika pelanggaran berulang. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut juga perlu transparan agar publik mengetahui bahwa koreksi benar-benar dilakukan.

Kasus Blora harus menjadi alarm, bukan sekadar statistik. Program MBG membawa tujuan besar memperbaiki gizi dan kualitas sumber daya manusia. Justru karena skalanya besar, toleransi terhadap kelalaian harus semakin kecil. Keberhasilan MBG pada akhirnya bukan hanya dihitung dari berapa juta porsi yang dibagikan negara, tetapi dari satu jaminan paling mendasar: setiap porsi aman ketika sampai di meja penerima.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)