Perwirasatu.co.id, 14 November 2026

Demonstrasi Hari Pahlawan di Yogyakarta pada 10 November 2026 semula berlangsung tertib. Namun, setelah sebagian peserta membubarkan diri, kelompok lain muncul dan kerusuhan pecah di sekitar Kantor DPRD DIY. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta polisi mengungkap siapa mereka. Pertanyaan itu meluas: bagaimana negara menegakkan hukum tanpa mengorbankan kebebasan sipil dengan penyelidikan yang terbuka dan adil.

Kontras antara aksi siang dan kerusuhan malam menjadi kunci peristiwa ini. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyatakan kelompok pembuat kericuhan bukan peserta demonstrasi siang hari. Ia menduga kelompok itu terorganisasi; polisi menelusuri pihak yang mengerahkan, jaringan, pendanaan, dan motifnya. Pernyataan itu diberitakan CNN Indonesia, 12 November 2026.

Menurut detikJogja, 12 November 2026, sebagian demonstran membubarkan diri sekitar pukul 19.00 WIB. Sekitar pukul 20.00 WIB, ratusan orang muncul dari utara dan menyerang DPRD DIY. Pelemparan batu dan molotov terjadi, tetapi kronologi belum membuktikan siapa penggerak atau motifnya.

Permintaan MY Esti agar polisi mengungkap identitas massa tak dikenal patut didukung. Kepada Parlementaria, 13 November 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu meminta penanganan humanis, penghormatan terhadap hukum dan HAM, serta perlindungan kampus.

Polisi menyatakan 157 orang sempat diamankan. Parlementaria, 13 November 2026, melaporkan 154 orang telah dipulangkan, termasuk 22 anak. Tiga orang lainnya berstatus berbeda: dua karena hasil tes narkoba positif dan satu ditetapkan sebagai tersangka terkait barang berbahaya. Istilah “diamankan”, “ditahan”, dan “tersangka” tidak boleh dipertukarkan.

Dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat juga harus diperiksa. UGM menyatakan aparat tidak masuk area kampus berdasarkan keterangan petugas keamanan. Namun, penggunaan gas air mata di sekitar pintu masuk dan Bundaran UGM perlu dijelaskan. detikEdu, 12 November 2026, memuat keterangan kampus dan kronologi penanganan massa.

Komnas HAM meninjau sejumlah lokasi dan akan meminta rekaman CCTV, termasuk dari UGM, untuk menelusuri pergerakan massa serta dugaan kekerasan dan penangkapan. CNN Indonesia, 13 November 2026, melaporkan pemeriksaan masih tahap awal; Komnas HAM telah meminta keterangan mahasiswa dan Polda DIY.

Polda DIY menyatakan akan membentuk tim pencari fakta bersama UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman. Rencana itu diberitakan detikJogja, 11 November 2026. UGM juga akan menginisiasi TGPF bersama perguruan tinggi lain, menurut detikEdu, 12 November 2026. Independensi, akses bukti, perlindungan saksi, dan keterbukaan hasil harus dipastikan.

Jika kelompok tertentu sengaja memicu kekerasan, identitas dan perannya harus dibuktikan. Jika aparat melanggar prosedur, hal itu juga harus diungkap. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan. Demokrasi diuji ketika negara memulihkan ketertiban tanpa mengorbankan hak warga. Tanpa pengungkapan pelaku dan pemeriksaan aparat secara transparan, yang rusak bukan hanya fasilitas publik, melainkan kepercayaan terhadap hukum.

Dwi Taufan Hidayat