Perwirasatu.co.id, 14 November 2026

Di ruang peradilan tertinggi, tiga hakim agung membatalkan sebuah keputusan administratif yang menyangkut pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu melampaui sengketa selembar surat: ia mempertanyakan kecermatan birokrasi, membuka perdebatan tentang persyaratan pejabat negara, dan menguji konsistensi penegakan hukum. Di tengah tekanan politik dan perhatian publik, independensi peradilan kembali menjadi taruhan penting bagi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi H.M. Subhan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis membatalkan putusan dua tingkat pengadilan sebelumnya, lalu menyatakan batal Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Pemerintah diwajibkan mencabut dokumen tersebut.

Perjalanan Subhan menunjukkan bahwa warga negara memiliki ruang menggugat keputusan pemerintah. Gugatan yang semula tidak diterima PTUN Jakarta, kemudian kandas di tingkat banding, akhirnya dimenangkan melalui kasasi. Perubahan putusan itu memperlihatkan pentingnya mekanisme koreksi dalam peradilan.

Tiga hakim agung berada di balik keputusan tersebut. Prof. Dr. H. Yulius memimpin majelis, didampingi Dr. Maftuh Effendi dan Dr. H. Hari Sugiharto. Ketiganya menghadapi perkara yang melampaui persoalan administrasi biasa karena bersinggungan dengan legitimasi dokumen pendidikan seorang pejabat tinggi negara.

Yulius merupakan hakim senior yang telah bertugas sebagai hakim agung sejak 2010 dan memimpin Kamar Tata Usaha Negara sejak 2022. Pengalaman panjangnya menempatkan tanggung jawab besar pada kepemimpinan majelis dalam menjaga ketelitian hukum di tengah sorotan politik.

Maftuh Effendi, putra keluarga petani dari Pemalang, meniti perjalanan hingga mencapai posisi hakim agung. Sementara Hari Sugiharto, kelahiran Trenggalek, memiliki latar pendidikan hukum dari Universitas Jember dan Universitas Airlangga. Namun, kualitas hakim bukan ditentukan asal-usul atau gelar akademiknya, melainkan integritas dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan MA menyentuh persoalan mendasar. Dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dinilai tidak cukup membuktikan kelulusan pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan setingkat SMA. Persoalannya bukan semata keberadaan dokumen, melainkan kecukupan bukti dan ketepatan prosedur penerbitannya.

Putusan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keputusan administrasi pemerintah tidak kebal terhadap pengujian hukum. Jika dokumen yang diterbitkan negara ternyata tidak memenuhi persyaratan, mekanisme koreksi harus berjalan tanpa mempertimbangkan kedudukan politik pihak yang berkepentingan.

Namun, pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis berarti pembatalan jabatan Wakil Presiden. Keabsahan dokumen administrasi, persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian pejabat negara merupakan persoalan hukum berbeda yang harus dinilai berdasarkan ketentuan masing-masing.

Perkara ini menyisakan pertanyaan serius: bagaimana proses verifikasi pendidikan dilakukan, siapa memastikan kelengkapan dokumen, dan mengapa persoalan tersebut baru memperoleh koreksi melalui putusan pengadilan? Jawabannya menuntut keterbukaan pemerintah serta pembenahan sistem administrasi pendidikan.

Tiga hakim agung itu tidak perlu ditempatkan sebagai pahlawan politik. Mereka menjalankan kewenangan konstitusional dalam sistem peradilan. Justru penghormatan terhadap independensi hakim menuntut masyarakat menilai putusan berdasarkan alasan hukum, bukan berdasarkan siapa yang diuntungkan atau dirugikan.

Perkara ini bukan sekadar kisah kemenangan seorang warga atas keputusan pemerintah. Ia menjadi ujian bagi negara hukum: apakah kesalahan administrasi berani dikoreksi, apakah putusan pengadilan dijalankan, dan apakah kekuasaan bersedia tunduk pada aturan yang mengikat seluruh warga negara.

Sebab, martabat hukum tidak ditentukan oleh tingginya jabatan seseorang, melainkan oleh keberanian negara memastikan bahwa setiap keputusan, termasuk yang menyangkut lingkaran kekuasaan tertinggi, tetap dapat diuji, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.

Dwi Taufan Hidayat