Perwirasatu.co.id, ‎JAKARTA,- Polemik pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, mendapat perhatian dari pegiat media sosial Bachrum Achmadi.

‎Bachrum meminta Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai perlu ada langkah agar tindakan serupa tidak kembali terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

‎“Presiden harus mengambil tindakan, agar cara-cara seperti ini tidak terulang, karena sungguh memalukan yang mengundang kemarahan publik,” kata Bachrum dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/8/2026).

‎Menurut Bachrum, persoalan tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap citra Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank BUMN besar.

‎“Kejadian ini sungguh sangat disayangkan, Bank Mandiri adalah bank BUMN besar, dikorbankan nama besarnya oleh segelintir orang yang punya wewenang tapi sangat arogan,” ungkapnya.

‎Meski mengkritisi persoalan tersebut, Bachrum menyatakan keyakinannya bahwa pemblokiran rekening bukan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

‎“Awak yakin dan percaya, terkait pemblokiran rekening nasabah bankmandiri bukan perintah presiden prabowo,” ujarnya.

‎Bachrum bahkan menyampaikan dua dugaan mengenai kemungkinan yang melatarbelakangi munculnya persoalan tersebut.

‎“Kalau menurut awak ada 2 kemungkinan. Pertama, ingin menjatuhkan presiden. Kedua, mencari muka terhadap presiden,” terangnya.

‎Bank Mandiri Sebut Pemblokiran Atas Permintaan APH

‎Sementara itu, Bank Mandiri sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai rekening milik Botok yang diblokir.

‎Melalui holding statement pada Minggu (23/8/2026), Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista membenarkan adanya pemblokiran terhadap rekening yang disebut menyimpan dana lebih dari Rp80 juta.

‎Pihak bank juga menyampaikan permintaan maaf atas kondisi yang dialami nasabah.

‎"Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening," ujar Adhika.

‎Bank Mandiri menegaskan bahwa pemblokiran tersebut bukan keputusan yang diambil secara sepihak oleh pihak bank. Menurut Adhika, tindakan tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari aparat penegak hukum (APH).

‎"Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku," tegasnya.

‎Bank Mandiri juga menyatakan tetap berkomitmen menjalankan operasional perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta prinsip kehati-hatian.

‎Namun demikian, hingga saat ini belum dijelaskan secara terperinci mengenai dugaan tindak pidana yang menjadi dasar permintaan pemblokiran rekening tersebut.

‎Informasi mengenai berapa lama rekening akan diblokir dan langkah yang dapat dilakukan nasabah untuk memperoleh kembali akses terhadap dana di rekening tersebut juga belum disampaikan secara rinci.

‎Dana Rp80,9 Juta Disebut untuk Kebutuhan Peserta Aksi

‎Persoalan ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Botok mengungkapkan bahwa rekening Bank Mandiri miliknya tidak dapat digunakan ketika ia berada di Jakarta untuk mengikuti aksi AMPB di depan Gedung DPR RI.

‎Saldo rekening tersebut disebut mencapai sekitar Rp80,9 juta. Dana di dalamnya berasal dari uang pribadi serta donasi masyarakat yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional peserta aksi dari Pati.

‎Menurut Botok, persoalan pemblokiran rekening juga terjadi bersamaan dengan terganggunya sejumlah akun media sosial miliknya dan rekan-rekannya.

‎Terhambatnya akses terhadap dana kemudian berdampak pada pemenuhan kebutuhan peserta aksi, termasuk logistik dan akomodasi massa asal Pati yang berada di Jakarta.

‎Dalam kondisi tersebut, kebutuhan pangan peserta aksi akhirnya dibantu oleh masyarakat serta jaringan pendukung yang berada di Jakarta, Bogor, dan Tangerang.

‎Botok menilai rangkaian kejadian tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap AMPB. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kedatangan massa ke Jakarta bertujuan menyampaikan aspirasi dengan tertib, aman, dan damai.

‎AMPB juga menyatakan tidak memiliki rencana untuk bermalam maupun mendirikan tenda di sekitar Gedung DPR RI. Massa disebut akan tetap mengikuti batas waktu dan ketentuan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

‎(Tim)