Perwirasatu.co.id , Jakarta - Purbaya Yudhi Sadewa telah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, tetapi satu perkara besar belum ikut pergi: Rp120 triliun yang disebut akan ditarik dari keuntungan Danantara ke APBN. Pergantian kepada Suahasil Nazara justru membuka pertanyaan baru. Jika setoran itu sebelumnya disebut telah diputuskan Presiden dan tinggal dieksekusi, mengapa kini harus dibicarakan kembali dengan Menteri Keuangan yang baru?

Cerita bermula 28 Agustus 2026. Purbaya menyatakan sekitar Rp120 triliun dari sebagian keuntungan Danantara akan masuk APBN melalui pos PNBP Lainnya. Ia bahkan menyebut angka tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menurut ANTARA, Purbaya membandingkannya dengan dividen BUMN tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp90 triliun. Tambahan itu dinilai penting bagi penerimaan negara.

Namun lima hari kemudian muncul fakta berbeda. Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada 3 September, Purbaya mengakui Danantara masih memprotes rencana tersebut. Bisnis.com dan detikFinance mencatat Purbaya tetap berkeras bahwa sebagian keuntungan Danantara harus menjadi cadangan anggaran pemerintah karena merupakan perintah Presiden. Dari sinilah tarik-menarik kepentingan fiskal mulai terlihat ke permukaan.

Persoalannya ternyata lebih rumit daripada sekadar memindahkan uang antarkantong negara. Katadata pada 9 September menjelaskan bahwa berdasarkan UU BUMN, sebagian keuntungan Danantara memang dapat ditetapkan sebagai laba bagi negara. Tetapi penghitungannya harus lebih dulu memperhatikan pencadangan risiko kerugian, kebutuhan investasi dan akumulasi modal. Artinya, dividen BUMN yang dikelola Danantara tidak otomatis identik dengan laba yang dapat langsung ditarik pemerintah.

Perbedaan ini penting. Bagi Kementerian Keuangan, Rp120 triliun dapat memperkuat bantalan fiskal. Sebaliknya, bagi Danantara, keuntungan yang ditahan merupakan sumber daya untuk investasi dan penguatan modal. Menarik dana terlalu besar berpotensi mempersempit kapasitas investasi; membiarkannya seluruhnya dikelola Danantara juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar manfaat langsung aset negara bagi APBN.

Di tengah perdebatan itu, pada 14 September Presiden Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara. Reuters melaporkan pergantian tersebut berlangsung ketika kredibilitas fiskal, defisit anggaran dan kepercayaan investor sedang menjadi perhatian. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyatakan polemik Rp120 triliun dengan Danantara menjadi penyebab pencopotan Purbaya. Kedekatan waktu dua peristiwa tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.

Justru pernyataan Rosan Roeslani setelah pergantian Menkeu membuat persoalan semakin menarik. detikFinance pada 14 September melaporkan Rosan mengatakan akan membicarakan rencana setoran tersebut dengan Suahasil. Padahal Purbaya sebelumnya mengatakan persoalan itu sudah dibahas dengan Rosan, sudah dipastikan, dan tinggal menentukan kapan dana dikirim.

Kontradiksi inilah yang lebih penting daripada spekulasi politik. Jika Rp120 triliun telah menjadi keputusan Presiden, bagian mana yang sebenarnya masih harus dinegosiasikan? Apakah besarannya, sumber dananya, mekanisme penyetorannya, atau bahkan kepastian bahwa dana tersebut benar-benar akan masuk APBN?

Purbaya kini telah pergi. Namun Suahasil mewarisi ujian yang lebih besar daripada sekadar angka Rp120 triliun: menentukan batas antara kebutuhan fiskal pemerintah dan mandat investasi Danantara secara transparan. Publik berhak mengetahui mekanismenya. Sebab persoalan sebenarnya bukan siapa yang menang dalam tarik-menarik ini, melainkan bagaimana uang negara dikelola, siapa yang mengambil keputusan, dan kepada siapa keputusan sebesar itu dipertanggungjawabkan.

Sumber 

(Dwi Taufan Hidayat)